POJOKSATU.id — Pekerjaan di instansi pemerintahan masih jadi incaran banyak orang karena dinilai stabil, bergengsi, dan punya jaminan masa depan.
Namun, kebutuhan tenaga kerja di sektor ini kini mulai bergeser. Pemerintah tak lagi hanya mencari tenaga administratif, tapi juga profesional di bidang digital, pendidikan, dan kesehatan.
Salah satu posisi yang paling dicari adalah tenaga teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Transformasi digital yang tengah digalakkan pemerintah membuat posisi ini menjadi tulang punggung birokrasi modern.
Laporan Smeru Institute menyebutkan, pada periode 2020–2024, seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat membutuhkan sedikitnya 16.348 tenaga ICT, sementara pasokannya baru sekitar 2.800 orang.
Baca Juga: Meta PHK 600 Karyawan AI, Fokus pada Superintelligence Labs dan Strategi Baru
Selain bidang teknologi, tenaga pendidikan dan kesehatan juga masih mendominasi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Guru, tenaga medis, hingga tenaga penyuluh tetap menjadi formasi prioritas di sejumlah instansi pemerintah daerah.
Tak kalah penting, profesi dengan keahlian statistik, perencanaan, dan analisis data juga makin dibutuhkan.
Pemerintah kini menekankan pengambilan kebijakan berbasis data, sehingga lulusan matematika, statistik, dan ilmu pemerintahan punya peluang besar.
Sementara itu, staf administrasi adaptif digital masih tetap dibutuhkan. Meski otomatisasi sudah diterapkan di banyak instansi, tenaga administrasi yang mampu mengoperasikan sistem digital pemerintahan tetap penting untuk menjaga kelancaran layanan publik.
Baca Juga: Lonjakan Penerbangan ke Kamboja, Wamen P2MI Soroti Potensi Penipuan Online bagi WNI
Tren kebutuhan ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat reformasi birokrasi dan memperluas layanan publik berbasis digital.
Artinya, siapa pun yang ingin berkarier di sektor ini perlu menyiapkan diri dengan keterampilan relevan—mulai dari literasi digital hingga kemampuan analisis dan pelayanan publik.***
