POJOKSATU.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik guru.

Mulai 2026, pemerintah menambah sasaran baru bagi guru yang belum bergelar S-1/D-4.

Sedikitnya 137.965 guru akan masuk daftar prioritas untuk disekolahkan kembali melalui berbagai skema peningkatan kompetensi.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan seluruh guru memenuhi standar profesional dan bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Baca Juga: 309 Daerah Ajukan TPG 100 Persen, Ini Status Lengkap November 2025

Saat ini, delapan persen guru di Indonesia yakni sekitar 200 ribu orang belum tersertifikasi karena belum memiliki ijazah sarjana.

Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengungkapkan bahwa sebagian besar guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik merupakan guru senior yang direkrut dalam situasi kekurangan tenaga pendidik di masa lalu.

Mereka adalah lulusan SPG, D-1 PGSD, atau D-2 PGSD, yang saat itu masih diperbolehkan mengajar tanpa syarat gelar S-1/D-4.

“Banyak dari mereka sudah mengajar puluhan tahun dan usianya kini tak muda lagi,” kata Nunuk.

Kondisi ini menyebabkan sebagian guru belum bisa mengikuti PPG dan belum berhak mendapatkan sertifikasi pendidik.

Baca Juga: BKN Ungkap Rencana Besar Penataan ASN, 32 Ribu Formasi BGN dan 59 Ribu Pegawai Masuk Program Koperasi Merah Putih

Tahun ini, Kemendikdasmen telah meluncurkan beasiswa peningkatan kualifikasi S-1/D-4 dengan kuota awal 12.500 guru, terutama dari jenjang PAUD dan SD:

-6.745 guru PAUD/TK

-5.755 guru SD

Program peningkatan kualifikasi ini menggandeng 59 LPTK untuk jenjang PGPAUD dan 65 LPTK untuk PGSD, sehingga kesempatan belajar dapat tersebar merata di seluruh Indonesia.

Beasiswa diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sebuah skema yang memungkinkan pengalaman mengajar puluhan tahun dikonversi menjadi bobot SKS sehingga masa studi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun.

Pada program ini, para guru tidak diwajibkan menyusun skripsi, melainkan hanya membuat laporan akhir sederhana.

Baca Juga: Dana Misterius Masuk Rekening Guru: Bukan TPG, Diduga Sisa Tamsil 2024

Selain itu, setiap peserta juga menerima bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester.

Nunuk menargetkan dari 12.500 peserta yang ikut tahun ini, sebanyak 11.094 guru dapat melanjutkan ke PPG pada 2026, sementara 1.406 guru lainnya akan menyusul pada 2027.

Dengan tambahan sasaran 137.965 guru untuk 2026, Kemendikdasmen menargetkan 150.465 guru yang belum sarjana akan tuntas kualifikasi akademiknya hingga akhir 2028.

“Target kami, seluruh guru sudah S-1 dan bersertifikat pendidik hingga akhir masa kepemimpinan Pak Menteri,” tegas Nunuk.

Peringatan Hari Guru Nasional 2025 juga dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk menghadirkan sejumlah kebijakan afirmatif bagi para pendidik.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah akan menyediakan beasiswa S-1/D-4 bagi 150 ribu guru serta menaikkan insentif guru honorer dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu mulai tahun depan.

Baca Juga: Tidak Semua Guru yang Mendaftar Dipanggil pada PPG Guru Tertentu Tahap 5 Tahun 2025! Hanya yang Memenuhi 6 Kriteria Ini Saja Dipastikan Terpanggil!

Selain itu, pemerintah juga telah meneken nota kesepahaman dengan Kapolri sebagai langkah memperkuat perlindungan hukum bagi guru.

Melalui kerja sama tersebut, berbagai laporan yang melibatkan pendidik diharapkan dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice, sehingga guru tidak lagi dihantui risiko kriminalisasi saat menjalankan tugas mereka di ruang kelas.

Mu’ti juga menegaskan bahwa Kemendikdasmen akan tetap memperkuat pelatihan guru, termasuk:

-Pelatihan koding dan pembelajaran digital

-Pengembangan pembelajaran mendalam (deep learning)

Baca Juga: Disdik Depok Perkuat Pencegahan Radikalisme, Sekolah Jadi Benteng Pertahanan

-Program revitalisasi sekolah

Meski anggaran revitalisasi sekolah 2026 turun dari Rp16 triliun menjadi Rp14 triliun, pemerintah tetap menargetkan 11 ribu sekolah mendapat peningkatan sarana prasarana.

***