POJOKSATU.id - Aktivis pendidikan sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi, kembali menyoroti persoalan mendasar dunia pendidikan Indonesia.
Kali ini, ia menegaskan bahwa kesejahteraan guru honorer merupakan fondasi utama dalam membangun kurikulum yang berkualitas.
Menurut Ferry, pembenahan kurikulum tanpa diiringi perbaikan nasib guru honorer hanya akan melahirkan kebijakan setengah matang.
Baca Juga: Ferry Irwandi Nilai Gaji Guru Honorer Amburadul akibat Salah Urus Pusat dan Daerah
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry Irwandi dalam berbagai diskusi publik dan kanal media digitalnya.
Ia menilai selama ini pemerintah terlalu fokus pada perubahan kurikulum, metode pembelajaran, dan target akademik.
Namun abai terhadap kondisi ekonomi guru honorer yang menjadi pelaksana utama pendidikan di lapangan.
Baca Juga: Gagal CPNS PPPK dan Tak Terdata BKN, Honorer Kota Solok Datangi DPRD
Isu ini menjadi perhatian luas karena masih banyak guru honorer di Indonesia yang menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan hidup.
Guru Honorer di Balik Kurikulum Pendidikan
Ferry Irwandi menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan guru.
Kurikulum sebaik apa pun, menurutnya, tidak akan berjalan optimal jika guru yang menjalankannya hidup dalam tekanan ekonomi.
Baca Juga: Honorer Tak Masuk Agenda di Semua Rapat Komisi II DPR! Harapan Pupus?
Dikutip dari Fajarsukabumi, 23 Januari 2026, Ferry Irwandi menjelaskan bahwa:
“Kalau kita bicara pendidikan Indonesia, salah satu tumpuannya adalah kesejahteraan guru. Tidak terkecuali guru honorer, bahkan ada yang hanya digaji Rp60.000 per bulan,”.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam pengelolaan pendidikan nasional.
Guru honorer dituntut profesional, disiplin, dan adaptif terhadap perubahan kurikulum, namun tidak dibarengi dengan jaminan kesejahteraan yang layak.
Kurikulum Berkualitas Butuh Guru yang Sejahtera
Menurut Ferry, kurikulum bukan sekadar dokumen atau konsep di atas kertas.
Kurikulum hidup di ruang kelas, dijalankan oleh guru yang setiap hari berinteraksi dengan siswa.
Jika guru honorer harus memikirkan kebutuhan dasar hidup karena gaji yang minim, maka fokus dan kualitas pengajaran akan terdampak.
Hal ini berpotensi menurunkan mutu pembelajaran, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada tenaga honorer.
Baca Juga: Bukan Kebetulan! Jumlah Penerima PKH 2026 Bertambah Drastis di Desa, Ini Faktanya
Ferry menyebut ironi besar terjadi ketika negara menuntut kualitas pendidikan kelas dunia.
Tetapi membiarkan sebagian gurunya hidup di bawah standar kesejahteraan.
Salah Urus Sistem dari Pusat ke Daerah
Lebih jauh, Ferry Irwandi mengaitkan persoalan kesejahteraan guru honorer dengan carut-marutnya sistem dan kebijakan pendidikan.
Baca Juga: TPG TW3 dan TW4 Belum Cair? Ini Penjelasan Resmi Dirjen GTK yang Bikin Guru Lega
Ia menilai terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan di daerah.
Regulasi kepegawaian yang membatasi kewenangan daerah membuat banyak pemerintah daerah kesulitan memberikan penghasilan layak bagi guru honorer.
Akibatnya, gaji guru honorer sering bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlah dan pencairannya tidak selalu stabil.
Ketika dana BOS terlambat atau tersendat akibat persoalan administrasi, guru honorer menjadi pihak yang paling dirugikan.
Dampak Langsung ke Kualitas Pendidikan
Ferry menilai ketidakpastian penghasilan guru honorer berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
Banyak guru honorer terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Baca Juga: Film Bioskop Rilis Februari 2026, dari Horor Lokal hingga Hollywood yang Paling Dinanti
Kondisi tersebut menguras energi dan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah.
Ia menegaskan bahwa membangun pendidikan berkualitas tidak bisa dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemanusiaan terhadap tenaga pendidik.
Pendidikan Tak Bisa Berdiri di Atas Ketidakadilan
Bagi Ferry Irwandi, kesejahteraan guru honorer bukan isu teknis semata, melainkan persoalan moral dan keadilan sosial.
Guru adalah fondasi peradaban, dan negara seharusnya memastikan mereka hidup layak.
Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya sibuk mengganti kurikulum, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penggajian dan status guru honorer.
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dinilai menjadi kunci utama penyelesaian masalah.
Tanpa langkah konkret, kesejahteraan guru honorer akan terus tertinggal, dan kualitas pendidikan nasional sulit untuk benar-benar maju.
Harapan untuk Pendidikan yang Lebih Manusiawi
Pernyataan Ferry Irwandi menjadi pengingat bahwa pendidikan berkualitas tidak lahir dari kebijakan instan.
Ia dibangun dari sistem yang adil, manusiawi, dan berpihak pada guru sebagai ujung tombak pendidikan.
Selama kesejahteraan guru honorer belum menjadi prioritas, kurikulum berkualitas hanya akan menjadi slogan.
Pendidikan Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk menempatkan guru honorer sebagai fondasi utama perubahan.***
