POJOKSATU.id - Gelombang penolakan terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bertambah jumlah.
Melalui petisi bertajuk 'Batalkan Pelaksanaan TKA 2025' yang ramai di media sosial, ratusan ribu siswa menyuarakan ketidaksetujuan mereka.
Namun, langkah protes ini ternyata tidak menggoyahkan keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan TKA.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pelaksanaan TKA tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni pada 3–9 November 2025.
Ia menyebut keputusan tersebut sudah mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“The show must go on. Program ini sudah disetujui Pak Presiden, sudah disosialisasikan secara luas. Kalau ada yang tidak siap, ya tidak usah ikut,” ujar Mu’ti dikutip dari Antara, Selasa, 28 Oktober 2025.
Pernyataan tegas ini menjadi respons atas petisi yang dibuat oleh akun Siswa Agit di platform Change.org. Petisi tersebut dengan cepat menjadi viral, menandakan keresahan besar di kalangan pelajar, khususnya tingkat SMA.
TKA Bersifat Sukarela
Mu’ti memastikan bahwa petisi pembatalan TKA tidak akan mengubah arah kebijakan. Menurutnya, pelaksanaan TKA bersifat sukarela, bukan kewajiban.
“Ini tidak wajib. Kalau sukarela, berarti tidak ada paksaan. Tidak masuk akal kalau yang sudah mendaftar kemudian merasa dipaksa,” tegasnya.
Baca Juga: Simak, Ada 3 Perubahan Beasiswa LPDP 2026, Kini Fokus STEM, Riset Nasional, dan Pemberdayaan Alumni
Namun, bagi banyak siswa, istilah “sukarela” terasa jauh dari kenyataan. Mereka merasa terjebak di antara tekanan sekolah dan ketidakpastian sistem.
Petisi yang dibuat pada Minggu, 26 Oktober 2025.
Pantauan pojoksatu.id hingga Kamis pagi, 30 Oktober 2025, petis itu telah ditandatangani 234.021 orang.
Dalam keterangannya, Siswa Agit menuliskan bahwa dirinya adalah pelajar yang akan mengikuti TKA 2025.
“Sistem ini menambah tekanan bagi siswa dan siswi,” tulisnya dalam petisi tersebut.
Dari Kurikulum Merdeka ke TKA yang Mengejutkan
Agit menceritakan bahwa sekolahnya sebelumnya menerapkan Kurikulum Merdeka yang tidak mengenal sistem TKA. Namun, tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk mengadakan TKA pada tahun 2025.
Pelaksanaan TKA dianggap menimbulkan banyak masalah. Selain pengesahan yang tiba-tiba, penetapan kisi-kisi juga dilakukan terlambat, sehingga siswa merasa kesulitan mempersiapkan diri secara optimal.
TKA untuk jenjang SMA pertama kali dikabarkan pada 8 Juni 2025, dan secara resmi ditetapkan dalam “Salinan Perkaban Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen TKA SMA/MA dan SMK/MAK” pada 14 Juli 2025.
Dengan tanggal pelaksanaan pada 3 November 2025, para guru dan murid hanya memiliki waktu sekira 112 hari atau 3,5 bulan untuk mempersiapkan diri.
“Bayangkan, sesingkat itu waktu kami untuk bersiap. Waktu persiapan yang sangat singkat akibat jadwal kelas 12 yang padat hanya menambah tantangan yang kami hadapi,” tulis Agit.
Baca Juga: Indeks Keberagamaan Mahasiswa PTKI 2025 Capai Angka Sangat Tinggi, Apa Artinya?
Simulasi TKA Online dan Keterlambatan Kisi-kisi
Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) baru mengadakan simulasi TKA Online untuk jenjang SMA/MA/SMK/MAK pada 6 Oktober 2025. Artinya, hanya tersisa kurang dari satu bulan menuju pelaksanaan resmi.
Guru-guru bimbingan belajar berupaya membantu siswa dengan membuat perkiraan soal berdasarkan kisi-kisi yang dibagikan pada Juli 2025. Namun, hasilnya meleset jauh dari harapan.
“Perkiraan soal itu tidak akurat, bahkan jika dibandingkan dengan contoh soal dari Pusmendik,” ujar Agit.
Akibatnya, guru harus menyusun ulang soal latihan setelah simulasi pertama. Situasi ini menambah tekanan bagi siswa yang sudah kelelahan menghadapi padatnya kegiatan belajar kelas akhir.
Server TKA Error Saat Gladi Bersih
Masalah lain muncul ketika pelaksanaan gladi bersih TKA dilakukan.
Pelajar mengaku khawatir karena hanya bisa mengerjakan sebagian kecil soal akibat gangguan sistem.
Pada gladi bersih yang digelar Senin, 27 Oktober 2025 itu, seorang pelajar hanya berhasil menjawab 15 dari total 85 soal karena server TKA mengalami error.
“Sistemnya online. Banyak faktor yang mengganggu, mulai dari jaringan, server, atau perangkat. Terlalu banyak faktor X yang bisa mengganggu konsentrasi anak-anak,” ujar pelajar tersebut.
Kekhawatiran pelajar itu cukup beralasan. Banyak yang khawatir nilai pelajar akan terpengaruh oleh faktor teknis yang berada di luar kendali peserta ujian.
Baca Juga: Nasib OASA, BIPI Cs setelah Presiden Batalkan PSEL di Kota Tangerang dan Tangsel
Menanggapi hal tersebut, Kepala BSKAP, Toni Toharudin, mengakui adanya gangguan.
Ia menjelaskan bahwa pihak kementerian sedang berupaya mencari format terbaik untuk pelaksanaan TKA di hari H.
“Gangguan tadi terjadi karena memang kami sedang mencari cara yang terbaik untuk pelaksanaan hari H,” ujar Toni pada hari yang sama.
Antara Kebijakan dan Kesiapan
Gelombang kritik terhadap TKA 2025 memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan dan kesiapan di lapangan.
Bagi sebagian pihak, TKA dianggap langkah maju dalam standarisasi pendidikan. Namun bagi siswa seperti Agit, tes ini justru menghadirkan beban baru yang belum siap mereka pikul.
Pemerintah berdalih, TKA adalah bagian dari upaya memperkuat evaluasi pendidikan nasional dan bersifat sukarela.
Akan tetapi, bagi siswa yang sudah mendaftar dan berjuang di tengah waktu persiapan yang sempit serta sistem yang belum stabil, kata “sukarela” terasa hampa.
Pelaksanaan TKA 2025 tampaknya akan tetap berjalan, tetapi gelombang suara dari pelajar menjadi pengingat, bahwa kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya kuat dalam konsep, melainkan juga empatik terhadap mereka yang menjalaninya. ***
