POJOKSATU.id - Krisis kekurangan guru di Kota Bekasi semakin memprihatinkan. Jumlah tenaga pendidik yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah siswa dan kebutuhan sekolah.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Bekasi harus bergerak cepat menyusun strategi darurat.
Mulai dari menggandeng perguruan tinggi untuk program magang mahasiswa hingga mempertimbangkan skema PPPK Paruh Waktu untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar.
Baca Juga: Kenapa TPG TW 4 Tidak Full 3 Bulan? Ini Aturan Resmi yang Sering Salah Dipahami Guru
Upaya ini diambil setelah laporan DPRD Kota Bekasi menunjukkan bahwa kekurangan guru terjadi di berbagai jenjang, mulai dari TK, SD, hingga SMP.
Situasi makin sulit karena pemerintah pusat telah melarang pengangkatan tenaga honorer baru.
Membuat Pemkot Bekasi harus mencari alternatif lain agar proses belajar mengajar tidak terganggu.
Baca Juga: Kenapa TPG TW 4 Tidak Full 3 Bulan? Ini Aturan Resmi yang Sering Salah Dipahami Guru
Pemkot Bekasi Kerahkan Magang Mahasiswa Sebagai Solusi Cepat
Salah satu langkah terobosan yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, salah satunya Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Program magang ini disiapkan untuk menghadirkan mahasiswa calon guru ke sekolah-sekolah di Kota Bekasi sebagai tenaga pengajar sementara.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa program magang bukan sekadar formalitas.
Baca Juga: Ibu Rumah Tangga Mau Aktif Berkarir Lagi? Ini Cara Mulai Kerja Tanpa Ganggu Rutinitas
Tetapi benar-benar diproyeksikan untuk mengisi kekurangan guru yang semakin kritis.
“Program magang mahasiswa ini dipersiapkan sebagai solusi sementara mengatasi kekurangan guru, mengingat pengangkatan honorer sudah tidak diperbolehkan,” ujar Ahmad Yani dikutip dari disdik.bekasi.go.id, 20 November 2025.
Menurut Pemkot Bekasi, mahasiswa yang mengikuti program magang akan ditempatkan secara terstruktur di sekolah-sekolah yang kekurangan guru, terutama pada mata pelajaran dasar.
Mereka juga akan mendapat pendampingan dari guru senior untuk memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga.
PPPK Paruh Waktu Jadi Alternatif Rekrutmen Tanpa Bebani Anggaran
Selain magang mahasiswa, Pemkot Bekasi juga mempertimbangkan opsi PPPK Paruh Waktu sebagai solusi jangka menengah.
Baca Juga: PBNU Diterpa Isu Panas, Dugaan Aliran Dana Rp100 Miliar dan Gonjang-Ganjing Kursi Gus Yahya
Skema ini membuka peluang bagi tenaga pendidikan non-ASN atau lulusan baru untuk mengajar dengan jam kerja terbatas dan penghasilan yang disesuaikan kemampuan daerah.
Langkah ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan pengangkatan PPPK penuh waktu, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Dengan sistem paruh waktu, pemerintah bisa memprioritaskan formasi mata pelajaran yang paling membutuhkan guru tambahan tanpa harus menanggung beban anggaran besar.
Baca Juga: Mulai 4–12 Desember 2025, Booking Seat Royaltrans Berlaku Bertahap di Sejumlah Rute
Pemkot Bekasi melihat skema PPPK Paruh Waktu sebagai solusi realistis, terutama karena rasio guru-siswa di kota tersebut semakin timpang setiap tahunnya.
Dengan tambahan tenaga melalui sistem ini, sekolah diharapkan bisa menjaga stabilitas jadwal pembelajaran tanpa harus mengandalkan guru pengganti dari internal sekolah.
Kebutuhan Guru Capai Ribuan, Beban Sekolah Makin Berat
Data DPRD Kota Bekasi menunjukkan bahwa kekurangan guru di wilayah tersebut mencapai ribuan orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:
1. Banyak guru senior memasuki masa pensiun
2. Pengangkatan tenaga honorer dilarang pemerintah pusat
3. Jumlah siswa terus bertambah setiap tahun
4. Proses seleksi PPPK reguler belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan
Kondisi tersebut membuat sejumlah sekolah harus memadatkan jadwal, menggabungkan kelas, atau meminta guru yang ada untuk merangkap beberapa mata pelajaran.
Di tingkat SD dan SMP, situasi semakin terasa karena kebutuhan guru kelas dan guru mata pelajaran inti tidak dapat ditunda.
Baca Juga: Nakes PPPK Paruh Waktu Keluhkan Upah Turun, Ada yang Dibayar Di Bawah Honorer
Ini menjadi alasan utama Pemkot Bekasi mengambil langkah cepat dan fleksibel melalui magang terstruktur serta skema PPPK Paruh Waktu.
Kolaborasi Pendidikan Jadi Kunci Pemkot Bekasi
Dengan melibatkan perguruan tinggi, Pemkot Bekasi berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif.
Mahasiswa magang yang ditempatkan di sekolah bukan hanya menutup kekurangan guru.
Tetapi juga mendapatkan pengalaman mengajar nyata yang memperkaya kompetensi mereka.
Baca Juga: Guru Harus Siap! Sertifikasi Akan Jadi Dasar Utama Kenaikan Penghasilan 2026
Kolaborasi ini juga membuka ruang bagi inovasi pembelajaran, karena mahasiswa biasanya lebih familiar dengan metode belajar digital, model pembelajaran aktif, dan pendekatan kreatif yang relevan dengan generasi sekarang.
Dalam jangka panjang, Pemkot Bekasi berharap skema ini dapat membantu sekolah stabil sembari menunggu penambahan formasi PPPK reguler dari pemerintah pusat.
Tantangan Tetap Ada, Tapi Strategi Ini Dianggap Layak Dijalankan
Meskipun solusi magang dan PPPK Paruh Waktu dianggap efektif, terdapat beberapa tantangan:
Baca Juga: Rawat Inap BPJS di Rumah Sakit Swasta! Syarat, Alur, dan Hal yang Perlu Kamu Tahu
1. Kualitas pengajaran mahasiswa magang harus diawasi
2. Mekanisme penggajian PPPK Paruh Waktu harus adil dan transparan
3. Beberapa sekolah membutuhkan guru tetap untuk mata pelajaran tertentu
4. Pemerintah daerah harus memastikan tidak terjadi beban berlebih pada guru senior
Pemkot Bekasi menegaskan bahwa langkah ini bukan solusi permanen.
Tetapi strategi adaptif untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah keterbatasan kebijakan nasional.***
