POJOKSATU.id - Dari lebih dari 4.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baru sekitar 5 persen yang benar-benar mampu bertransformasi menjadi universitas riset.
Padahal, seluruh kampus di Tanah Air diarahkan untuk bergerak ke arah tersebut sekaligus memperkuat perannya dalam menghadirkan solusi nyata bagi daerah.
Kondisi ini disampaikan Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI, Mukhamad Najib, dalam Journalist Bootcamp Dikti 2025 bertajuk “Sinergi Dikti dan Media untuk Kampus Berdampak” yang digelar di Bogor belum lama ini.
Baca Juga: Heboh Aplikasi Matel Bocorkan 1,7 Juta Data Nasabah, Polisi Ungkap Ancaman Keamanan Data Nasional
Najib menegaskan, pemerintah kini mendorong perguruan tinggi agar tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga menyeimbangkannya dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk memperkuat peran kampus di bidang riset dan kontribusi sosial.
Kampus Diuji Soal Relevansi
Menanggapi kondisi pendidikan tinggi saat ini, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UGM, Prof. Kuwat Triyana, menyebut perguruan tinggi Indonesia sedang berada pada fase uji relevansi.
Baca Juga: Geger Proyek Belum Ada, Duit Rp14,2 Miliar Sudah Mengalir ke Bupati Bekasi
Ia menilai, sebagian anak muda kini tak lagi menganggap kuliah sebagai pilihan hidup yang otomatis.
“Anak muda ini tidak lagi menganggap kuliah itu sebagai keputusan otomatis. Mereka lebih memilih jalur hidup lain, seperti kursus singkat, bootcamp, atau gigs economy,” ujar Kuwat, Rabu (17/12).
Menurutnya, terdapat dua narasi yang saling berseberangan dalam pendidikan tinggi Indonesia.
Di satu sisi, negara ingin meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi sebagai indikator kemajuan.
Di sisi lain, individu berpikir lebih pragmatis dengan menghitung seberapa besar balik modal dari biaya pendidikan yang dikeluarkan.
Kuwat juga menyoroti kurikulum pendidikan tinggi yang dinilai masih tertinggal dibandingkan negara lain.
Karena itu, fokus kampus tak cukup hanya pada transfer ilmu pengetahuan.
Baca Juga: Sejarah Hari Pantun Nasional, Warisan Lisan yang Kini Diakui Dunia
Kampus harus menjadi ekosistem penempaan yang mampu melatih mahasiswa memecahkan persoalan nyata di masyarakat.
Pengabdian Masih Sebatas Administrasi
Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, Kuwat menilai program yang dijalankan kampus-kampus di Indonesia masih jauh dari ideal.
Ia menyebut lemahnya insentif dan penerapan menjadi salah satu penyebab utama.
Baca Juga: Bupati Tangerang Salurkan Sambungan Air Bersih Gratis untuk 250 KK di Desa Tanjakan Mekar
“Banyak pengabdian kepada masyarakat berhenti pada output administrasi, jumlah kegiatan, foto, laporan, dan ini belum sampai menyentuh pada outcome atau dampak yang terukur,” jelasnya.
Dampak terukur yang dimaksud antara lain penurunan biaya kesehatan masyarakat, peningkatan produktivitas, hingga penurunan risiko sosial akibat intervensi program pengabdian.
Selain itu, ia juga menyoroti ketidaksesuaian topik riset dan pengabdian dengan kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga: Kasus Dugaan Kekerasan terhadap ASN Sukabumi Terus Bergulir, Korban Ungkap Kronologi Detail
Menurut Kuwat, pemilihan topik sering kali didasarkan pada kemudahan pengerjaan, ketersediaan alat, bahan, atau data, bukan pada urgensi persoalan di lapangan.
“Tidak ada stakeholder mapping sejak awal. Siapa penerima manfaat, siapa pengambil keputusan adopsi, siapa yang membiayai, itu belum ada,” paparnya.
Kampus sebagai Penghubung Solusi
Kuwat menegaskan, perguruan tinggi seharusnya berperan sebagai jembatan antara realitas hari ini dan kebutuhan masa depan.
Peran itu bisa diwujudkan melalui program pengabdian berbasis riset serta kolaborasi multipihak.
“Kampus itu penghubung pemuda, industri, komunitas, media, platform belajar, dan lain-lain agar solusi tidak berhenti di laporan,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Kuwat mendorong pemerintah untuk memperbaiki insentif regulasi dan jalur adopsi hasil riset serta pengabdian.
Baca Juga: Blora Gagas Program Jumat Bersarung untuk ASN, Perkuat Nilai Religius dan Pelayanan Publik
Ia juga berharap adanya perubahan struktur kurikulum yang dinilai terlalu kaku, serta pembangunan jalur inovasi kampus yang lebih kuat.
Baginya, kampus tidak mungkin meningkatkan kualitasnya sendirian.
Dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah menjadi kunci agar pendidikan tinggi benar-benar hadir dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. ***
