POJOKSATU.id - Persoalan rendahnya gaji guru honorer kembali menjadi sorotan publik.
Aktivis pendidikan sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi, secara terbuka mengkritik tata kelola kesejahteraan guru honorer di Indonesia yang dinilai amburadul.
Menurut Ferry, akar masalah gaji guru honorer bukan sekadar soal kurangnya anggaran.
Baca Juga: Profil Desa Pasirlangu Ditelan Longsor Kaki Gunung Burangrang, Berpenduduk 3.587 KK, Hilang 30 Rumah
Melainkan akibat salah urus kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah.
Isu ini mencuat setelah Ferry Irwandi menyampaikan pandangannya melalui kanal media digital dan media sosial.
Ia menyoroti realitas pahit yang selama ini dialami guru honorer, yang menjadi ujung tombak pendidikan namun menerima penghasilan jauh dari kata layak.
Baca Juga: 7 Film Horor Indonesia Tayang Januari 2026; dari Urban Legend hingga Adaptasi Dongeng
Kondisi tersebut dinilai ironis, mengingat pendidikan kerap disebut sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Namun pada praktiknya, kesejahteraan tenaga pendidik justru tertinggal jauh.
Gaji Guru Honorer Jauh dari Kata Layak
Ferry Irwandi mengungkapkan bahwa masih banyak guru honorer di Indonesia yang menerima gaji di bawah standar hidup layak.
Baca Juga: TPG, THR, dan Gaji ke-13 Guru 2025! Mana yang Sudah Cair dan Mana yang Masih Proses
Bahkan, ia menyebut ada guru honorer yang hanya digaji puluhan ribu rupiah dalam sebulan.
Dikutip dari fajarsukabumi, 23 Januari 2026, Ferry Irwandi menjelaskan bahwa:
“Kalau kita bicara pendidikan Indonesia, salah satu tumpuannya adalah kesejahteraan guru. Tidak terkecuali guru honorer, bahkan ada yang hanya digaji Rp60.000 per bulan,”.
Menurut Ferry, kondisi tersebut tidak masuk akal dan tidak manusiawi.
Guru honorer tetap dituntut menjalankan tugas mendidik, menyiapkan materi, hingga menghadapi tuntutan administratif, namun kesejahteraannya diabaikan.
Baca Juga: Viral Karena Pingsan, Prestasinya Terlupakan Siapa Sebenarnya Sakti Wahyu Trenggono?
Salah Urus Kebijakan dari Pusat ke Daerah
Lebih jauh, Ferry menilai akar masalah gaji guru honorer terletak pada carut-marutnya sistem dan regulasi.
Ia menyebut adanya ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Regulasi kepegawaian yang membatasi kewenangan daerah dalam mengangkat dan menggaji honorer membuat banyak pemerintah daerah kebingungan.
Baca Juga: Sayur Dapur Bikin Lereng Ambruk? Kentang, Kol,Kubis dan Paprika Masuk Radar Penyebab Longsor!
Akibatnya, guru honorer bergantung pada sumber dana yang tidak pasti, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ketergantungan pada dana BOS inilah yang kerap membuat gaji guru honorer tidak menentu, bahkan sering terlambat.
Ketika pencairan dana tersendat atau administrasi bermasalah, guru honorer menjadi pihak yang paling terdampak.
Baca Juga: Status PPPK Paruh Waktu Dinilai Tak Pasti, Pemerintah Kaji Skema Naik ke Penuh Waktu
Bukan Sekadar Kurikulum dan Fasilitas
Ferry Irwandi juga menegaskan bahwa perbaikan pendidikan tidak bisa hanya fokus pada kurikulum dan infrastruktur.
Menurutnya, sehebat apa pun kurikulum yang dirancang, tidak akan berjalan optimal jika guru sebagai pelaksana di lapangan hidup dalam tekanan ekonomi.
Ia menyebut kesejahteraan guru adalah fondasi utama kualitas pendidikan. Tanpa itu, sulit berharap lahir generasi unggul yang mampu bersaing secara global.
Kritik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan pendidikan bukan semata urusan akademik, melainkan juga menyangkut keadilan sosial bagi tenaga pendidik.
Dampak Langsung bagi Dunia Pendidikan
Rendahnya gaji guru honorer tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi guru, tetapi juga pada kualitas pembelajaran.
Banyak guru honorer terpaksa mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup.
Baca Juga: WOW! PIP 2026 Menjangkau 19,48 Juta Siswa, Ini Fakta Kenaikan Kuotanya
Situasi tersebut berpotensi mengurangi fokus dan energi guru dalam menjalankan tugas mendidik.
Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berdampak pada kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada tenaga honorer.
Ferry menilai negara seharusnya hadir lebih kuat untuk memastikan tidak ada guru yang hidup dalam kondisi tidak layak.
Baca Juga: Gagal CPNS PPPK dan Tak Terdata BKN, Honorer Kota Solok Datangi DPRD
Terlebih bagi mereka yang sudah mengabdikan diri hingga bertahun-tahun.
Desakan Perbaikan Sistemik
Melalui kritiknya, Ferry Irwandi mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan guru honorer.
Ia menilai perlu ada kebijakan yang lebih adil, terintegrasi, dan berpihak pada kesejahteraan guru.
Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Hadir di Sukabumi, Bangun Integritas ASN Kemenag Lewat Ceramah Penguatan
Perbaikan tersebut mencakup kejelasan status, mekanisme penggajian yang pasti, serta sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Tanpa langkah konkret, persoalan gaji guru honorer dikhawatirkan akan terus berulang.
Isu ini pun mendapat perhatian luas dari masyarakat, khususnya kalangan pendidik, yang merasa suara mereka selama ini kurang didengar.
Pendidikan dan Keadilan bagi Guru
Pernyataan Ferry Irwandi menjadi cermin kondisi pendidikan Indonesia hari ini.
Di balik jargon kemajuan dan reformasi pendidikan, masih ada guru honorer yang berjuang bertahan hidup dengan penghasilan minim.
Selama kebijakan masih salah urus dan tidak berpihak, gaji guru honorer akan terus menjadi persoalan laten.
Harapannya, kritik ini menjadi pemantik bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan serius demi masa depan pendidikan yang lebih adil dan manusiawi.***
