POJOKSATU.id - Pemerintah menegaskan komitmen pemerataan kesejahteraan pendidik Indonesia dengan mengalokasikan Rp19,2 triliun untuk tunjangan profesi guru (TPG) non PNS pada tahun anggaran 2026.
Anggaran besar ini ditujukan bagi 754.747 guru non ASN bersertifikat yang tersebar di berbagai wilayah tanah air.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para guru honorer maupun guru tetap yayasan yang selama ini kerap berjuang dengan keterbatasan fasilitas dan penghasilan.
Dengan TPG, posisi mereka diakui sejajar sebagai bagian dari garda depan pendidikan nasional.
Baca Juga: Tak Perlu Biaya, Guru SD Bisa Raih Gelar S1 PGSD Lewat Program RPL
Tak hanya untuk guru non PNS, pemerintah juga menyiapkan anggaran total Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru dan dosen di seluruh Indonesia pada 2026.
Dana tersebut mencakup tunjangan profesi untuk guru PNS, non PNS, hingga dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Alokasi ini diharapkan memperkuat pilar pendidikan nasional dengan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga, baik di kota besar maupun di pelosok.
Selain fokus pada kesejahteraan guru, pemerintah juga menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran fantastis mencapai Rp335 triliun di APBN 2026.
Baca Juga: 1,37 Juta Honorer Menunggu Kepastian, Ribuan Usulan Ditolak Jelang Tenggat PPPK Paruh Waktu
Angka ini naik lebih dari lima kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp71 triliun.
Program tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, meliputi siswa sekolah, ibu hamil, serta anak usia dini.
Rinciannya, Rp223,6 triliun dialokasikan melalui pos pendidikan untuk anak sekolah, Rp24,7 triliun melalui pos kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta Rp19,7 triliun melalui pos ekonomi untuk mendukung rantai pasok pangan lokal.
Meski begitu, tak seluruh dana langsung dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekitar Rp268 triliun disalurkan melalui BGN, sementara Rp67 triliun sisanya disiapkan sebagai dana cadangan agar program berjalan lebih efektif dan terukur.
Kebijakan tunjangan guru non PNS dan program gizi gratis mencerminkan arah pembangunan manusia yang tengah digelorakan pemerintah.
Di satu sisi, guru mendapat pengakuan dan dukungan finansial untuk terus mengajar dengan semangat. Di sisi lain, anak-anak mendapat asupan gizi yang memadai agar tumbuh sehat dan siap belajar.
Kombinasi pendidikan dan kesehatan ini diharapkan memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia.
***
