POJOKSATU.id, MEDAN— Kabar terbaru gugatan guru calon PPPK Madina 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan disampaikan advokat LBH BBH UISU Medan Nasrullah Nasution.

Nasrullah Nasution menyebut, Kamis 4 April 2024 nanti, diagendakan pemeriksaan pendahuluan oleh PTUN Medan atas Nomor Perkara : 38/G/2024/PTUN.MDN atau kasus PPPK Madina Tenaga Guru.

“Kita sudah menerima panggilan sidang atau pemberitahuan yang dikirim dari PTUN Medan bahwa Kamis 4 April 2024 pukul 10.00 WIB akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan kita,” kata Nasrullah via seluler, Jumat (29/3).

Baca Juga: Foto Mahfud Bukber Bareng Ketua MA, Sinyal Gugatan Dikabulkan?

Dikatakan Nasrullah, yang hadir di PTUN Medan pada Kamis nanti yaitu pihak LBH BBH UISU Medan saja, tidak ikut guru-guru dari Madina.

“Biasanya yang hadir LBH saja sebagai kuasa. Karena ini masih menyangkut penelitian terhadap gugatan,” katanya lagi.

Menurutnya, mereka akan membawa seluruh berkas asli gugatan dan surat kuasa beserta objek gugatan ke PTUN Medan pada Kamis mendatang.

Panggilan sidang terhadap kasus PPPK Madina 2023 tenaga guru ini dapat dilihat pada E-Court Mahkamah Agung RI pada menu detil dalam perkara nomor :38/G/2024/PTUN.MDN.

Baca Juga: Doa Hari ke 19 Bulan Ramadhan, Banyak yang Puasa Tapi Tidak Mendapat Apa-apa, Berharap Ini pada Allah SWT

“Kasus PPPK Madina 2023 tenaga guru Insya Allah bakalan dilanjutkan. Setelah dinyatakan sempurna, baru masuk pokok perkara,” ujarnya lagi.

Diketahui, Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution resmi digugat ke PTUN Medan buntut kasus seleksi PPPK Madina 2023 pada Jumat (22/3/2024) diwakili LBH BBH UISU Medan.

“Semalam tanggal 22 (Maret) di hari terakhir pendaftaran gugatan. 90 hari putusan pejabat tata usaha negara itu kan berakhir tanggal 22 itu. Persisnya di hari terakhir lah,” jelasnya.

Baca Juga: Berkas Alwi Mujahit Hasibuan Dugaan Kasus Korupsi APD Covid-19 Dilimpahkan Ke Pengadilan Tipikor Medan

Dia mengatakan, untuk pendaftaran E-Court, mereka sudah mengupload pendahuluan, gugatan dan surat kuasa.

Untuk berkas lengkap gugatannya ada proses lanjutan misalnya pemeriksaan awal. Dan apapun kekurangan dari gugatan yang mereka lakukan ke PTUN Medan itu akan mereka lengkapi.

Nasrullah mengatakan, pihak tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Mandailing Natal.

Walaupun SK pengumuman hasil seleksi PPPK Madina 2023 ditandatangani oleh Sekda Madina Alamulhaq Daulay.***