POJOKSATU.id - Gagal lolos seleksi PPPK, baik skema penuh maupun paruh waktu, kini menjadi kenyataan pahit yang dihadapi banyak guru honorer di berbagai daerah.
Di tengah keterbatasan kuota dan kebijakan penghapusan tenaga honorer, pemerintah daerah mulai membuka jalur lain agar layanan pendidikan tetap berjalan.
Salah satu skema yang kini ramai dibicarakan adalah PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan).
Baca Juga: Mau Latihan CPNS Gratis? Ini Link Simulasi CAT Resmi BKN dan Lainnya
Bagi sebagian guru honorer, PJLP dianggap sebagai jalan agar tetap bisa mengajar dan memperoleh penghasilan.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar: bagaimana sebenarnya cara kerja PJLP, apa bedanya dengan honorer atau PPPK, dan apa dampaknya bagi masa depan profesi guru?
Fakta Seleksi PPPK dan Keterbatasan Kuota
Seleksi PPPK sejak awal memang dirancang untuk menyerap tenaga honorer, khususnya guru dan tenaga kependidikan, ke dalam sistem kepegawaian yang lebih tertata.
Baca Juga: Gen Z Dinilai Belum Siap Masuk Dunia Kerja, Ini Penyebab dan Solusinya
Namun realitas di lapangan menunjukkan jumlah pelamar jauh melampaui kuota yang tersedia.
Banyak guru honorer yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun harus tersingkir bukan karena kompetensi, melainkan karena keterbatasan formasi.
Skema PPPK Paruh Waktu yang sempat diharapkan menjadi solusi pun tidak sepenuhnya mampu menampung seluruh guru non-ASN yang ada.
Kondisi inilah yang memicu pemerintah daerah mencari celah kebijakan agar sekolah tidak kekurangan tenaga pengajar, sekaligus tetap mematuhi aturan nasional terkait penghapusan tenaga honorer.
Mengapa PJLP Menjadi Opsi Pemerintah Daerah
PJLP sejatinya bukan skema khusus pendidikan.
Dalam birokrasi daerah, PJLP digunakan untuk merekrut tenaga perorangan berbasis kontrak untuk mendukung layanan publik, seperti kebersihan, keamanan, hingga administrasi.
Namun karena statusnya tidak termasuk ASN maupun PPPK, PJLP dianggap lebih fleksibel secara regulasi.
Pemerintah daerah dapat merekrut individu dengan kontrak kerja tahunan tanpa harus melalui mekanisme seleksi nasional seperti PPPK.
Baca Juga: Dimulai dari Sail dan Bina Widya, 770 PPPK Paruh Waktu Masuk RW Pekanbaru
Bagi daerah, PJLP menjadi solusi cepat agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Sekolah tetap memiliki guru, sementara pemerintah daerah tidak melanggar kebijakan nasional tentang penataan pegawai non-ASN.
Konsekuensi Status Kerja Guru
Masuk ke dalam skema PJLP berarti guru tidak lagi berstatus honorer sekolah, apalagi ASN atau PPPK.
Baca Juga: Registrasi SNPMB 2026 Resmi Dibuka! Ini Tahapan Penting yang Wajib Dipahami Siswa Kelas 12
Guru diposisikan sebagai tenaga penyedia jasa perorangan yang terikat kontrak dengan pemerintah daerah.
Konsekuensinya, hubungan kerja guru menjadi lebih administratif dan kontraktual.
Tidak ada jaminan keberlanjutan kerja selain masa kontrak yang biasanya hanya satu tahun dan bisa dihentikan atau tidak diperpanjang sesuai evaluasi dan kemampuan anggaran daerah.
Baca Juga: Dimulai dari Sail dan Bina Widya, 770 PPPK Paruh Waktu Masuk RW Pekanbaru
Status ini juga membuat posisi guru PJLP berada di area abu-abu secara profesional.
Meski tetap mengajar dan menjalankan fungsi pendidik, pengakuan statusnya tidak sekuat guru ASN maupun PPPK.
Hak dan Kewajiban dalam PJLP
Sebagai penyedia jasa perorangan, guru PJLP memiliki hak utama berupa upah sesuai kontrak yang ditetapkan pemerintah daerah.
Besarannya sangat bervariasi antar daerah, tergantung kemampuan fiskal dan kebijakan kepala daerah.
Namun, guru PJLP umumnya tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana ASN atau PPPK, seperti tunjangan profesi, jaminan pensiun, atau kenaikan gaji berkala.
Perlindungan sosial pun sering kali terbatas dan bergantung pada kebijakan daerah masing-masing.
Di sisi kewajiban, guru PJLP tetap dituntut menjalankan tugas mengajar, administrasi pembelajaran, serta mengikuti aturan sekolah dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Gelombang Tinggi Berpotensi Terjang Sejumlah Perairan, BMKG Ingatkan Risiko Pelayaran
Evaluasi kinerja menjadi faktor krusial karena sangat menentukan perpanjangan kontrak.
Dampak Jangka Pendek dan Panjang
Dalam jangka pendek, PJLP jelas membantu guru honorer tetap memiliki penghasilan dan kesempatan mengajar.
Sekolah pun tidak mengalami kekosongan guru secara mendadak, terutama di daerah yang kekurangan tenaga pendidik.
Baca Juga: Perubahan Akun SSCASN Jadi Sorotan, BKN Buka Suara soal PPPK dan Peluang Honorer
Namun dalam jangka panjang, muncul sejumlah kekhawatiran serius.
Ketidakpastian status dan minimnya jaminan kesejahteraan berpotensi menurunkan motivasi dan stabilitas tenaga pendidik.
Guru bisa terus berada dalam kondisi tidak aman secara ekonomi dan karier.
Baca Juga: SNBP Unpad 2026 Tidak Gunakan Nilai TKA, Rapor Jadi Penilaian Utama dan UKT Tetap hingga 2029
Selain itu, jika PJLP menjadi pola yang terus diulang tanpa kejelasan transisi ke PPPK atau ASN, maka profesi guru berisiko diperlakukan layaknya tenaga kontrak biasa, bukan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.
Hal yang Perlu Dipertimbangkan Guru Sebelum Menerima
Bagi guru honorer yang ditawari masuk skema PJLP, keputusan menerima atau menolak bukan perkara sederhana.
Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan secara matang.
Pertama, pahami secara detail isi kontrak, termasuk durasi, besaran upah, beban kerja, dan mekanisme evaluasi.
Jangan ragu bertanya kepada dinas pendidikan atau BKD setempat.
Kedua, pertimbangkan kondisi ekonomi pribadi dan keluarga.
Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu di Tulungagung Dipastikan Aman, APBD Siapkan Rp50 Miliar
Bagi sebagian guru, PJLP mungkin menjadi satu-satunya sumber penghasilan yang realistis dalam waktu dekat.
Ketiga, tetap siapkan strategi jangka panjang.
Mengikuti pelatihan, menjaga portofolio, dan terus memantau kebijakan PPPK menjadi langkah penting agar peluang menjadi ASN atau PPPK tidak tertutup.
PJLP memang bukan jawaban ideal atas persoalan honorer, tetapi bagi banyak guru saat ini, ia menjadi pilihan yang tak terelakkan.
Yang terpenting, guru perlu bersikap kritis, adaptif, dan tetap memperjuangkan pengakuan serta kesejahteraan yang layak sebagai pendidik.***
