POJOKSATU.id - Kebijakan efisiensi anggaran mulai berdampak langsung pada penghasilan ASN di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.
Pemerintah kabupaten secara resmi menetapkan pemotongan TPP ASN sebesar 20 persen.
Menyusul tekanan kondisi fiskal daerah pasca penyesuaian anggaran.
Keputusan ini menjadi perhatian serius di kalangan ASN karena TPP selama ini merupakan komponen penting dalam total pendapatan bulanan, di luar gaji pokok.
Meski berat, Pemkab Tana Tidung menegaskan langkah tersebut tidak bisa dihindari demi menjaga keberlanjutan keuangan daerah.
Sebelum kebijakan ini diputuskan, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur APBD.
Keputusan Diambil Pasca Evaluasi Anggaran
Pemotongan TPP ASN ini ditetapkan setelah Pemkab Tana Tidung melakukan efisiensi anggaran sebagai respons atas tekanan fiskal yang cukup besar.
Penurunan dana transfer ke daerah serta meningkatnya kebutuhan belanja membuat pemerintah harus menata ulang pos anggaran, termasuk belanja pegawai.
TPP menjadi salah satu komponen yang dievaluasi karena bersumber dari kebijakan daerah.
Baca Juga: Kabar Baik untuk Guru PPPK, Pemkab Buleleng Resmi Perpanjang Kontrak Angkatan 2021, Ini Lengkapnya
Serta berbeda dengan gaji pokok ASN yang dilindungi oleh regulasi nasional.
Bupati Ungkap Awalnya Hampir Dipotong 40 Persen
Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengungkapkan bahwa dalam skenario awal, pemotongan TPP sempat diusulkan mencapai 40 persen.
Namun, setelah dilakukan evaluasi ulang dan melihat kondisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), angka tersebut dinilai terlalu memberatkan ASN.
Dikutip dari Radar Tarakan, 1 Februari 2026, Bupati Ibrahim Ali menjelaskan bahwa:
“Awalnya perhitungan menunjukkan opsi pemotongan TPP hingga 40 persen."
Baca Juga: Edwin Senjaya Tekankan Penguatan Tauhid bagi Peserta Pemagangan ke Jepang
"Namun setelah evaluasi ulang, pemotongan 40 persen dianggap terlalu tinggi, sehingga akhirnya kita tetapkan pemotongan sebesar 20 persen,”.
Keputusan ini disebut sebagai jalan tengah antara kebutuhan efisiensi anggaran dan upaya menjaga kesejahteraan ASN.
Tekanan Fiskal Jadi Alasan Utama
Pemkab Tana Tidung mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang berada dalam tekanan.
Baca Juga: Longsor Pangalengan Tewaskan Dua Balita, Bupati Bandung Bakal Bangunkan Rumah untuk Keluarga Korban
Proyeksi belanja daerah mencapai hampir Rp700 miliar, sementara kemampuan pendapatan, termasuk dana transfer, mengalami penurunan signifikan.
Situasi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian.
Tentunya agar APBD tetap sehat dan tidak mengganggu pembiayaan program prioritas, seperti layanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Jangan Salah Pilih! Ini Bedanya Bata Merah dan Batako, Kuat Mana?
Dampak Langsung ke Penghasilan ASN
Pemotongan TPP sebesar 20 persen tentu berdampak langsung pada penghasilan ASN Tana Tidung.
Meski demikian, pemerintah daerah menilai kebijakan ini masih dalam batas wajar.
Bupati Ibrahim Ali menyebut bahwa besaran TPP ASN di Tana Tidung sebelumnya tergolong tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di Kalimantan Utara.
Sehingga pemotongan ini diharapkan masih bisa ditoleransi.
Pemkab Minta ASN Memahami Kondisi Daerah
Pemkab Tana Tidung meminta ASN memahami kondisi fiskal daerah yang sedang dihadapi.
Pemerintah juga memastikan kebijakan ini bukan bentuk pengabaian terhadap kesejahteraan pegawai.
Baca Juga: Sekjen Kemenag Ungkap Aturan Pengangkatan Guru Madrasah Swasta, Pemerintah Fokus Kesejahterakan Guru
Melainkan langkah penyelamatan keuangan daerah agar tetap stabil.
Pemotongan TPP disebut bersifat penyesuaian, dan akan terus dievaluasi seiring membaiknya kondisi keuangan daerah di masa mendatang.
Jadi Cermin bagi Daerah Lain
Kebijakan Pemkab Tana Tidung ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak pemerintah daerah saat ini.
Baca Juga: Jalur Stadion Singaperbangsa Tetap Ditutup, Pemkab Karawang Siapkan Akses Baru untuk Sekolah
Di tengah keterbatasan anggaran, belanja pegawai menjadi salah satu pos yang sulit dihindari untuk dievaluasi.
Meski tidak populer, langkah ini dinilai lebih baik dibandingkan risiko defisit anggaran yang bisa berdampak lebih luas pada pelayanan publik.***
