POJOKSATU.id - Tak hanya guru ASN, pemerintah juga memperkuat perhatian terhadap guru non-ASN. Mulai 2026, insentif bulanan naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000.
Kebijakan ini menyasar ratusan ribu guru di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T.
Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak boleh hanya terpusat pada aparatur sipil negara.
Baca Juga: Polisi Tangkap Debt Collector Pelaku Penusukan Advokat di Tangerang
Guru non-ASN yang berperan besar dalam sistem pendidikan nasional juga mendapatkan perhatian serius.
Tahun 2026, pemerintah menargetkan sekitar 377.000 guru non-ASN menerima bantuan insentif dengan total anggaran Rp1,8 triliun. Angka ini melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp77 miliar.
Lonjakan anggaran tersebut menunjukkan perubahan paradigma kebijakan pendidikan yaitu, kesejahteraan guru diposisikan sebagai prioritas strategis.
Baca Juga: Tunjangan Guru Kini Cair Bulanan, Pemerintah Percepat Kepastian Hak 1,29 Juta Pendidik
Pemerintah berharap insentif ini tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendorong peningkatan kompetensi mandiri.
Guru didorong menggunakan dana untuk pengembangan profesional berkelanjutan.
Perhatian khusus juga diberikan kepada guru di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar.
Pemerintah menyadari tantangan geografis, transportasi, infrastruktur, bahkan keamanan menjadi hambatan tersendiri.
Baca Juga: Ramadhan Fair XX Kota Medan Siapkan 150 Tenan Gratis, UMKM Dapat Panggung Ekonomi
Karena itu, pendekatan afirmatif diterapkan. Guru di daerah khusus mendapat kelonggaran dalam pemenuhan beban kerja sebagai syarat menerima tunjangan.
Meski demikian, kewajiban pembaruan data Dapodik tetap menjadi syarat mutlak.
Selain itu, persoalan kualifikasi pendidikan juga menjadi fokus. Masih banyak guru di 3T belum memenuhi standar S1/D4 sebagaimana amanat Undang-Undang Guru dan Dosen.
Baca Juga: Calon Pemudik! Jangan Panik Jika Web Mudik Gratis DKI Jakarta Kluster 2 Muncul Notifikasi Berikut!
Sebagai solusi, pemerintah membuka skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Pengalaman mengajar diakui sebagai beban belajar sehingga guru dapat menyelesaikan S1/D4 lebih cepat dan kemudian mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Langkah ini membuka jalan agar lebih banyak guru memenuhi syarat sertifikasi dan berhak menerima tunjangan profesi.
Kebijakan 2026 menunjukkan arah yang jelas: kesejahteraan guru menjadi investasi jangka panjang pendidikan nasional.
Dengan insentif yang meningkat dan sistem pencairan yang lebih cepat, pemerintah berharap kualitas pendidikan ikut terdongkrak. ***
