POJOKSATU.id - Program Guru Pejuang Digital angkatan pertama resmi dimulai.
Sebanyak 1.450 guru terpilih kini memasuki fase pendampingan intensif yang dirancang untuk memperkuat transformasi digital di sekolah.
Pemerintah menilai program ini sebagai langkah strategis menghadapi tantangan pendidikan di era teknologi.
Namun bersamaan dengan dimulainya program, gelombang kritik dari kalangan guru justru menguat.
Alih-alih sepenuhnya disambut positif, GPD memunculkan kembali perdebatan lama soal beban tugas, prioritas kebijakan, dan dampaknya terhadap hak belajar siswa.
Pendampingan Intensif Jadi Sorotan
Dalam skema GPD, guru terpilih akan menjalani pendampingan berkelanjutan.
Baca Juga: Tegaskan Transparansi PPPK, DPR Minta Guru Honorer Lama Tidak Disingkirkan Secara Diam-diam
Mereka diharapkan menjadi agen perubahan digital di satuan pendidikan masing-masing, mulai dari penerapan teknologi pembelajaran hingga penguatan ekosistem digital sekolah.
Secara konsep, pendampingan ini dipandang sebagai nilai tambah.
Guru mendapatkan akses pelatihan, jejaring, serta pengembangan kapasitas yang lebih terstruktur.
Namun di lapangan, muncul pertanyaan mendasar.
Seberapa besar waktu dan energi yang harus dikorbankan guru.
“Pendampingan intensif itu bagus, tapi jangan lupa kami tetap harus mengajar,” ujar seorang guru SMP.
Ia khawatir pendampingan yang padat justru menyita fokus utama guru di kelas.
Dibandingkan Program Guru Penggerak
Tak sedikit guru yang langsung membandingkan GPD dengan Program Guru Penggerak.
Pengalaman menjalani PGP membuat guru lebih kritis terhadap program baru yang hadir.
Baca Juga: Heboh! Jenazah Ikut ‘Bangkit’ dari Kuburan Dibawa Banjir, Data Korban Akhirnya Dikoreksi BNPB
PGP sebelumnya juga menjanjikan transformasi pendidikan, tetapi dalam praktiknya menuntut komitmen besar dari guru.
Pelatihan, refleksi, laporan, hingga proyek perubahan sering kali berjalan beriringan dengan tugas mengajar reguler.
“Kami takut GPD akan mengulang pola yang sama,” ungkap seorang guru sekolah dasar.
Baca Juga: Hati-hati! Hal Ini Bisa Membuat KIP Kuliah Dicabut Kampus
Menurutnya, tanpa pengurangan beban tugas lain, program apa pun berpotensi menambah kelelahan guru.
Kritik Soal Beban Tugas Tambahan
Kritik paling kuat terhadap GPD berkaitan dengan akumulasi beban kerja.
Banyak guru menilai kebijakan pendidikan kerap lahir tanpa diiringi penyederhanaan tugas yang sudah ada.
Guru masih dihadapkan pada administrasi, asesmen, pelaporan, hingga berbagai kegiatan sekolah.
Ketika program baru ditambahkan, kekhawatiran pun muncul bahwa guru akan semakin menjauh dari fungsi utamanya, mendidik siswa.
“Yang sering dikorbankan itu waktu untuk anak-anak,” tulis seorang warganet dalam komentar media sosial.
Komentar bernada lembut itu justru menggambarkan keresahan banyak guru dan orang tua.
Hak Siswa Jadi Pusat Kekhawatiran
Di balik kritik terhadap GPD, isu hak siswa menjadi perhatian utama.
Guru menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan seharusnya bermuara pada peningkatan kualitas belajar siswa, bukan sekadar capaian program.
Beban guru yang berlebihan dikhawatirkan berdampak langsung pada interaksi di kelas.
Baca Juga: Hati-hati! Hal Ini Bisa Membuat KIP Kuliah Dicabut Kampus
Pendampingan emosional, pembentukan karakter, serta perhatian individual kepada siswa berisiko terpinggirkan.
“Program boleh banyak, tapi siswa tidak boleh kehilangan gurunya,” ujar seorang guru SMA.
Pernyataan ini kerap muncul dalam diskusi publik terkait GPD.
Keuntungan yang Tetap Diakui
Meski kritik menguat, sebagian guru tetap mengakui potensi positif GPD.
Program ini dinilai relevan dengan kebutuhan literasi digital yang semakin mendesak.
Guru yang terlibat berpeluang meningkatkan kompetensi dan membawa praktik baik ke sekolah.
Bagi sekolah yang selama ini tertinggal dalam pemanfaatan teknologi, GPD dianggap sebagai pintu masuk perubahan.
Namun, guru berharap manfaat tersebut tidak dibayar mahal dengan kelelahan berkepanjangan.
Perlunya Evaluasi Sejak Awal
Pengamat pendidikan menilai kritik terhadap GPD sebagai sinyal penting.
Program yang baru berjalan dinilai perlu dievaluasi sejak awal, bukan menunggu masalah membesar.
Kejelasan mekanisme, pembagian peran, serta dampak nyata terhadap pembelajaran di kelas menjadi poin yang harus dikomunikasikan secara terbuka.
Tanpa itu, resistensi di kalangan guru dikhawatirkan akan terus tumbuh.
Antara Ambisi dan Realitas Sekolah
Sekolah di Indonesia memiliki kondisi yang sangat beragam.
Infrastruktur digital, kesiapan guru, hingga dukungan lingkungan tidak bisa diseragamkan.
Baca Juga: Seleksi CPNS 2026 Masih Belum Jelas, Pemerintah Menunggu Arahan Presiden Prabowo
Karena itu, pendekatan satu pola untuk semua dinilai berisiko.
Guru berharap GPD tidak hanya berorientasi pada target nasional, tetapi juga mempertimbangkan realitas di lapangan.
Fleksibilitas dan empati kebijakan menjadi kunci keberhasilan program.
Guru Tak Menolak Perubahan, Tapi Ingin Didengar
Mayoritas guru menegaskan bahwa kritik mereka bukan penolakan terhadap inovasi.
Baca Juga: Pendaftaran Australia Awards Short Course 2026 Dibuka, Bahas Ekonomi Sirkular dan Limbah
Guru memahami pentingnya adaptasi digital.
Namun mereka ingin perubahan dilakukan secara manusiawi dan berkelanjutan.
“Kalau program ini membantu kami mengajar lebih baik, kami pasti dukung,” kata seorang guru.
Pernyataan ini mencerminkan sikap umum guru, terbuka pada perubahan, tetapi tegas menjaga esensi pendidikan.
Pendidikan Lebih dari Sekadar Program
Dimulainya GPD angkatan pertama menjadi ujian awal bagi Kemendikdasmen.
Apakah program ini akan menjadi penguat peran guru, atau justru menambah daftar beban kebijakan.
Pada akhirnya, keberhasilan GPD tidak diukur dari jumlah guru yang ikut, melainkan dari seberapa besar dampaknya terhadap kualitas belajar siswa.
Jika fokus itu terjaga, kritik perlahan bisa berubah menjadi dukungan.***
