POJOKSATU.ID - Penyelenggaraan program Sekolah Rakyat menjadi prioritas utama Kementerian Sosial dalam mendukung visi strategis Presiden Prabowo Subianto.
Mengingat besarnya skala proyek ini, proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 akan dilakukan dengan pengawasan ketat.
Kemensos telah menyatakan kesiapannya untuk membuka seluruh informasi terkait pengadaan tersebut kepada khalayak luas.
Transparansi ini dianggap penting agar masyarakat dapat memantau secara langsung kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
Baca Juga: Kemensos Perketat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah Rakyat, Kenapa Temui KPK?
Tidak hanya lembaga negara, organisasi non-pemerintah juga diajak untuk ikut serta mengawal jalannya proyek ini dari awal hingga akhir.
Proses lelang dan penunjukan vendor akan dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas untuk menghindari adanya pengaturan yang tidak sehat.
Pihak kementerian menegaskan bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dalam rencana pengadaan strategis tahun mendatang.
Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan bagi rakyat benar-benar sampai ke tangan yang tepat.
Baca Juga: Gandeng KPK, Kemensos Jamin Program Sekolah Rakyat Bebas Dari Korupsi!
Segala bentuk masukan dari lembaga pemeriksa seperti BPK dan BPKP tetap menjadi acuan utama dalam audit internal.
Integritas pengadaan barang akan menentukan keberhasilan tujuan besar dari program Sekolah Rakyat tersebut.
Dengan sistem yang terbuka, potensi penggelembungan harga atau penurunan kualitas barang dapat diminimalisir secara signifikan.
Target akhirnya adalah terwujudnya layanan pendidikan sosial yang berkualitas tanpa adanya gangguan teknis di lapangan.
Sehingga sebagai bentuk transparansi pengadaan barang program Sekolah Rakyat oleh Kemensos.***
