POJOKSATU.id - Setiap kali muncul kabar gaji guru honorer yang sangat rendah atau terlambat dibayarkan, sorotan publik hampir selalu tertuju ke Kementerian Pendidikan.
Banyak yang menganggap pemerintah pusat sebagai pihak paling bertanggung jawab atas kesejahteraan guru honorer.
Namun, benarkah persoalan gaji guru honorer sepenuhnya berada di tangan pusat?
Pemahaman ini perlu diluruskan.
Masalah gaji guru honorer tidak sesederhana soal kurangnya anggaran nasional, melainkan terkait langsung dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.
Mitos Umum tentang Peran Kemendikdasmen
Salah satu mitos yang paling sering beredar adalah anggapan bahwa Kemendikdasmen dapat langsung menentukan dan membayar gaji guru honorer.
Baca Juga: Tunjangan Dosen Non-ASN Disetarakan dengan PNS, Ini Aturan Lengkap dan Cara Hitungnya
Faktanya, sejak awal guru honorer tidak pernah masuk dalam skema belanja pegawai pemerintah pusat.
Mereka bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak digaji melalui APBN untuk belanja pegawai.
Kemendikdasmen memiliki peran dalam penyusunan kebijakan pendidikan, kurikulum, serta penyaluran dana pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, penentuan besaran gaji guru honorer bukan kewenangan langsung kementerian.
Alur Kewenangan Sebelum dan Sesudah UU ASN
Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk merekrut dan mengatur tenaga honorer.
Pemda mengatur beban kerja sekaligus honor yang diberikan, sesuai kemampuan anggaran daerah.
Setelah UU ASN 2023 berlaku, pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga honorer baru.
Guru honorer yang masih ada saat ini berada di wilayah abu-abu kebijakan.
Mereka tidak berstatus ASN, tetapi tetap dibutuhkan sekolah untuk menutup kekurangan tenaga pengajar.
Baca Juga: Pengumuman PPPK Kemensos 2026 DIUNDUR LAGI, Hasil Seleksi Diumumkan 27–28 Januari
Akibatnya, tanggung jawab penggajian bergeser lebih besar ke satuan pendidikan.
Peran Sekolah dalam Menentukan Gaji Guru Honorer
Saat ini, sekolah menjadi aktor utama dalam menentukan besaran gaji guru honorer.
Sekolah negeri umumnya menggunakan dana BOS sebagai sumber pembayaran, sementara sekolah swasta bergantung pada yayasan.
Baca Juga: Pria Depok Ditemukan Tak Bernyawa di Kamar Hotel 604 di Cirebon
Karena dana BOS memiliki batasan penggunaan dan prioritas lain, ruang untuk menggaji guru honorer sangat terbatas.
Setiap sekolah memiliki kondisi keuangan berbeda.
Inilah sebabnya gaji guru honorer bisa sangat timpang antar daerah, bahkan antar sekolah dalam satu wilayah yang sama.
Mengapa Standar Nasional Sulit Diterapkan?
Banyak pihak mendorong adanya standar nasional gaji guru honorer.
Namun, penerapan standar ini tidak mudah.
Jika pusat menetapkan angka tertentu tanpa mempertimbangkan kemampuan sekolah, risikonya sekolah justru tidak mampu merekrut guru tambahan.
Di daerah dengan kapasitas fiskal rendah, standar nasional bisa berujung pada pengurangan tenaga honorer dan terganggunya proses belajar mengajar.
Inilah dilema yang membuat kebijakan ini terus menjadi perdebatan.
Apa yang Bisa Dituntut Guru Secara Tepat?
Guru honorer tetap memiliki ruang untuk memperjuangkan haknya.
Tuntutan yang paling relevan adalah mendorong transparansi pengelolaan dana BOS, perbaikan tata kelola di pemerintah daerah, serta percepatan pengangkatan melalui skema PPPK bagi guru yang memenuhi syarat.
Memahami siapa berwenang apa menjadi kunci agar aspirasi guru tepat sasaran dan tidak salah alamat.***
