POJOKSATU.ID - Banyak warga mengeluhkan nama mereka tiba-tiba hilang dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2025.
Padahal, mereka merasa masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pemerintah.
Faktanya, sebagian besar kasus bukan disebabkan karena dihapus secara sepihak, melainkan akibat kesalahan administrasi sederhana yang sering diabaikan.
Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat, sepanjang 2024 ada lebih dari 2 juta data penerima bansos yang tidak bisa diverifikasi.
Baca Juga: Sekda Kabupaten Sukabumi Dorong Transparansi Dana Hibah Keagamaan Lewat Bimtek 2025
Alasannya karena kesalahan input atau pembaruan data yang tidak dilakukan oleh warga.
Kesalahan ini membuat sistem otomatis mencoret nama penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi acuan utama penyaluran bantuan.
1. Data KTP dan KK Tidak Sinkron
Kesalahan paling umum adalah ketidaksesuaian antara data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Perbedaan satu digit nomor atau penulisan nama yang tidak sama bisa membuat sistem membaca data sebagai orang berbeda.
Kemensos menyarankan masyarakat rutin memperbarui data kependudukan di Dinas Dukcapil setempat.
Agar tidak terjadi ketidaksesuaian yang berakibat fatal dalam penyaluran bantuan.
2. Alamat Tidak Sesuai Domisili
Banyak penerima bansos yang sudah pindah rumah tetapi tidak melapor atau memperbarui data domisili.
Padahal, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan alamat yang tercatat di DTKS dan sistem Dukcapil.
Akibatnya, bantuan dikirim ke alamat lama atau tidak bisa disalurkan sama sekali karena penerima dinilai tidak ditemukan di lokasi.
3. Tidak Update Status Pekerjaan dan Penghasilan
Bansos ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan ekonomi.
Baca Juga: 7 Tips Hijab Stylish dan Nyaman untuk Aktivitas Seharian Bikin Kamu Gak Ribet Kemana-mana
Jika seseorang sudah memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan meningkat, maka status penerimanya otomatis berubah.
Namun, masalah muncul ketika warga tidak melaporkan perubahan status ekonomi tersebut.
Sistem akan mendeteksi data lama dan menilai adanya ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan data administratif.
4. Gagal Verifikasi di Aplikasi Cek Bansos
Dalam era digital, proses verifikasi penerima bansos semakin ketat.
Baca Juga: Cantik Alami dari Rumah? Ini Dia Rahasia Perawatan Kulit Sehat Tanpa Ribet!
Pemerintah kini menggunakan aplikasi Cek Bansos yang terhubung langsung dengan server Kemensos.
Namun, sebagian warga gagal melakukan verifikasi karena tidak mengunggah dokumen dengan benar atau salah memasukkan data pribadi.
Kemensos menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi harus dilakukan sesuai petunjuk di aplikasi.
Pengguna wajib mencocokkan data NIK, foto KTP, dan foto selfie yang jelas.
Kesalahan teknis seperti foto buram atau jaringan terputus bisa membuat sistem gagal mengenali data.
5. Salah Isi NIK atau Tanggal Lahir
Kesalahan sederhana seperti salah mengetik Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau tanggal lahir sering kali menjadi penyebab utama data ditolak.
Sistem digital tidak bisa mengenali data yang tidak valid, sehingga otomatis mengeluarkan nama dari daftar penerima bantuan.
Baca Juga: Belajar Bahasa Asing Boleh, Tapi Jangan Lupa Bahasa Ibu
Kemensos mengimbau warga memeriksa ulang setiap isian sebelum mengajukan bantuan.
Verifikasi ganda juga dilakukan di tingkat RT/RW untuk memastikan data yang dikirim benar.
Cara Memperbaiki Data yang Bermasalah
Bagi warga yang merasa dicoret karena kesalahan administratif, masih ada kesempatan untuk memperbaiki data. Caranya adalah dengan:
1. Mengunjungi kantor kelurahan atau desa untuk melaporkan pembaruan data kependudukan.
2. Melakukan update di situs atau aplikasi Cek Bansos Kemensos.
3. Memastikan data di Dukcapil sinkron dengan DTKS sebelum pengajuan ulang.
Pembaruan data biasanya dilakukan setiap tiga bulan.
Namun, warga bisa mengajukan perbaikan sewaktu-waktu jika menemukan kesalahan.
Transformasi digital membuat sistem penyaluran bansos semakin cepat dan transparan, namun juga menuntut ketelitian lebih tinggi dari masyarakat.
Setiap data yang tidak valid akan langsung terbaca oleh sistem dan berpotensi menyebabkan pencoretan.
Kesalahan kecil dalam data bisa berdampak besar pada nasib bantuan sosial.
Pemerintah telah menyediakan sistem yang transparan, tetapi akurasi data tetap menjadi tanggung jawab penerima.
Dengan memastikan data selalu sinkron dan diperbarui, masyarakat tidak hanya menjaga haknya.
Tetapi juga membantu menciptakan sistem bansos yang lebih adil, efisien, dan bebas dari penyimpangan.***
