POJOKSATU.id - Ribuan ASN di Kabupaten Lombok Tengah dibuat panik setelah informasi penundaan pembayaran gaji bulan Desember 2025 beredar cepat.
Biasanya gaji ASN cair di awal bulan, namun kali ini pemerintah daerah mengumumkan bahwa pencairan harus ditunda sementara.
Kabar ini langsung mengguncang para pegawai, mengingat gaji bulanan merupakan sumber utama untuk kebutuhan rumah tangga, cicilan, hingga biaya pendidikan anak.
Penundaan ini pun memicu tanda tanya besar, apa sebenarnya yang terjadi dengan keuangan daerah?
Tak lama setelah kepanikan merebak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lombok Tengah akhirnya mengeluarkan surat resmi terkait situasi tersebut.
Surat Resmi Beredar, Gaji Tak Bisa Cair Sesuai Jadwal
Disdikbud Lombok Tengah mengeluarkan surat permakluman bernomor 800/2021/Dikbud/2025.
Baca Juga: Rosan Roeslani Minta Pajak BUMN Dihapus Ditolak Purbaya, Sudah Untung, Masa Mau Bebas Pajak?
Disurat tersebut dinyatakan bahwa pembayaran gaji PNS untuk bulan Desember ditunda karena kendala penyesuaian anggaran.
Penundaan ini bukan sekadar isu, tetapi sudah dipastikan melalui dokumen resmi sehingga membuat kekhawatiran ASN semakin terasa.
Banyak pegawai mengeluhkan bahwa mereka telah menyiapkan berbagai kebutuhan awal bulan, namun terpaksa menunggu hingga anggaran siap.
Baca Juga: Mahar Rp 3 Miliar Ternyata Cuma ‘Kertas’? Mbah Tarman Akhirnya Jadi Tersangka! Bikin Malu Sekampung!
Pemerintah daerah menyebut bahwa langkah ini terpaksa dilakukan demi menunggu pergeseran anggaran agar dana gaji bisa dicairkan.
Kepala Disdikbud Minta Maaf, Ada Kendala Fiskal
Menanggapi kekhawatiran ASN, Kepala Disdikbud Lombok Tengah, Lalu Idham Khalid, memberikan penjelasan dan permohonan maaf kepada para pegawai.
“Kami memahami sepenuhnya bahwa gaji merupakan hak penting bagi Bapak/Ibu."
"Oleh karena itu, kami bersama perangkat daerah terus mempercepat administrasi agar pembayaran dapat segera dilakukan,” ujar Lalu Idham Khalid, dikutip dari Lombok Post, Kamis 4 Desember 2025.
Ia juga memastikan bahwa gaji pegawai akan diupayakan cair paling lambat 15 Desember 2025, setelah proses pergeseran anggaran selesai.
APBD Sedang ‘Sakit’? Ini Kondisi Keuangan Daerah yang Sebenarnya
Kondisi APBD Lombok Tengah memang sedang berada pada situasi yang mengkhawatirkan.
Pada laporan finansial sebelumnya, belanja pegawai diperkirakan menyerap anggaran hingga Rp1,3 triliun.
Angka yang menempatkan APBD Lombok Tengah dalam posisi tertekan.
Selain itu:
Baca Juga: Polres Karawang Kejar Pemuda yang Diduga Lecehkan Lansia di Cibuaya
- Transfer dana dari pusat ke daerah mengalami penurunan,
- Pendapatan daerah stagnan,
- Belanja pegawai tetap tinggi dan tidak bisa ditekan.
Kondisi ini membuat pembayaran gaji untuk Desember menjadi tertunda.
Terutama di perangkat daerah dengan beban anggaran besar seperti Disdikbud.
Tak heran jika penundaan terjadi, karena sistem kas daerah harus menunggu ketersediaan anggaran setelah proses pergeseran dilakukan.
ASN Mengaku Terdampak, Awal Bulan Jadi Berat
Banyak ASN mengaku bahwa penundaan gaji ini sangat mengganggu stabilitas keluarga.
Terutama bagi mereka yang memiliki kewajiban pembayaran rutin di awal bulan.
Kondisi ini memicu:
Baca Juga: Bank Mandiri Boyong 5 Penghargaan BI 2025, Kokohkan Peran sebagai Mitra Strategis Stabilitas Ekonomi
- Kekhawatiran finansial,
- Penundaan beberapa kebutuhan rumah tangga,
- Rasa was-was jika penundaan kembali terjadi di bulan berikutnya.
Para pegawai berharap agar pemerintah daerah bisa memberikan transparansi yang lebih jelas terkait alur pencairan anggaran, agar kejadian serupa tidak terulang.
Pemda Berjanji, Gaji Akan Cair Sebelum Pertengahan Bulan
Meski situasi terasa genting, pemerintah daerah memastikan bahwa keterlambatan gaji tidak berlangsung lama.
Baca Juga: Kodim 0604 Karawang Gelar Doa Bersama untuk Korban Bencana
Setelah proses verifikasi kas dan pergeseran anggaran dirampungkan, pembayaran akan dilakukan secepat mungkin.
Hingga saat ini, pemerintah menargetkan pencairan paling lambat 15 Desember 2025, sesuai penegasan Disdikbud dalam surat resminya.
Pemerintah daerah harus bergerak cepat karena penundaan gaji ASN adalah sinyal serius masalah keuangan daerah yang tidak boleh disepelekan.***
