POJOKSATU.ID - Implementasi gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam sektor kesejahteraan sosial mulai menunjukkan langkah konkret melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Ketua MPR RI, Arcandra Muhammad Akbar, memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai berhasil menjabarkan visi Asta Cita ke dalam program-program strategis yang saling berkesinambungan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (15/1), jajaran pimpinan Kemensos bersama sejumlah kepala daerah dari Provinsi Sulawesi Tengah membahas tiga mandat utama kepresidenan.
Fokus utama pembicaraan tersebut meliputi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pengembangan program Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Usai Kritik Menu MBG Anak TK, Wali Murid di Lampung Barat Justru Diintimidasi hingga Rumah Didatangi
Program Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan oleh Presiden di Banjarbaru menjadi sorotan utama dalam audiensi tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah bagi keluarga paling miskin di Indonesia.
Melalui pola pendidikan yang terpadu, program ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang berkualitas sehingga keluarga mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Merespons hal tersebut, sejumlah pimpinan daerah di Sulawesi Tengah menyatakan kesiapan penuh.
Bupati Poso menyatakan komitmen untuk segera merealisasikan Sekolah Rakyat permanen di wilayahnya.
Sementara itu, Bupati Banggai Kepulauan memandang program ini sebagai inovasi penting yang dapat secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.
Menteri Sosial, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program pengentasan kemiskinan harus bertumpu pada validitas data.
Pembenahan DTSEN menjadi tugas krusial karena data tersebut menjadi basis penentuan penerima bantuan serta peserta didik Sekolah Rakyat.
Sifat data yang dinamis menuntut adanya keterbukaan dan partisipasi aktif dari masyarakat serta pemerintah daerah.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya akurasi agar bantuan tepat sasaran, terutama untuk wilayah di luar Pulau Jawa.
Kemensos berkomitmen untuk menjaga transparansi data sehingga hanya pihak yang benar-benar berhak yang akan menerima bantuan.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama operasional antara Kemensos dengan para bupati dan wali kota.
Pemerintah pusat menginstruksikan agar proses pemutakhiran data dan pelaksanaan program prioritas dilakukan secara bersama-sama guna menghindari tumpang tindih kebijakan.***
