POJOKSATU.id - Dukungan DPR terhadap pengangkatan pegawai Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi PPPK memunculkan harapan baru.
Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menghadirkan rasa getir bagi ribuan honorer lain yang hingga kini masih berjuang mencari kepastian status.
Perbandingan nasib ini pun menjadi sorotan publik, terutama di tengah proses penataan tenaga non-ASN yang belum sepenuhnya rampung.
Baca Juga: RESMI Diumumkan! BGN Akan Buka Rekrutmen PPPK Tahap 3 dan 4 untuk Umum Sebanyak 32.460 Formasi!
Narasi ini penting disampaikan sejak awal, karena kebijakan pengangkatan ASN bukan sekadar urusan administratif.
Tetapi juga menyangkut keadilan dan penghargaan atas pengabdian.
Saat satu kelompok mulai mendapat titik terang, kelompok lain justru masih berada dalam ketidakpastian.
Baca Juga: VIRAL! ASN Dimutasi Setelah Tebang Pohon Ilegal, Hukuman Disiplin Menyusul?
DPR Beri Sinyal Positif untuk Pegawai MBG
Dukungan terhadap pegawai MBG disampaikan DPR dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
DPR menilai keberadaan pegawai MBG, khususnya yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Yang dimana memiliki peran strategis dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: UNNES dari IKIP hingga PTN-BH, Jejak Panjang Menuju Kampus Bereputasi Dunia
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR pada prinsipnya mendukung pengangkatan pegawai MBG menjadi PPPK.
Dengan catatan tetap memperhatikan kriteria dan kebutuhan di lapangan.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, 21 Januari 2026, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan usai rapat kerja dengan BGN menyatakan:
“Kriteria di lapangan itu bisa memenuhi dan kemudian yang direkrut itu bisa bekerja dengan baik,”.
Pernyataan ini menjadi sinyal politik yang cukup kuat.
Baca Juga: Sosok Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Punya Istri Dua, Saling Menguatkan Menanti Jenazah Suami
Bahwa pengangkatan pegawai MBG sebagai PPPK mendapat perhatian serius dari parlemen.
Pegawai MBG Masuk Skema Pengangkatan PPPK
BGN sebelumnya telah memaparkan rencana pengangkatan puluhan ribu pegawai SPPG menjadi PPPK.
Mereka diproyeksikan mulai aktif bekerja sebagai PPPK secara bertahap, seiring pemenuhan syarat administrasi dan hasil seleksi yang telah dijalani.
Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program MBG.
Sekaligus memastikan tenaga yang terlibat memiliki status dan kepastian kerja yang jelas.
Dukungan DPR memperkuat posisi BGN dalam merealisasikan kebijakan tersebut.
Honorer Lain Masih Menunggu Kepastian
Di balik dukungan tersebut, muncul kegelisahan di kalangan honorer di sektor lain.
Hingga kini, masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat sebagai PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Mereka masih menanti kejelasan, sementara proses seleksi dan penataan terus berjalan.
Sebagian honorer merasa kebijakan pengangkatan berjalan tidak merata.
Ada yang sudah bertahun-tahun mengabdi tetapi belum juga mendapatkan status ASN.
Sementara sektor tertentu justru lebih cepat memperoleh kepastian.
Kondisi inilah yang memunculkan rasa ketimpangan.
Baca Juga: Adil Kah Saat Petugas SPPG Jadi PPPK, Sementara 600 Guru di Blitar Masih Paruh Waktu?
Bagi honorer, kepastian status bukan hanya soal gaji, tetapi juga menyangkut masa depan, jaminan kerja, dan pengakuan atas pengabdian mereka.
Penataan ASN Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan, formasi, dan kemampuan anggaran.
Skema PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, disebut sebagai solusi transisi agar honorer tidak kehilangan pekerjaan.
Baca Juga: Estimasi TPG Januari 2026 Mulai Terbaca, Ini Pola Waktu Cair yang Perlu Dicermati Guru
Namun dalam praktiknya, kebijakan ini masih menyisakan persoalan.
Perbedaan kecepatan pengangkatan antar sektor membuat sebagian honorer merasa terpinggirkan.
Dukungan DPR terhadap pegawai MBG pun diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat penataan di sektor lain.
Baca Juga: Asyik Nongkrong di Warung Kopi Saat Jam Kerja, 13 ASN di Banda Aceh Terjaring Razia Satpol PP
Tentunya agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang berkepanjangan.
Harapan Akan Kebijakan yang Lebih Adil
Isu pengangkatan pegawai MBG menjadi PPPK dan nasib honorer lain yang masih menggantung kini menjadi perhatian publik.
Banyak pihak berharap pemerintah dan DPR dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan menyeluruh.
Pengangkatan ASN diharapkan tidak hanya fokus pada sektor tertentu.
Tetapi juga mempertimbangkan pengabdian panjang honorer di berbagai bidang.
Baca Juga: BI Blak-blakan Soal Pencalonan Deputi Gubernur BI Baru Ternyata Bikin Rupiah Loyo!
Dengan begitu, penataan ASN benar-benar menjadi solusi, bukan sumber persoalan baru.
Dukungan DPR terhadap pegawai MBG memang memberi harapan.
Namun di saat yang sama, harapan serupa juga dinantikan oleh honorer lain yang hingga kini masih berjuang mencari kepastian.***
