POJOKSATU.id - Pembahasan mengenai Tunjangan Profesi Guru TPG tahun 2026 semakin ramai setelah pemerintah memastikan adanya reformasi besar berupa percepatan validasi sinkronisasi Dapodik lebih awal dan pencairan TPG secara bulanan.
Para guru sekolah dan operator diminta bersiap mengikuti ritme baru yang lebih cepat mulai Januari 2026.
Namun di lapangan guru justru masih disibukkan dengan beragam persoalan yang muncul sepanjang 2025 mulai dari validasi lamban error Dapodik keterlambatan pencairan hingga perubahan struktur rombongan belajar yang memicu tidak validnya SKTP.
Baca Juga: Ratusan Ribu Guru Masuk PPG, Apakah Mutu Pendidik Naik atau Hanya Mengejar Tunjangan?
Artinya meski semua mata kini tertuju pada reformasi 2026 api permasalahan 2025 belum benar-benar padam.
Guru berada dalam situasi ganda mereka dituntut mempersiapkan sistem baru tetapi pada saat yang sama masih harus membereskan hambatan-hambatan teknis tahun berjalan.
Inilah realita yang jarang dibahas secara terbuka namun sangat dirasakan oleh guru di seluruh Indonesia.
Validasi 2025 Masih Kacau Guru Takut SKTP Tak Terbit
Hingga penghujung 2025 banyak guru masih menghadapi masalah validasi SKTP.
Baca Juga: Geger Mahfud MD Ungkap Fakta! TNI Ambil Alih Penertiban Hutan, Polisi Disebut Menghalangi
Error penugasan jam mengajar tidak terbaca rombel yang berubah di tengah semester hingga perpindahan guru tanpa koordinasi menjadi penyebab utama SKTP tertunda.
Padahal SKTP adalah syarat mutlak pencairan TPG.
Ironisnya di saat masalah tahun 2025 belum selesai pemerintah sudah memberikan imbauan agar pengentrian data semester genap 2026 diselesaikan paling lambat akhir Januari 2026.
Validasi tahap pertama bahkan dimajukan menjadi minggu pertama Februari lebih cepat dari biasanya yang jatuh pada Maret sampai April.
Kondisi ini membuat guru ketar-ketir bagaimana bisa menyiapkan data 2026 sementara banyak data 2025 saja masih bermasalah.
Pencairan 2025 Tidak Merata Banyak Daerah Mengeluh Dana Tak Kunjung Turun
Tahun 2025 juga ditandai dengan keluhan besar mengenai pencairan TPG.
Di banyak daerah dana tidak kunjung masuk meski SKTP sudah terbit.
Baca Juga: Chiki Fawzi Ungkap Banyak Warga Aceh Meninggal Kelaparan, Pemerintah Diminta Gerak Lebih Cepat
Ada yang terkendala administrasi daerah ada yang menunggu SP2D ada pula yang terhambat karena sinkronisasi pusat dan daerah belum selesai.
Beberapa guru bahkan menyebut pencairan 2025 sebagai salah satu yang paling ribet dalam lima tahun terakhir.
Meski pemerintah pusat mendorong percepatan dan meminta daerah tidak menunda pencairan faktanya banyak birokrasi lokal yang masih bekerja lamban.
Presiden Prabowo bahkan menyinggung budaya administratif yang tidak efisien dengan kalimat kalau bisa lama kenapa harus cepat sebagai kritik keras yang menggambarkan betapa kompleksnya masalah di lapangan.
Operator Tertekan 2025 Belum Selesai 2026 Sudah Mengetuk Pintu
Operator sekolah menjadi pihak yang paling merasakan beratnya transisi menuju sistem baru.
Baca Juga: Chiki Fawzi Ungkap Banyak Warga Aceh Meninggal Kelaparan, Pemerintah Diminta Gerak Lebih Cepat
Mereka masih berjibaku dengan error Dapodik 2025 rombel tak terbaca hingga data guru yang belum sinkron.
Tiba-tiba mereka harus menyiapkan perubahan besar 2026 termasuk penyelesaian entri data sebelum akhir Januari dan menghadapi validasi yang dimajukan.
Banyak operator merasa bahwa reformasi 2026 tidak akan berhasil jika pemerintah hanya menekan percepatan tanpa memberikan dukungan nyata mulai dari pelatihan peningkatan server hingga insentif kerja.
Tanpa itu semua operator berpotensi kelelahan dan kewalahan menghadapi dua gelombang pekerjaan besar dalam waktu yang sangat dekat.
Pada akhirnya antusiasme menyambut TPG 2026 memang penting.
Sistem baru yang lebih cepat lebih tertib dan dibayar bulanan dapat menjadi angin segar bagi guru Indonesia.
Namun tidak ada reformasi yang dapat berjalan mulus jika masalah tahun sebelumnya masih dibiarkan.
Guru sekolah dan operator butuh kepastian dukungan teknis dan penyelesaian konkret atas permasalahan lama sebelum dipaksa melaju ke ritme baru.
Harapannya pemerintah tidak hanya fokus pada visi 2026 tetapi juga memberikan solusi tuntas untuk kebingungan dan hambatan 2025.
Tanpa itu reformasi bisa menjadi beban tambahan bukan penyempurna sistem.***
