POJOKSATU.ID – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa proses perekrutan siswa untuk program Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan kriteria seleksi akademis.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari pimpinan DPRD Brebes di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/2/2026).
Fokus utama penerimaan siswa Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Jangan Sampai Salah Sasaran Lagi! Skema Dua Tahap Pemerintah Verifikasi Ulang Peserta BPJS PBI JK
Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat derajat masyarakat prasejahtera.
Selain aspek pendidikan, Kementerian Sosial juga berkomitmen memberikan jaminan kesehatan bagi calon siswa yang sakit sebelum mereka memulai pendidikan di sekolah tersebut.
Dalam proses perekrutannya, Kementerian Sosial memberlakukan aturan ketat guna menghindari praktik nepotisme atau intervensi dari pihak mana pun.
Baca Juga: Pemerintah Bongkar Ulang Daftar Penerima BPJS Gratis, Jutaan Orang Terancam Dicoret!
Meskipun pejabat daerah diperbolehkan mengusulkan nama-nama dari lingkungan yang membutuhkan.
Keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Sosial setelah dilakukan verifikasi lapangan secara langsung untuk memastikan kebenaran data kemiskinan tersebut.
Program ini tidak hanya berhenti pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup pendampingan pascakelulusan.
Baca Juga: Update Tunjangan Sertifikasi Guru 20 Februari 2026, Rekening Mulai Valid
Melalui kerja sama dengan berbagai kementerian seperti Kemendiktisaintek, Kemenaker, dan BP2MI, lulusan Sekolah Rakyat akan diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung memasuki dunia kerja guna membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka.
Hingga saat ini, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi dengan menampung belasan ribu siswa.
Pemerintah juga tengah menggenjot pembangunan Sekolah Rakyat permanen di 104 lokasi yang ditargetkan mulai berfungsi penuh pada tahun 2026 ini.***




