POJOKSATU.ID - Kemendikdasmen menegaskan posisi strategis guru honorer sebagai pilar yang tidak terpisahkan dari ekosistem pendidikan nasional.
Mengingat peran vital mereka dalam memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, pemerintah mengimbau seluruh satuan pendidikan agar tidak memberhentikan para guru honorer.
Keberadaan mereka menjadi krusial di tengah tantangan besar dunia pendidikan Indonesia saat ini.
Krisis Kekurangan Tenaga Pendidik
Salah satu pemicu utama ketergantungan pada guru honorer adalah tingginya angka pensiun yang mencapai puluhan ribu orang setiap tahunnya.
Dengan estimasi sekitar 70 hingga 80 ribu guru yang purnatugas secara berkala, akumulasi kekurangan tenaga pendidik menjadi isu strategis yang harus segera ditangani.
Pemenuhan kuota guru pun kini menjadi prioritas utama guna memastikan kualitas layanan pendidikan tidak menurun.
Baca Juga: Kemensos Pastikan Anak Keluarga Miskin Masuk Sekolah Rakyat 2026
Fokus pada Profesionalisme dan Kesejahteraan
Selain mengejar kuantitas, pemerintah juga menitikberatkan perhatian pada penguatan profesionalisme.
Langkah ini ditempuh melalui program percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik.
Saat ini, capaian sertifikasi guru di tingkat nasional telah menyentuh angka di atas 92 persen.
Bagi tenaga pendidik yang belum menyandang gelar sarjana, pemerintah menyediakan dukungan berupa beasiswa kualifikasi untuk mendorong standarisasi kompetensi.
Meskipun pusat terus berupaya, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala nyata.
Oleh karena itu, Kemendikdasmen mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesejahteraan dan meningkatkan kompetensi guru di wilayah masing-masing.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah penguatan pelatihan berbasis komunitas atau kelompok kerja guru.
Melalui pola kolaboratif ini, diharapkan para guru dapat terus berkembang meskipun berada dalam keterbatasan sumber daya.***
