POJOKSATU.ID - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan minyak goreng bagi masyarakat berpendapatan rendah menjelang akhir tahun 2025.
Program ini menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, sebagai upaya menekan beban rumah tangga di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Meski disebut sudah cair di beberapa daerah, banyak warga yang mengaku belum mendapatkan bantuan atau masih menunggu undangan dari pihak kelurahan.
Sejak Oktober 2025, harga minyak goreng curah kembali menembus Rp17.000 per liter di beberapa wilayah, terutama di luar Jawa.
Baca Juga: Kabar Baik! Pensiunan Janda/Duda PNS Kini Terima Pembayaran Langsung dari Taspen
Kondisi ini mendorong pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) minyak goreng sebagai bagian dari paket bansos akhir tahun.
Bantuan ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas harga minyak goreng di pasar.
Bantuan diberikan dalam bentuk voucher elektronik senilai Rp100.000 per bulan selama tiga bulan (November 2025–Januari 2026).
Dapat digunakan untuk membeli minyak goreng kemasan di e-warung atau toko mitra Bank Himbara.
Baca Juga: Akibat Diduga Jadi Korban Bullying, Siswa SMP Alami Sakit Parah
Sama seperti program BPNT dan PKH, bantuan minyak goreng kini disalurkan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN).
Penerima akan mendapatkan dana digital yang masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bagi warga yang belum menerima KKS baru pasca peralihan dari PT Pos Indonesia, Kemensos menjamin pencairan akan dilakukan secara bertahap.
Semua penerima terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mereka yang belum menerima kartu akan diprioritaskan.
Namun di lapangan, sebagian penerima mengaku belum mendapatkan kabar pencairan.
Bagi banyak warga, bantuan ini bukan sekadar tambahan, melainkan penyelamat dapur.
Banyak yang berbagi informasi jadwal pencairan di wilayah masing-masing, sementara sebagian lainnya mempertanyakan keterlambatan distribusi.
Keluhan paling umum datang dari daerah luar Jawa seperti NTT, Maluku, dan Kalimantan, di mana proses verifikasi data KKS masih berjalan.
Baca Juga: KPK Siap Terbang ke Arab Saudi, Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji
Keterlambatan di beberapa wilayah disebabkan oleh proses validasi data penerima dan sinkronisasi sistem perbankan.
Verifikasi sangat penting agar tidak ada penerima ganda atau salah sasaran.
Data penerima bantuan minyak goreng diambil dari daftar keluarga penerima BPNT dan PKH aktif, sehingga tidak perlu mendaftar ulang.
Baca Juga: KKS Baru Belum Cair, Warga Keluhkan Telatnya Bansos Usai Peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara
Bagi yang belum mendapatkan bantuan, disarankan untuk mengecek status secara berkala di situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Fakta dan Angka Bantuan Minyak Goreng 2025
Total anggaran: Rp5,4 triliun.
Penerima: 18 juta KPM.
Nilai bantuan: Rp100.000 per bulan selama 3 bulan.
Distribusi: Melalui KKS di Bank Himbara atau e-warung resmi.
Periode: November 2025 – Januari 2026.
Sumber data: DTKS Kemensos dan Bapanas.
Bantuan ini diharapkan bisa menahan inflasi pangan menjelang akhir tahun dan membantu UMKM kecil, terutama warung makan yang ikut terdampak kenaikan harga minyak goreng curah.
Berikut langkah mudah untuk memastikan apakah kamu termasuk penerima bantuan minyak goreng 2025:
1. Cek Online
Buka situs resmi [https://cekbansos.kemensos.go.id](https://cekbansos.kemensos.go.id).
Baca Juga: Dari Inovasi ke Skandal, Bagaimana Chromebook di Kemendikbudristek Berubah Jadi Ladang Korupsi
Masukkan nama sesuai KTP, provinsi, kabupaten, dan desa/kelurahan, lalu klik Cari Data.
Jika terdaftar, akan muncul keterangan program bantuan aktif termasuk BPNT Minyak Goreng.
2. Cek via Aplikasi
Gunakan aplikasi Cek Bansos di Play Store. Login dengan NIK dan pantau notifikasi pencairan.
3. Cek ke E-Warung atau Bank
Datangi e-warung atau agen bank Himbara terdekat.
Bawa KKS dan KTP asli. Petugas akan membantu memverifikasi saldo bantuan yang masuk.
Program ini menjadi penopang daya beli menjelang akhir tahun.
Baca Juga: Gubernur Andra Soni Tekankan Respons Cepat dan Pelayanan Optimal OPD Banten
Minyak goreng adalah komoditas strategis.
Bantuan langsung bisa menahan tekanan inflasi makanan.
Program ini sebaiknya disertai edukasi literasi keuangan dan monitoring distribusi agar tidak terjadi kebocoran.
Sementara di lapangan, banyak pedagang kecil berharap bantuan diperluas.
Baca Juga: Bensin Ajaib dari Jonggol? Fakta di Balik Viral BOBIBOS yang Diklaim Tanpa Emisi
Bantuan minyak goreng 2025 diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tapi juga refleksi atas pentingnya tata kelola bansos yang transparan dan berkeadilan.
Bagi masyarakat kecil, setiap liter minyak yang dibeli dari bantuan ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah.
Karena bagi mereka, bantuan seperti ini bukan sekadar program, tapi napas yang menjaga dapur tetap mengepul.***
