POJOKSATU.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendirian Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat miskin.
Hingga saat ini, sebanyak 13 Sekolah Rakyat telah siap beroperasi di berbagai kabupaten/kota di Jabar.
Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan jumlah peserta didik mencakup 75 siswa jenjang SD, 675 siswa SMP, dan 640 siswa SMA.
Sekolah ini menjadi bagian dari kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Kementerian Sosial RI dalam upaya menyediakan akses pendidikan yang inklusif dan merata.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan Pemprov Jabar fokus pada identifikasi calon peserta didik dan mendampingi penyelesaian masalah sosial yang menyertai.
"Peserta didik Sekolah Rakyat mayoritas berasal dari keluarga miskin. Maka dari itu, Pemda Jabar bertugas mengidentifikasi mereka beserta problem sosialnya," ujar Herman saat mendampingi Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kemensos RI, Kota Bekasi.
Lokasi 13 Sekolah Rakyat di Jawa Barat
Berikut sebaran lokasi Sekolah Rakyat yang telah siap beroperasi:
-
Sentra Terpadu Galih Pakuan, Ciseeng
-
Sentra Terpadu Inten Suweno, Cibinong – Kabupaten Bogor
-
Sentra Pangudi Luhur – Kota Bekasi
-
Sentra Phalamarta – Kabupaten Sukabumi
-
Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI – Kabupaten Bandung Barat
Baca Juga: Kemensos Gelar Simulasi Sekolah Rakyat, Tahun Ajaran Baru Dimulai di 100 Lokasi Ini -
Kompleks Stadion Si Jalak Harupat – Kabupaten Bandung
-
Pokteksos dan Sentra Wyata Guna – Kota Bandung
-
Balai Latihan Kerja (BLK) – Kabupaten Sumedang
-
SMPN 18 – Kota Cirebon
-
Sentra Abiyoso – Kota Cimahi
-
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat – Kota Cimahi
Catatan: Nomor 4 dan 9 pada daftar asli tidak disebutkan, sehingga nomor dalam daftar disusun ulang secara kronologis.
Kemensos Tangani Operasional, Pemprov Siapkan Lahan Baru
Meski tahap awal memanfaatkan gedung-gedung eksisting milik Kemensos, ke depan Sekolah Rakyat akan memiliki gedung baru.
Pemprov Jabar telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang dan 10,5 hektare di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.
Beberapa pemda kabupaten/kota juga telah mengajukan usulan lokasi tambahan, seperti eks SMKN Palabuhanratu dan eks SMPN 18 Kota Cirebon.
Adapun pengelolaan sekolah, termasuk penyediaan tenaga pengajar dan sarana prasarana, akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial RI.
Komitmen DPR RI Siapkan Anggaran Sekolah Rakyat
Dukungan juga datang dari Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi, Abdul Wachid, menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal pendanaan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami dari Komisi VIII akan menyiapkan anggaran untuk Sekolah Rakyat, terutama bagi 100 sekolah di seluruh Indonesia,” ucap Abdul Wachid.
“Ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo, bahwa tiap kabupaten/kota nantinya memiliki satu Sekolah Rakyat.”
Melalui program ini, Pemprov Jabar berharap anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa memiliki masa depan yang lebih cerah.
Dengan akses pendidikan yang layak, mereka diharapkan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan yang telah membelenggu keluarga mereka secara turun temurun.
Bagikan info ini dan kirim komentar untuk artikel ini. Ikuti informasi lainnya melalui apps kami:
• Versi Android
• Versi iOS
• Channel WhatsApp
• Fanpage Edugov
• Baca artikel menarik lainnya dari penulis: Rizq Azzahra




