POJOKSATU.ID – Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Institut Teknologi Bandung (JDIH ITB) memasuki fase baru pada tahun 2025 melalui peluncuran empat fitur mutakhir yang dirancang untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus memperluas ruang partisipasi publik.

Pengembangan ini merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan sivitas akademika dan masyarakat terhadap akses informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses.

Kepala Bagian Administrasi Tata Laksana Birokrasi dan Sistem Informasi Biro Administrasi Umum ITB, Puji Subakti, S.T., M.Kom., menjelaskan bahwa peningkatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan JDIH ITB tetap relevan dan adaptif.

Baca Juga: Pembunuhan Brutal Rob Reiner dan Istrinya, Sang Putra Terancam Hukuman Mati, Jaksa Sebut Ini Salah Satu Kasus Paling Memilukan yang Pernah Ditangani

Ia menekankan bahwa sistem informasi hukum tidak lagi cukup hanya menyimpan dokumen, tetapi harus mampu memberikan pengalaman pencarian yang cerdas, interaktif, dan ramah pengguna.

Pembaruan JDIH ITB juga didorong oleh lonjakan jumlah pengunjung yang meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Hingga 2025, jumlah kunjungan telah melampaui 500.000 kali, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transparansi dan akses informasi hukum kampus," ujarnya.

Baca Juga: Basuki Hadimuljono Singgung PNS Ogah Pindah ke IKN, Fasilitas Hunian Lengkap hingga Air Minum dari Keran

Selain itu, capaian JDIH ITB sebagai Pengelola Terbaik Pertama kategori perguruan tinggi kian mengukuhkan posisi ITB sebagai salah satu pusat dokumentasi hukum paling progresif di Indonesia.

Tahun ini, fitur terbaru resmi diluncurkan dan terbagi dalam dua kategori besar: pelayanan dan kontribusi.

1. Fitur Pelayanan: Pencarian AI dan Chat Bot Cerdas
Fitur pelayanan berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna dalam mengakses dokumen hukum, meliputi:

Baca Juga: Terlibat dalam Kasus Layanan Medis Ilegal 'Bibi Suntik', Key SHINee Putuskan Mundur dari Semua Program TV dan YouTube

-Pencarian berbasis Artificial Intelligence (AI)
Fitur ini memungkinkan pengguna menemukan dokumen hukum tidak hanya berdasarkan kata kunci literal, tetapi juga makna, konteks, serta hubungan antaristilah.

Pengguna dapat memperoleh hasil pencarian yang lebih akurat, relevan, dan sesuai kebutuhan, terutama ketika berhadapan dengan bahasa hukum yang kompleks.

-Chat Bot berbasis AI yang interaktif
Pengunjung dapat mengajukan pertanyaan terkait dokumen hukum, proses pencarian, maupun penggunaan aplikasi. Chat Bot akan memberikan jawaban otomatis secara cepat.

Baca Juga: Kodim Karawang Bekali Prajurit Pelatihan Pangan di KIIC

Jika dibutuhkan layanan lebih spesifik, tersedia opsi untuk terhubung langsung dengan tim pengelola JDIH ITB sehingga layanan menjadi lebih personal.

Kedua fitur ini dihadirkan untuk mengurangi hambatan teknis bagi pengguna, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum, serta untuk mempercepat proses temu balik informasi.

2. Fitur Kontribusi: Unggah Dokumen dan Usulan Pengembangan
Pada kategori kontribusi, pengguna diberikan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem dokumentasi hukum ITB melalui:

Baca Juga: Viral! Harga Cabai di Aceh Cuma Rp14 Ribu, Relawan Malah Bayar Rp200 Ribu dengan Harga Medan Bikin Pedagang Teharu

- Fitur Kontribusi Dokumen Hukum
Pengguna dapat mengunggah dokumen hukum yang relevan dan belum tercantum dalam basis data. Langkah ini penting untuk menjaga kelengkapan dokumentasi ITB seiring dinamika regulasi kampus yang terus berkembang.

- Fitur Usulan Fitur dan Saran Pengembangan
Pengunjung dapat memberikan masukan terkait peningkatan tampilan, performa, koreksi konten, atau ide penambahan fasilitas baru.

Masukan ini diterima secara terstruktur sehingga memudahkan pengelola dalam merancang pengembangan berkelanjutan.

Baca Juga: Cabai Dijual Rp14 Ribu Per Kilogram, Dibeli Relawan Rp100 Ribu, Pedagang Aceh Tak Kuasa Menahan Tangis

Beliau menyampaikan bahwa pembaruan ini merupakan bagian dari roadmap pengembangan JDIH ITB dalam beberapa tahun ke depan.

ITB berkomitmen untuk terus menghadirkan sistem dokumentasi hukum yang tidak hanya informatif, tetapi juga kolaboratif dan adaptif.

Dengan pemutakhiran ini, JDIH ITB menegaskan perannya sebagai platform digital yang mendorong literasi hukum, memperkuat tata kelola, dan memastikan masyarakat memperoleh akses informasi hukum secara lebih cepat, terpercaya, dan mudah digunakan. ***