POJOKSATU.id – Banyak guru yang mempertanyakan kenapa validasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak berjalan secara serentak, sehingga pencairan tunjangan tiba di waktu berbeda-beda.
Berikut analisis mengapa hal ini bisa terjadi, faktor penyebabnya, serta solusi agar masalah tidak berulang.
Triwulan demi triwulan, jutaan guru di Indonesia menunggu pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Namun kenyataannya, walaupun sebagian guru sudah menunjukkan status valid di Info GTK, pencairan tidak selalu datang bersamaan.
Baca Juga: Bocah 4 Tahun Asal Bekasi Terjatuh dari Lantai Dua RS Hastien Rengasdengklok, Kondisi Kritis
Ada beberapa alasan kenapa validasi berjalan tidak serentak, membuat sebagian guru menerima tunjangan lebih cepat dibandingkan rekan lain.
Berikut penjelasan lengkapnya!
Sinkronisasi Data Antara Sistem, Dapodik, SIM-Tun, dan Info GTK
Salah satu penyebab utama validasi tidak serentak adalah ketidaksinkronan data antar sistem pendidika.
Baca Juga: Profil Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sorotan Tajam atas Ucapannya soal Ahli Gizi Program MBG
Data Pokok Pendidikan (Dapodik), SIM-TUN (Sistem Informasi Manajemen Tunjangan), dan Info GTK.
Saat data di Dapodik belum diperbarui atau salah, maka sistem validasi tidak bisa berjalan dengan lancar.
Misalnya, operator sekolah belum memperbarui informasi golongan pangkat, SK (Surat Keputusan), jam mengajar, atau TMT.
Jika data ini belum diperbarui atau sinkron, sistem Info GTK bisa menandai guru sebagai “tidak valid”.
Selain itu, sistem Info GTK harus menarik data (data pull) dari Dapodik pada periode tertentu. Proses penarikan ini dilakukan dalam batch yang tidak otomatis mencakup semua guru sekaligus.
Proses Verifikasi Golongan dan Kenaikan Pangkat
Beberapa guru mengalami masalah ketika mereka baru saja naik golongan atau pangkat, tetapi data kenaikan belum sepenuhnya diverifikasi atau terakhir di-update di Dapodik.
Baca Juga: Disdukcapil Kota Sukabumi Percepat Layanan KTP-EL di Akhir Pekan
Saat sistem sedang memperbarui dan melakukan sinkronisasi data golongan, status validitas bisa “ditarik kembali” menjadi belum valid sementara waktu.
Ini bagian dari proses verifikasi teknis di level pusat atau dinas.
Belum Ada Usulan dari Dinas Pendidikan (Kode 16)
Meskipun guru telah valid di Info GTK, SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) belum tentu sudah diusulkan oleh dinas pendidikan.
Baca Juga: Hari Ini! Operasi Zebra 2025 Digelar di Kota Bogor, Simak Titik Lokasi Operasi
Tanpa usulan resmi, SKTP tidak bisa diterbitkan, dan pencairan TPG akan tertahan.
Kode “16” dalam sistem validasi biasanya menunjukkan kurangnya usulan dari dinas (atau usulan belum diproses).
Penarikan Data Bertahap
Menurut laporan, proses penarikan data untuk validasi TPG tidak instan misalnya, penarikan data triwulan 3 terjadi antara tanggal 1 hingga 11 Oktober 2025.
Sistem validasi berjalan dalam beberapa tahap, dan tidak semua guru langsung masuk ke tahap berikutnya secara bersamaan.
Karena itu, ada guru yang statusnya valid lebih cepat dan ada yang menunggu giliran untuk diproses.
Kode Validasi atau Kesalahan Teknis
Beberapa guru melaporkan bahwa “valid” di Info GTK saja belum cukup, karena SKTP belum diterbitkan.
Salah satu penyebabnya adalah kesalahan teknis di pihak dinas atau operator sekolah misalnya dalam pengisian SK, tanggal, atau detail administratif lainnya.
Baca Juga: Apakah PPPK Paruh Waktu Juga Dapat Gaji Pensiun? Ini Aturan Resmi Sesuai UU ASN 2023
Ada pula laporan guru yang “sudah valid sejak September” tetapi SKTP belum muncul karena usulan belum dilayangkan atau diproses oleh dinas.
Data Rekening Bank
Tidak hanya data akademik atau kepegawaian, status rekening bank juga penting untuk validasi.
Jika rekening guru tidak terisi atau tidak aktif di Info GTK, hal itu bisa menjadi penghambat validasi.
Faktor Teknis dan Manajemen Dinas
Setiap dinas pendidikan kabupaten atau kota memiliki kecepatan dan kapasitas manajemen sendiri untuk memproses usulan SKTP, verifikasi data, dan pengajuan pencairan.
Baca Juga: Tes Ulang hingga Nilai 2 Tahun, CPNS 2026 Lebih Fair, Tapi Kok Formasi Masih Rahasia?
Karena itu, meskipun validasi di tingkat pusat sudah selesai, pencairan di daerah bisa lebih lambat bergantung pada efisiensi lokal.
Apa Dampaknya?
Guru yang valid tapi belum mendapat SKTP jadi tidak bisa mencairkan TPG, sehingga pemasukan tertunda.
Beban administrasi meningkat karena banyak guru harus terus mengecek status validasi di Info GTK dan berkoordinasi dengan operator sekolah atau dinas.
Ketidakserentakan pencairan bisa menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan guru, terutama bila anggaran tunjangan dialokasikan per triwulan.
Solusi dan Tips Agar Validasi Lebih Cepat dan Pencairan TPG Tidak Tertunda
1. Cek dan Perbarui Data di Dapodik
Pastikan data pangkat, SK, jam mengajar, TMT, dan data lain di Dapodik sudah benar dan terkini agar sinkron dengan Info GTK.
Baca Juga: 15 Pekerjaan yang Diprediksi Paling Dibutuhkan di Tahun 2030, Siapkah Kamu?
2. Pantau Status Info GTK Secara Berkala
Guru harus aktif memantau status validasi di Info GTK, terutama setelah periode penarikan data.
3. Koordinasi dengan Operator Sekolah
Jika ada kesalahan data, segera laporkan ke operator sekolah agar bisa diperbaiki.
4. Tanyakan ke Dinas Pendidikan
Jika status “valid” tapi SKTP belum keluar, guru bisa menanyakan ke dinas terkait apakah usulan sudah diajukan (cek kode seperti “16”).
5. Pastikan Rekening Bank Aktif
Cek kembali kolom rekening di Info GTK untuk memastikan data rekening sudah benar dan aktif.
6. Lobi Transparansi Proses di Dinas
Guru atau perwakilan guru bisa meminta transparansi dari dinas pendidikan soal proses penyaluran SKTP, validasi, dan usulan dana agar lebih cepat dan jelas.
Validasi TPG yang berjalan tidak serentak sangat mungkin terjadi karena sinkronisasi data antar sistem, verifikasi golongan, usulan SKTP dari dinas, serta penarikan data secara bertahap.
Meski membuat pencairan tunjangan jadi berbeda-beda, banyak solusi dari sisi guru dan sekolah bisa dilakukan agar prosesnya lebih lancar.***
