POJOKSATU.ID — Program BLT Kesra 2025 kembali menjadi sorotan publik.

Pemerintah menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp 900.000 per keluarga untuk periode Oktober–Desember 2025.

Tapi, siapa saja tepatnya yang menjadi penerima bantuan ini?

Menurut sumber resmi dan laporan media, berikut profil kelompok penerima BLT Kesra 2025.

Baca Juga: Bawa 20 Pemain ke Palembang, PSMS Siap Kembali Kalahkan Sumsel United

Pemerintah menetapkan penerima BLT Kesra adalah keluarga yang masuk desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Desil 1: kelompok sangat miskin

Desil 2: miskin

Desil 3–4: rentan miskin atau “pas-pasan” ekonomi 

Dengan demikian, BLT Kesra menyasar sekitar 40% penduduk terbawah dari segi ekonomi yang terdata dalam DTSEN. 

Diperkirakan ada sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan memperoleh bantuan ini. 

Baca Juga: Mengapa BLT Kesra Disebut Bantuan Tambahan? Simak Perannya di Akhir Tahun 2025

Distribusi penyalurannya dilakukan melalui dua jalur:

Bank Himbara (seperti BRI, BNI, Mandiri) bagi KPM yang sudah punya KKS. 

PT Pos Indonesia bagi KPM yang belum terjangkau perbankan atau belum memiliki KKS.

Menariknya, penerima BLT Kesra tidak harus melepaskan program bantuan sosial lainnya.

Banyak KPM yang juga mendapatkan bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) tetap bisa menerima BLT Kesra asal kriteria desil terpenuhi. 

Baca Juga: Download Juknis BEBAN KERJA GURU 2025 Terbaru, Simak ATURAN LENGKAP Tugas Tambahan dan Ekuivalensi TTLE dan Tugas GURU WALI

Ini menunjukkan bahwa BLT Kesra adalah tambahan jaring pengaman sosial, bukan pengganti program reguler.

Untuk memastikan tepat sasaran, pemerintah menggunakan data resmi DTSEN dan sistem verifikasi berbasis data. 

Masyarakat bisa cek apakah mereka termasuk penerima melalui platform CekBansos Kemensos. 

Langkah ini penting agar keluarga di desil 1–4 benar-benar mendapatkan bantuan sesuai alokasi dan tidak terjadi salah sasaran.

Karena cakupan sangat luas (35 juta KPM), potensi tantangan logistik dan administrasi tinggi.

Baca Juga: Remaja Bandung yang Viral Akhirnya Muncul! Perjalanan dari Kamboja Penuh Tanda Tanya

Ada juga risiko bahwa sebagian penerima mungkin memanfaatkan dana untuk kebutuhan non-pokok, sehingga penting bagi penerima untuk menggunakan bantuan dengan bijak.

Verifikasi data yang berlapis sangat diperlukan agar bantuan tidak “tumpang tindih” dengan program lain atau diberikan kepada yang tidak sesuai sasaran.***