POJOKSATU.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantor Kementerian Sosial pada minggu lalu.
Pertemuan strategis ini digelar secara khusus untuk membahas langkah-langkah percepatan pembangunan Gedung Sekolah Rakyat permanen di berbagai wilayah.
Dalam agenda besar ini, Kemensos tidak hanya menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum tetapi juga melibatkan instansi penting lainnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital turut dilibatkan secara aktif untuk menyokong penyediaan infrastruktur pembelajaran berbasis teknologi modern.
Baca Juga: Menolak Lupa Sejarah: Mengapa 1 Juni Diperingati Hari Lahir Pancasila?
Kolaborasi multi-sektoral ini sengaja dibentuk agar penyediaan fasilitas fisik sekolah dapat berjalan beriringan dengan kesiapan jaringan teknologi informasi.
Selain itu, pihak Kantor Staf Presiden juga ikut turun tangan untuk memperkuat jalur koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah.
Sinkronisasi di tingkat daerah dianggap sangat krusial mengingat tantangan birokrasi dan kondisi lapangan yang sangat dinamis.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para pejabat tinggi dari berbagai kementerian demi memastikan komitmen bersama.
Baca Juga: Status Kelulusan Sertifikasi Masih Merah di Info GTK, Guru Wajib Cek 3 Hal Ini!
Dari jajaran Kementerian Sosial, tampak hadir Sekretaris Jenderal Robben Rico serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan.
Sementara itu, pihak Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Dari pihak sektor digital, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Wayan Toni Supriyanto, juga turut hadir dalam ruangan.
Kehadiran Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Armindo Dos Santos Soares, semakin mempertegas pentingnya koordinasi pusat dan daerah ini.
Lewat kerja sama terpadu ini, seluruh pihak optimistis bahwa proses birokrasi dan hambatan administrasi di lapangan dapat segera teratasi.***
