POJOKSATU.ID - Pengangkatan semua guru dan tenaga pendidikan (tendik) sekolah negeri menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024 ini diharapkan bukan hanya wacana dan jadi perhatian bersama.
Demikian disampaikan Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Riau Eko Wibowo, yang meminta pemerintah serius mewujudkan rencana tersebut.
Eko sendiri mengaku sangat mendukung kebijakan Kemendikbudristek dalam pengangkatan guru dan tendik honorer sekolah negeri menjadi PPPK di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Daftar Guru Non ASN yang Masuk Data Base BKN, Pastikan Ada Nama Anda Sebelum Ikut Seleksi PPPK 2024
Eko Berharap rekrutmen ASN PPPK 2024 dibuka sebanyak 3 kali supaya bisa menuntaskan honorer tahun ini agar tidak ada lagi yang tersisa di tahun 2025.
"Kami mendukung Kemendikbudristek dalam menuntaskan masalah guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) honorer," kata Eko dikutip Pojoksatu.id dari kepada JPNN.com, Senin (8/4).
Saat ini, guru honorer dan tendik menunggu itikad baik pemerintah daerah agar tegak lurus dengan pusat.
Masalah honorer tidak akan tuntas jika diselesaikan secara parsial.
Oleh karena itu, SNWI mengajukan empat permintaan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai berikut:
1. Menyelesaikan honorer tendik, yaitu tenaga administrasi, baik pendidikan dasar maupun menengah di sekolah negeri yang mempunyai SK dari Dinas Pendidikan.
Baca Juga: Bupati Madina Tak Hadiri Panggilan PTUN Medan Soal Kasus PPPK 2023, Ini Kabar Terbarunya
"Tendik mulai dari tata usaha, laboran, pustakawan, penjaga sekolah, penjaga kebersihan, satpam, pegawai klinik UKS, dan lain harus diangkat PPPK tahun ini," ucapnya.
2. Menyelesaikan status guru prioritas dan tidak lulus, baik di pendidikan dasar maupun menengah.
3. Mempermudah bagi guru yang belum memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) karena sampai saat ini tidak dibuka pengurusannya.
4. Memperhatikan penempatan sekolah induk ASN PPPK 2024.
"Itulah yang diharapkan jadi prioritas kemendikbudristek untuk menyelesaikan semua honorer di sekolah negeri," ujar tokoh muda pendidikan yang juga aktif sebagai ketua Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau ini.
Sebagai informasi, Kemendikbudristek menyiapkan sejumlah kebijakan dalam rekrutmen PPPK 2024.
Harapannya agar banyak guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) yang direkrut tahun ini.
"Tahun ini memang tidak semua guru honorer dan tendik akan terakomodasi, tetapi kami berupaya agar kuota yang kami siapkan bisa terisi maksimal," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani, Minggu (7/4).
Profesor pendidikan ini menyampaikan pemerintah sangat ingin memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas secara tepat waktu.
Ini untuk menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru secara berkelanjutan.
Kemendikbudristek, lanjutnya, mendukung penuh arah kebijakan pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer seoptimal mungkin di instansi pemerintah daerah.
"Berkat kerja sama yang telah dilakukan, saat ini sebanyak 774.999 guru telah diangkat menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," ucapnya.
Baca Juga: Progres NI PPPK update 4 April, Banyak Daerah Tunda Penyerahan SK PPPK 2023 hingga Setelah Lebaran
Dia menambahkan Kemendikbudristek masih berupaya memenuhi usulan 419.146 formasi lagi untuk penuntasan honorer sekaligus memenuhi kebutuhan guru ASN.
Sampai waktu penutupan, formasi guru yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sekitar 177 ribu, sehingga masih ada kekurangan sekitar 242 ribu.
“Jumlah ini yang masih harus kami kejar dengan upaya-upaya luar biasa,” cetusnya.
Untuk mengupayakan hal tersebut, lanjut Dirjen Nunuk, Kemendikbudristek telah melaksanakan rapat koordinasi dengan 564 instansi daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemendikbudristek mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain:
1. Mengupayakan penuntasan guru prioritas 1 (P1), yang saat ini tersisa 14.070 dari 193.954.
2. Mengusulkan formasi pengawas.
3. Mengusulkan tenaga kependidikan khususnya tenaga administrasi sekolah.
4. Memberikan pertimbangan tentang kebutuhan formasi di daerah, mengingat mekanisme pengusulan rincian jabatan fungsional di daerah kini langsung dari pemerintah daerah ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).***
