POJOKSATU.id - Pertanyaan besar kembali mencuat di kalangan guru Indonesia.

Jika PPG Dalam Jabatan bisa selesai dalam 2–6 minggu, mengapa PPG Prajabatan harus berlangsung satu tahun penuh dengan seleksi berlapis?

Perbandingan dua jalur ini memicu debat mengenai kesetaraan standar profesionalisme antara guru baru dan guru yang sudah mengajar.

Banyak calon guru mempertanyakan logika kebijakan tersebut karena beban PPG Prajabatan terasa jauh lebih berat.

Baca Juga: PPG Daljab Dinilai Tidak Seragam, Profesionalisme Guru Dipertanyakan? Ini Faktanya

Di sisi lain, guru Daljab menilai bahwa durasi singkat bukan berarti pelatihannya mudah atau ringan.

Meski demikian publik tetap bertanya apakah kualitas “guru profesional” dapat dianggap sama jika prosesnya begitu berbeda.

Pertanyaan-pertanyaan ini membuat masyarakat menelaah kembali konsep PPG sebagai sistem pembentukan kompetensi guru.

Baca Juga: Depok Bakal Secantik Jepang Lewat Penanaman Pohon Tabebuya di Sejumlah Titik Strategis

Dua jalur yang berbeda tujuan ini kini dipertanyakan efektivitas dan keadilannya.

Diskusi mengenai ketimpangan durasi semakin ramai karena menyangkut masa depan kualitas pendidikan nasional.

Mengapa PPG Prajabatan Durasi Panjang dan Seleksinya Ketat?

PPG Prajabatan dirancang sebagai jalur pembentukan kompetensi bagi calon guru tanpa pengalaman mengajar.

Durasi satu tahun dipilih karena peserta harus memahami dinamika sekolah secara lengkap.

Selama satu tahun itu peserta menjalani perkuliahan intensif yang meliputi teori pedagogik dan materi bidang studi.

Mereka juga mengikuti praktik pengalaman lapangan untuk melihat langsung situasi kelas nyata.

Program ini menuntut microteaching berulang sebagai sarana refleksi profesional.

Asesmen yang diberikan pun komprehensif karena menyasar kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional.

Baca Juga: Rincian Bantuan Bencana Banjir Sumatra Dinilai Tak Masuk Akal hingga Panen Hujatan Netizen, Kementan Mintam Maaf, Sebut Adanya Kesalahan Informasi

Seleksi masuknya ketat karena pemerintah ingin memastikan hanya calon guru berkualitas tinggi yang dilahirkan dari jalur ini.

PPG Prajabatan pada dasarnya bukan penguatan, tetapi pembentukan dasar profesi dari nol.

Durasi panjang ini secara ideal memastikan bahwa lulusan benar-benar siap mengajar di ruang kelas.

Mengapa PPG Daljab Justru Lebih Singkat?

PPG Dalam Jabatan diperuntukkan bagi guru yang sudah memiliki pengalaman nyata di sekolah.

Baca Juga: Bangun Ekosistem Solid, Pemkot Depok Tekankan Komunitas Kreatif tak Boleh Jalan Sendiri

Karena itu pelatihannya berfokus pada penyetaraan kompetensi sesuai standar profesi nasional.

Guru Daljab dianggap sudah memahami alur kelas sehingga materi pelatihan tidak perlu sepanjang Prajabatan.

Meskipun durasinya singkat, beban tugasnya sangat padat dalam waktu terbatas.

Baca Juga: Moonraker Indonesia Sport Club Kini Punya Peraturan Organisasi

Guru tetap harus menyelesaikan perangkat ajar, microteaching, UKin, UP, dan berbagai asesmen intensif lainnya.

Banyak guru bahkan merasa waktu 2–6 minggu terlalu cepat untuk menyelesaikan semua tuntutan pelatihan.

Namun durasi singkat dianggap solusi karena guru tidak mungkin meninggalkan tugas mengajar terlalu lama.

Program ini diposisikan sebagai penyamaan kompetensi, bukan pembentukan awal seperti Prajabatan.

Konsep ini sekaligus menjawab mengapa waktu pelatihan terlihat sangat berbeda antara dua jalur PPG.

Ketimpangan Durasi Memunculkan Perdebatan Soal Standar Profesional

Perbedaan durasi inilah yang memunculkan pertanyaan besar terkait keadilan standar profesi.

Baca Juga: Bupati Tapanuli Selatan Dipersulit Sampai 3 Kali Surati Kemenhut Minta Nama-nama Bos Penebang Hutan

Jika sertifikat pendidik adalah simbol kompetensi yang sama, mengapa proses pencapaiannya sangat berbeda?

Lulusan Prajabatan harus mengikuti seleksi ketat dan belajar setahun penuh tanpa gaji.

Sementara guru Daljab menjalani pelatihan beberapa minggu sambil tetap menerima penghasilan.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa standar profesional ditentukan oleh status pekerjaan, bukan oleh proses pelatihan.

Baca Juga: Puluhan Pasangan Jadi Korban, Pemilik WO Ayu Puspita Digerebek dan Diseret ke Polres Jaktim, Diduga Gelapkan Dana Rp15 Miliar

Banyak calon guru merasa terdiskriminasi karena harus mengikuti proses berat hanya untuk mendapatkan sertifikat yang sama.

Sebaliknya guru Daljab menilai durasi singkat bukan bentuk kemudahan, melainkan kompromi karena mereka tetap harus mengajar.

Perdebatan ini memperlihatkan bahwa sistem PPG masih perlu harmonisasi agar keadilan profesional tercapai.

Jika tidak diatur ulang, ketimpangan ini berpotensi menurunkan legitimasi sertifikasi guru.

Mana yang Lebih Ideal: Pelatihan Panjang atau Penguatan Singkat?

Pertanyaan ini menjadi inti perdebatan antara jalur Prajabatan dan Daljab.

PPG Prajabatan berorientasi pada pembentukan kompetensi sejak awal.

PPG Daljab berorientasi pada penguatan kompetensi yang sudah dimiliki.

Keduanya memiliki tujuan berbeda, tetapi hasil akhir yang diharapkan sama.

Standar kompetensi lulusan harus identik jika sertifikat yang diberikan nilainya sama.

Baca Juga: Puluhan Pasangan Jadi Korban, Pemilik WO Ayu Puspita Digerebek dan Diseret ke Polres Jaktim, Diduga Gelapkan Dana Rp15 Miliar

Namun publik meragukan apakah dua jalur yang sangat berbeda durasinya dapat menghasilkan kualitas lulusan yang benar-benar setara.

Banyak ahli pendidikan menyarankan evaluasi ulang agar dua jalur ini memiliki kesetaraan pelatihan yang lebih proporsional.

Jika standar nasional ingin kuat, jalur PPG harus memberikan beban dan pengalaman belajar yang serupa nilainya.

Baca Juga: Viral! 9 Hektare Hutan Kerinci Hilang Dirambah Pembalak Liar, Pengawasan Dipertanyakan!

Tanpa penyetaraan, kualitas guru akan berbeda berdasarkan jalur yang ditempuh, bukan kemampuan sebenarnya.

Pada akhirnya…

Pertanyaan tentang durasi PPG bukan hanya soal waktu, tetapi soal keadilan profesionalisme.

Guru Prajabatan menjalani proses pembentukan yang panjang, sementara guru Daljab mengikuti penyetaraan singkat.

Keduanya bertujuan menciptakan guru profesional, tetapi jalur yang ditempuh terasa sangat timpang.

Perdebatan ini menjadi refleksi bahwa sistem PPG masih membutuhkan evaluasi besar.

Standar kompetensi guru harus dibangun dengan konsistensi agar kualitas pendidikan tidak bergantung pada nasib gelombang pelatihan.

Guru mana pun, dari jalur apa pun, berhak mendapatkan pelatihan yang adil dan bermakna.

Siswa pun berhak menerima guru yang benar-benar terlatih secara setara.***