POJOKSATU.ID - Pemerintah terus memproses pencairan Tunjangan Hari Raya atau THR bagi aparatur negara tahun 2026.

Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah penyelesaian SP2D dari SPM THR.

Yang mana nantinya SPM THR akan diajukan oleh satuan kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN.

Baca Juga: Masih Banyak Guru Non ASN dan PPPK Belum Terima TPG, Ini Analisis Penyebab Berdasarkan Data dan Solusi yang Bisa Dilakukan

Informasi terbaru menyebutkan bahwa SPM THR gaji untuk PNS, TNI, Polri, PPPK, pejabat negara, hingga guru yang diajukan pada 25 Maret 2026 dan seterusnya tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses ini menjadi tahap penting sebelum dana THR benar-benar masuk ke rekening penerima.


Mekanisme Pencairan THR ASN 2026

Dalam sistem pembayaran keuangan negara, pencairan THR tidak dilakukan secara langsung.

Baca Juga: Viral Joget Rp6 Juta, Mitra MBG Ungkap Realitas di Baliknya

Melainkan ada beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui terlebih dahulu.

Tahapan tersebut meliputi:

- Perhitungan gaji oleh satuan kerja.

- Penyusunan SPM THR (Surat Perintah Membayar).

- Pengajuan SPM ke KPPN.

- Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

SP2D merupakan dokumen yang sangat penting karena menjadi perintah resmi dari negara untuk mencairkan dana dari kas negara menuju rekening penerima.

Sehingga tanpa SP2D, dana THR tidak bisa dicairkan.


Jadwal Pengajuan SPM THR 2026

Berdasarkan ketentuan teknis pembayaran THR ASN 2026, pengajuan SPM THR sudah dapat dilakukan sejak awal Maret 2026.

Baca Juga: Kabais TNI Mendadak Diganti Imbas Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus

Beberapa jadwal penting antara lain:

- 4 Maret 2026: awal pengajuan SPM THR

- 5 Maret 2026: SP2D mulai diterbitkan untuk pengajuan awal

- 5–17 Maret 2026: penerbitan SP2D dilakukan sesuai tanggal pengajuan

- 25 Maret 2026 dan seterusnya: SP2D tetap diproses dengan tanggal aktual sesuai ketentuan sistem perbendaharaan negara

Baca Juga: Sejumlah Klub Belanda Mendadak Takut Turunkan Pemain Indonesia, Terbentur Regulasi Paspor

Untuk pengajuan SPM pada tanggal 25 Maret 2026 dan setelahnya, penerbitan SP2D menggunakan sistem RPKBUNP SPAN.

Artinya, proses pencairan tetap berjalan normal selama dokumen administrasi telah lengkap dan disetujui oleh KPPN.


Siapa Saja yang Mendapatkan THR 2026?

THR tahun 2026 diberikan kepada berbagai kelompok aparatur negara yang berada dalam lingkup pemerintah pusat.

Beberapa di antaranya meliputi:

- PNS

- Prajurit TNI

- Anggota Polri

- PPPK

- Pejabat negara

Baca Juga: Wacana Baru Program MBG Terancam Dipangkas Jadi 5 Hari, Pemerintah Klaim Bisa Hemat Rp 40 Triliun Setahun

- Guru ASN

- Pegawai pemerintah non-ASN

- Pensiunan aparatur negara

Besaran THR yang diterima umumnya mencakup beberapa komponen penghasilan.

Di antaranya:

- gaji pokok

- tunjangan keluarga

- tunjangan jabatan

Baca Juga: Jadwal Seleksi Kompetensi CAT PPPK Guru SMA Unggul Garuda 2026 Resmi Dirilis, Simak Lengkapnya

- tunjangan kinerja (sesuai kebijakan masing-masing instansi)

Kebijakan ini bertujuan membantu kebutuhan finansial aparatur negara menjelang hari raya sekaligus menjaga daya beli masyarakat.


SP2D Jadi Penentu Dana THR Cair

Dalam sistem pembayaran negara, SP2D merupakan gerbang terakhir sebelum dana benar-benar masuk ke rekening penerima.

Setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN, dana THR akan segera ditransfer melalui sistem perbankan ke rekening pegawai.

Baca Juga: ASN DKI Masih Bisa WFA, Gubernur Tegaskan Siap-Siap Sanksi Jika Malas Masuk Kantor

Namun jika pengajuan SPM dilakukan pada hari libur, maka penerbitan SP2D akan diproses pada hari kerja berikutnya.

Karena itu, kecepatan pencairan THR juga bergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan oleh satuan kerja masing-masing.


Tujuan Pemberian THR bagi Aparatur Negara

Pemerintah memberikan THR setiap tahun kepada aparatur negara sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan pegawai.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sadewa Sebut BBM Indonesia Belum Darurat, Masih Ada Suplai

Sekaligus juga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Beberapa tujuan utama kebijakan ini antara lain:

- membantu kebutuhan menjelang hari raya

- meningkatkan kesejahteraan aparatur negara

- menjaga daya beli masyarakat

- mendorong perputaran ekonomi nasional

Dengan adanya THR, diharapkan aktivitas konsumsi masyarakat meningkat sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.***