POJOKSATU.id - Proses validasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk periode Mei 2026 saat ini tengah berlangsung di sistem Info GTK.
Pada tahap ini, guru sertifikasi di berbagai daerah mulai aktif memantau status data mereka guna memastikan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) tidak mengalami kendala.
Validasi data menjadi tahapan penting karena SKTP merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar pencairan tunjangan profesi guru.
Tanpa status valid pada sistem pusat, proses penerbitan SKTP berpotensi tertunda sehingga pencairan tunjangan ikut mengalami keterlambatan.
Baca Juga: Mobil MBG Tabrak Pedagang di Bekasi Timur, Satu Korban Meninggal Dunia
Sejak pemerintah mulai menerapkan pola penyaluran TPG secara bulanan pada 2026, perhatian terhadap akurasi data guru semakin meningkat.
Sebelumnya, tunjangan profesi umumnya dicairkan setiap tiga bulan sekali.
Kebijakan baru tersebut membuat proses sinkronisasi data menjadi lebih krusial karena pembaruan administrasi dilakukan dalam periode yang lebih cepat dan teratur.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sebelumnya menyampaikan bahwa penguatan kesejahteraan guru menjadi salah satu fokus pemerintah tahun ini.
Baca Juga: Tim Wasev Mabesad Tinjau Pelaksanaan TMMD ke-128 di Cilegon, Apresiasi Program Tepat Sasaran
Selain memperbaiki sistem penyaluran tunjangan, pemerintah juga berupaya memastikan mekanisme administrasi berjalan lebih efektif dan transparan.
Dalam proses validasi Mei 2026, data yang digunakan berasal langsung dari sistem Dapodik sekolah yang kemudian disinkronkan ke server pusat melalui Info GTK.
Karena itu, ketepatan penginputan data menjadi faktor yang sangat menentukan.
Guru yang datanya belum valid masih memiliki kesempatan melakukan perbaikan sebelum batas waktu sinkronisasi berakhir.
Namun, keterlambatan pembaruan data dapat menimbulkan dampak serius terhadap proses pencairan TPG.
Salah satu risiko utama adalah data tidak masuk dalam periode validasi bulan berjalan.
Jika hal itu terjadi, penerbitan SKTP bisa tertunda dan pembayaran tunjangan profesi berpotensi bergeser ke periode berikutnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian banyak guru, terutama karena sistem penyaluran bulanan menuntut proses administrasi berjalan lebih disiplin dibanding sebelumnya.
Pada tahap validasi, terdapat sejumlah data yang menjadi fokus pemeriksaan.
Salah satunya adalah jumlah jam mengajar.
Guru wajib memenuhi ketentuan minimal jam tatap muka sesuai aturan agar sistem dapat menyatakan data valid.
Selain itu, struktur rombongan belajar atau rombel juga perlu dipastikan sesuai dengan kondisi riil di sekolah.
Ketidaksesuaian mata pelajaran maupun pengaturan rombel sering menjadi penyebab munculnya status belum valid di Info GTK.
Baca Juga: Capai Nilai Ambang Batas Ini, Simak Contoh Soal Tes KDKMP 2026 Lengkap dengan Jawaban dan Pembahasan
Tugas tambahan yang dimiliki guru juga harus tercatat dengan benar pada Dapodik.
Jabatan seperti wali kelas, kepala sekolah, maupun tugas lain yang diakui sistem dapat memengaruhi perhitungan beban kerja.
Khusus bagi guru PPPK, validasi data kepegawaian menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Sinkronisasi antara data Dapodik dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus berjalan linier agar status kepegawaian dapat terbaca sempurna di sistem pusat.
Baca Juga: Viral Dugaan Rp400 Juta, Pengacara Tegaskan Persoalan Sudah Damai dan Tidak Terkait Gubernur Jambi
Selain data kepegawaian, guru juga diminta memeriksa kembali nomor rekening, NUPTK, hingga identitas pribadi lainnya.
Kesalahan kecil pada data rekening, misalnya, dapat menyebabkan proses transfer tunjangan tertunda meskipun SKTP sudah diterbitkan.
Saat ini, banyak guru mulai rutin membuka Info GTK untuk memantau perkembangan validasi.
Perubahan status biasanya menjadi indikator utama apakah data telah memenuhi syarat atau masih membutuhkan perbaikan tambahan.
Baca Juga: TPG Mei 2026 Segera Cair, Simak Alur Penerbitan SKTP hingga Penyaluran Dana
Guru yang mendapati indikator merah atau biru pada sistem disarankan segera berkoordinasi dengan operator sekolah.
Semakin cepat pembaruan dilakukan, semakin besar peluang data dapat masuk pada periode validasi Mei 2026.
Di sisi lain, keterlambatan sinkronisasi juga dapat terjadi akibat padatnya akses ke server pusat.
Menjelang jadwal penerbitan SKTP, jumlah pengguna yang membuka Info GTK biasanya meningkat cukup signifikan sehingga proses pemutakhiran data memerlukan waktu lebih lama.
Baca Juga: Lawan Kriminalisasi, Bambang Prabowo Rampung Beri Keterangan di Mabes Polri
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.
Validasi tidak langsung selesai dalam satu waktu karena sistem harus memeriksa kesesuaian data dari berbagai sumber.
Proses pencairan tunjangan sendiri juga mengikuti prosedur keuangan negara dan jadwal operasional perbankan.
Karena itu, meskipun SKTP telah terbit, transfer dana tidak selalu langsung masuk ke rekening guru pada hari yang sama.
Baca Juga: Guru Wajib Tahu! Begini Cara Cek Info GTK 2026 dan Arti Kode Validasinya
Jika penerbitan SKTP terjadi mendekati akhir pekan atau hari libur, pencairan umumnya baru diproses pada hari kerja berikutnya.
Kondisi ini sering disalahartikan sebagai keterlambatan, padahal masih sesuai alur administrasi yang berlaku.
Pemerintah berharap sistem penyaluran TPG bulanan yang mulai diterapkan tahun ini dapat meningkatkan stabilitas kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN.
Untuk guru ASN, besaran TPG diberikan sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan.
Sementara guru non-ASN bersertifikasi kini menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan, meningkat dibanding skema sebelumnya.
***
