POJOKSATU.id, MEDAN— Madina Care Institute berharap Pemkab Mandailing Natal (Madina) berkaca dari kasus PPPK Madina 2023 sehingga tidak ada lagi permainan uang dalam seleksi 2024.

Imbas seleksi PPPK 2023 lalu, sebanyak 6 orang pejabat Pemkab Madina saat ini tengah menjalani sidang di PN Medan dan dituntut 1,5 tahun penjara karena suap.

Founder Madina Care Institute, Wadih Al Rasyid Nasution menuturkan, pelaksanaan tes yang transparan akan menghasilkan calon ASN yang benar-benar kompeten secara akademik dan profesional.

Baca Juga: Gerimis Pansus

“Jadi, yang lulus bukan lagi semata mengandalkan uang dan uang,” tegas Wadih ke wartawan, Rabu (2/10).

Wadih berharap agar honorer/pelamar PPPK 2024 Mandailing Natal lebih cerdas dan rasional tidak terbuai dengan janji-janji calo yang menjamin kelulusan mereka.

“Semoga tahun ini tidak ada lagi pelamar PPPK yang berbuat atau bahkan berniat memberikan uang untuk menjamin kelulusannya,”harapnya.

Kasus Seleksi Madina 2023

Madina Care Institute berharap kasus seleksi PPPK Madina 2023 menjadi contoh dan pembelajaran. Kejadian ini tidak terulang lagi dan Madina menjadi lebih baik dengan mengikuti ketentuan yang sesuai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Baca Juga: Terkait Suap Seleksi PPPK Madina 2023, Pj Kadis Pendidikan Dollar Siregar Dituntut 1,5 Tahun

Wadih menilai seleksi tahun ini momentum memenuhi janji meritokrasi dan menghilangkan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) untuk menyaring calon ASN yang kompeten.

Dimana menurutnya, perolehan 1.900 formasi dari 2.000 yang diusulkan pemerintah daerah harus disyukuri.

Namun, dia berharap agar seleksi tahun ini diselenggarakan sesuai dengan ketentuan BKN pusat tanpa ada embel-embel SKTT yang menjadi sumber masalah seperti seleksi tahun lalu.

“Semoga rekrutmen tahun ini jadi momentum recovery, momentum pemkab memperbaiki dan memulihkan situasi yang terjadi tahun lalu,” ujarnya.

“Kalaupun ada SKTT, lakukan lah secara transparan, siapa tim penilai dan apa aspek penilaian,” ujarnya.

Dia pun membandingkan ujian yang dilaksanakan di beberapa daerah yang dilakukan dengan sistem CAT saja, tanpa dilakukan tambahan dengan SKTT.

“Kita berkaca pada tes CAT yang nilainya langsung keluar usai ujian dan disertai sertifikat. Ini untuk meminimalisasi kecurangan. Jadi, yang lolos nanti adalah orang yang layak dan kompeten, ”jelasnya.***