POJOKSATU.ID - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk segera melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara menyeluruh.
Langkah strategis ini dilakukan melalui metode verifikasi lapangan atau groundcheck terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang berlaku saat ini.
Kementerian Sosial menilai pembaruan data secara faktual sangat mendesak demi menjamin seluruh program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Melalui pengawasan berkala yang ketat, pemerintah daerah diharapkan mampu menyaring kembali daftar masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.
Baca Juga: Menolak Lupa Sejarah: Mengapa 1 Juni Diperingati Hari Lahir Pancasila?
Proses penertiban administrasi ini ditargetkan dapat mengeliminasi puluhan ribu kuota penerima manfaat yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria kelayakan.
Posisi kosong yang ditinggalkan oleh penerima lama nantinya akan dialokasikan secara adil kepada keluarga miskin lain yang belum tersentuh bantuan.
Upaya perbaikan tata kelola data kesejahteraan ini berjalan selaras dengan agenda besar penuntasan kemiskinan melalui jalur pendidikan formal.
Bersamaan dengan pembenahan data tersebut, pemerintah daerah juga diwajibkan menyukseskan program pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Batas Usia Masuk SD Tahun Ajaran 2026/2027: Syarat Umur SPMB dan Ketentuan Terbarunya
Penyediaan fasilitas sekolah gratis ini dirancang secara khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu agar mendapat akses pendidikan layak.
Hubungan antara keakuratan data jaminan sosial dan pemerataan akses pendidikan dinilai menjadi pilar utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.
Pertemuan koordinasi yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Jakarta Pusat menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kedua program tersebut.
Pihak kementerian menegaskan bahwa sinergi data dan penyediaan infrastruktur dasar merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dipikul bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.
Merespons arahan tersebut, jajaran Dinas Sosial dan pimpinan daerah berjanji akan segera menindaklanjuti instruksi teknis terkait pemutakhiran data warga.
Pemerintah daerah siap bergerak melakukan penyisiran ke tingkat desa guna memastikan validitas data kemiskinan di Kabupaten Pringsewu menjadi lebih akurat.***
