POJOKSATU.id – Pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS mulai terjadi di sejumlah daerah.
Hal itu disebabkan karena tekanan anggaran dan meningkatnya kebutuhan belanja untuk PPPK.
Salah satu daerah yang secara terbuka mengumumkan pemangkasan tersebut adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang memangkas TPP ASN hingga 7,65 persen mulai tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini menimbulkan kegelisahan bagi PNS, terutama karena pemangkasan dilakukan bukan karena penurunan kinerja.
Tetapi untuk menutup kebutuhan tunjangan PPPK yang terus membengkak.
Banyak ASN bertanya-tanya tentang keadilan kebijakan ini dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan mereka di tengah tingginya biaya hidup.
Dalam penjelasan resminya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan alasan di balik pemangkasan tersebut.
“Kita juga musti membayar TPP PPPK, makanya TPP ASN dikurangi dan dialihkan untuk PPPK,” ujar Ansar Ahmad, dikutip dari kepri.batampost, 26 November 2025.
Besaran Pemangkasan TPP dan Penyebabnya
Pemangkasan TPP PNS di Kepri mencapai 7,65 persen.
Angka ini bukan kecil, mengingat TPP merupakan komponen tambahan yang menopang pendapatan ASN di luar gaji pokok.
Baca Juga: Jadwal PPG Guru Tertentu Tahap 5 Bikin Kaget Skema Cepat 15 Hari, Belajar Mandiri Cuma Seminggu
Pemda setempat mengaku terpaksa mengambil langkah ini karena pengurangan dana transfer pusat ke daerah yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membayar belanja pegawai.
Masalah lainnya adalah meningkatnya jumlah PPPK di daerah.
Tahun anggaran berikutnya, alokasi tunjangan PPPK meningkat signifikan sehingga membutuhkan redistribusi anggaran internal.
Dalam kondisi seperti itu, TPP PNS menjadi komponen yang paling mudah disesuaikan.
Baca Juga: Ribuan Pegawai Non-ASN Dipindah ke Kopdes Merah Putih, BKN Jelaskan Skema Baru Pemerintah
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kepri. Sejumlah daerah lain juga mengeluhkan tekanan anggaran yang sama.
Banyak pemda menghadapi situasi serupa, yakni harus menyeimbangkan anggaran gaji dan tunjangan ASN di tengah menurunnya dana transfer pusat serta meningkatnya beban belanja PPPK.
Dampak Langsung ke PNS
Pemangkasan TPP membawa sejumlah dampak bagi PNS, mulai dari menurunnya pendapatan hingga kekhawatiran terhadap stabilitas finansial mereka.
Baca Juga: Heboh Jalan DI Panjaitan Diduga Disulap Jadi Parkir Mobil Dinas, Kemenag DKI Akhirnya Buka Suara
ASN di berbagai daerah mulai menyuarakan kecemasan karena TPP selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga, terutama bagi ASN golongan menengah.
Pengurangan TPP juga berpotensi memengaruhi motivasi kerja.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin besar, kebijakan pemangkasan ini dikhawatirkan dapat mengurangi antusiasme serta menekan produktivitas ASN.
Tidak sedikit PNS yang berpendapat bahwa beban mereka tetap sama, tetapi penghargaan finansial yang diterima justru berkurang.
Baca Juga: Ditutup Hari Ini, Segera Daftar! ID Survey Buka Banyak Posisi untuk Profesional Berpengalaman
Adapun bagi PPPK, kebijakan ini berarti peningkatan kepastian tunjangan.
Namun, situasi tersebut menimbulkan ketimpangan baru di internal ASN.
Terutama jika kenaikan tunjangan bagi PPPK tidak diimbangi dengan keseimbangan pendapatan PNS di daerah tersebut.
Implikasi Kebijakan bagi Daerah
Dari sudut pandang pemda, pemangkasan TPP PNS menjadi pilihan pahit yang terpaksa diambil agar seluruh pegawai baik PNS maupun PPPK tetap dapat menerima haknya.
Dengan semakin meningkatnya jumlah PPPK yang direkrut setiap tahun, belanja pegawai menjadi pos yang semakin berat.
Pemangkasan TPP juga merupakan langkah sementara untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Namun sejumlah analis menilai, jika kebijakan seperti ini terus berlanjut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan jangka panjang yang lebih stabil dalam mengelola struktur belanja pegawai.
Selain itu, pemangkasan TPP dapat berpotensi memicu ketidakpuasan ASN yang berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Pemerintah pusat maupun daerah perlu mencari solusi yang lebih komprehensif agar beban anggaran tidak terus dibebankan pada satu kelompok aparatur.***
