POJOKSATU.ID - Menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan.
Mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tetap siaga.
Kemudian harus siap melayani masyarakat meskipun sedang dalam periode libur akhir tahun.
Imbauan ini muncul di tengah peningkatan potensi mobilitas masyarakat dan tantangan cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG selama periode tersebut.
Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu Kulon Progo 2026, Dianggarkan Rp47,3 Miliar, Nominal Bervariasi
Libur Nataru dikenal sebagai periode puncak aktivitas publik di berbagai sektor, termasuk transportasi, destinasi wisata, serta layanan administrasi pemerintahan.
Karena itu, peran ASN tetap krusial untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal meskipun di tengah suasana libur panjang.
Imbauan DPRD Jabar untuk ASN Tetap Siaga
Wakil Ketua DPRD Jabar menekankan pentingnya kesiapsiagaan ASN di masa libur Nataru.
Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik rutin, tetapi juga kesiapan menghadapi kondisi tak terduga seperti cuaca ekstrem, bencana alam, atau lonjakan aktivitas masyarakat.
Baca Juga: Ketentuan Masa Sanggah PPPK BGN 2025 Resmi Dirilis, Ini Aturan Lengkapnya
Iwan menyampaikan bahwa ASN bukan hanya bekerja di kantor, tetapi memiliki tanggung jawab untuk hadir dan sigap ketika masyarakat membutuhkan layanan pemerintahan.
Baik melalui posko layanan darurat ataupun unit kerja lapangan lainnya.
Pernyataan ini tercatat dalam headline kanal media mengutip imbauannya secara langsung kepada ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
Latar Belakang Libur Nataru dan Tantangan Pelayanan Publik
Libur Natal dan Tahun Baru umumnya menjadi periode dengan peningkatan mobilitas masyarakat.
Ribuan kendaraan diperkirakan akan bergerak melintasi jalur-jalur utama di Jawa Barat, terutama di kawasan wisata dan pusat kota.
Data yang dirangkum dari portal berita lokal menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat selama periode ini.
Baca Juga: Wajib Dibaca Pelamar! Ini Tahapan, Sistem Kelulusan, dan Bobot Penilaian PPPK BGN 2025
Termasuk prediksi mobilitas kendaraan yang mencapai ratusan ribu unit setiap harinya.
Selain itu, potensi cuaca buruk seperti hujan intens dan banjir lokal turut menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
DPRD Jabar melalui pernyataan lainnya juga mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat sistem peringatan dini.
Serta edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat, termasuk di wilayah pelosok desa.
Ini menunjukkan perhatian legislatif terhadap kesiapsiagaan keseluruhan, bukan hanya layanan administratif.
VOI
Fungsi ASN dalam Kesiapsiagaan dan Pelayanan Publik
Peran ASN selama libur Nataru menjadi sorotan lantaran pelayanan publik tidak boleh berhenti di tengah kebutuhan masyarakat yang tetap ada.
Mulai dari layanan kesehatan, pertolongan darurat, layanan administrasi penting seperti dokumen kependudukan, hingga pengamanan di titik wisata dan arus mudik tetap dibutuhkan masyarakat.
Dengan imbauan tersebut, DPRD Jabar berharap ASN memahami perannya sebagai pelayan publik yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, terlepas dari status libur kerja.
Imbauan ini sejalan dengan arahan serupa oleh pemerintah daerah lain di Indonesia yang meminta ASN tetap bersiaga selama periode libur penting, seperti yang terjadi pada cuti bersama tahun sebelumnya.
Kesiapsiagaan Lintas Instansi
Tidak hanya DPRD yang aktif mengingatkan kesiapsiagaan, sejumlah pemangku kebijakan lain juga memperkuat langkah antisipatif.
Misalnya, pihak kepolisian dan instansi terkait menyiagakan aparat gabungan untuk pengamanan lalu lintas serta mitigasi risiko bencana di titik rawan.
Ini menunjukkan koordinasi lintas lembaga sebagai bagian dari strategi respons terhadap lonjakan aktivitas dan potensi gangguan selama libur panjang.
Menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Wakil Ketua DPRD Jawa Barat meminta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
Tetap siaga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Imbauan ini didasarkan pada kebutuhan layanan yang tidak boleh terhenti meskipun di masa libur, serta meningkatnya mobilitas warga dan potensi risiko cuaca ekstrem.
Kesiapsiagaan ASN dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama agar periode libur panjang berjalan aman, nyaman, dan tetap produktif bagi publik.***
