POJOKSATU.ID - Teman-teman ada kabar gembira nih dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri akan pastikan nasib Pegawai PPPK tetap aman.

Eh ternyata ya, di tengah upaya pengendalian belanja pegawai, pemerintah tegaskan tidak ada gangguan terhadap keberlanjutan PPPK.

Nah hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni loh.

 

Anggaran PPPK Sudah Disiapkan

Menurut Fatoni, anggaran bagi pegawai, termasuk PPPK, udah dialokasikan secara memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Baca Juga: Pemkab Temanggung Siapkan 289 PPPK untuk Koperasi Merah Putih, Ini Tugasnya

Dia juga tegaskan pemerintah daerah tidak perlu khawatir karena kebutuhan belanja pegawai telah diperhitungkan dengan baik.

“Anggaran sudah disiapkan, PPPK tetap aman,” tegasnya.

Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Timur NTT, total belanja daerah tahun 2026 mencapai Rp5,31 triliun.

Tenang ya, dari jumlahnya, belanja pegawai sebesar Rp2,72 triliun loh.

 

Ribuan PPPK Sudah Diakomodasi

Lalu, anggaran juga mencakup kebutuhan PPPK penuh waktu sebanyak 12.380 orang dengan alokasi sekitar Rp813,91 miliar.

Selain itu, pemerintah juga telah menyerahkan surat keputusan kepada 4.536 PPPK paruh waktu sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN.

Nah hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan tenaga PPPK di daerah ya guys.

Belanja Pegawai Tetap Dikendalikan

Oiya guys, meski PPPK dipastikan aman loh, pemerintah tetap mendorong pengendalian belanja pegawai agar sesuai batas ideal.

Bukan cuma itu loh, setelah dihitung tanpa komponen tertentu seperti tunjangan guru, proporsi belanja pegawai di NTT berada di angka sekitar 40,29 persen.

Kemudian juga, untuk menjaga keseimbangan anggaran, pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi.

Baca Juga: UU ASN 2023 Disorot, Forum PPPK Se-Indonesia Kompak Dukung Gugatan ke MK Dinilai Merugikan

Nah, seperti mengurangi perjalanan dinas dan belanja operasional yang tidak mendesak.

 

Strategi Perkuat Fiskal Daerah

Selain efisiensi, Kemendagri juga mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Jadi nih, caranya melalui optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD, hingga pemanfaatan aset daerah.

Baca Juga: Rumahnya Kerap Dilempari Batu, ODGJ Ngamuk, Bocah 11 Tahun Luka Berat Usai Dianiaya

Intinya pun, pemda juga bisa mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti kerja sama dengan kementerian, CSR, hingga Baznas.

Dengan begitu, Kemendagri memastikan PPPK tetap aman dan berlanjut ya guys.

Yap, meski belanja pegawai dikendalikan, hak aparatur tetap dipenuhi dengan dukungan anggaran yang memadai.***