POJOKSATU.id - Penolakan Menpan-RB terhadap usulan pengangkatan tenaga honorer kembali memicu kegelisahan di daerah.
Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ratusan honorer tenaga kesehatan mengaku kecewa karena peluang mereka menjadi PPPK kandas.
Bagi para honorer, masalah ini bukan semata kebijakan pusat, melainkan diduga kuat akibat lambannya pemerintah daerah mengusulkan data ke pemerintah pusat.
Baca Juga: Prabowo Ingin Semua Atap Rumah Pakai Genteng, Singgung Wisatawan hingga Limbah Batu Bara
Kegelisahan itu bukan tanpa alasan.
Sebagian honorer nakes mengaku telah mengabdi bertahun-tahun di puskesmas, rumah sakit daerah, hingga fasilitas layanan kesehatan terpencil.
Namun ketika proses pengusulan PPPK berlangsung, nama mereka justru tak tercantum atau berujung penolakan dari Menpan-RB.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, di mana letak persoalannya?
Narasi ini menjadi penting karena menyangkut masa depan tenaga kesehatan yang selama ini berada di garis depan pelayanan publik.
Perlu dipahami bahwa kebijakan penataan honorer menjadi PPPK mensyaratkan keakuratan dan ketepatan waktu usulan dari pemerintah daerah.
Baca Juga: DPR Soroti Guru Honorer Digaji Rp300 Ribu, Usul Gaji Ditanggung APBN
Honorer Menilai Pemkab Lamban Mengusulkan
Keluhan honorer nakes Mamuju mencuat ke ruang publik setelah mereka menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Mereka menilai Pemkab Mamuju terlambat dan tidak maksimal dalam mengusulkan data honorer ke Menpan-RB dan BKN.
Akibatnya, saat verifikasi dilakukan di tingkat pusat, banyak nama honorer yang tidak terdata atau dianggap tidak memenuhi syarat administrasi.
Salah seorang tenaga kesehatan honorer mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi tersebut.
Dikutip dari RRI Mamuju, 1 Februari 2026, salah satu honorer nakes Mamuju saat menyampaikan aspirasi menyampaikan bahwa:
“Kami hanya menuntut kepastian. Kami sudah lama mengabdi, tapi sampai sekarang status kami masih menggantung,”.
Pernyataan itu mewakili perasaan banyak honorer lain yang merasa pengabdian mereka tidak sebanding dengan kepastian status kerja yang diterima.
Ditolak Menpan-RB, Ini Dampaknya bagi Honorer
Penolakan dari Menpan-RB membuat honorer nakes Mamuju kembali berada dalam ketidakpastian.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Perbaikan Gaji ASN, PPPK, TNI-Polri hingga Pensiunan demi Cegah Korupsi
Tanpa status PPPK, mereka masih bekerja dengan skema honorer yang rentan, baik dari sisi penghasilan maupun jaminan kerja.
Padahal, pemerintah pusat telah berulang kali menegaskan komitmen menyelesaikan penataan honorer secara nasional.
Di sisi lain, Menpan-RB menekankan bahwa pengangkatan PPPK hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan resmi dan lengkap dari pemerintah daerah.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Dikritik, Solusi Guru Honorer Dinilai Tak Menyentuh Akar Masalah
Jika daerah terlambat atau tidak mengusulkan sesuai ketentuan, maka pusat tidak dapat memproses lebih lanjut.
Kondisi inilah yang kemudian memicu tudingan bahwa masalah utama justru berada di level daerah, bukan di pusat.
Pemkab Mamuju Diminta Bertanggung Jawab
Honorer nakes berharap Pemkab Mamuju segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan pengusulan.
Mereka meminta pemerintah daerah bersikap transparan terkait siapa saja yang diusulkan, siapa yang tidak, serta apa alasan administratifnya.
Bagi honorer, kejelasan ini penting agar mereka tidak terus berada dalam situasi menggantung.
Selain itu, keterbukaan juga dinilai dapat mencegah kesalahpahaman antara honorer dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dipastikan Tidak Mengganggu Anggaran Guru
Isu Nasional yang Terjadi di Banyak Daerah
Kasus Mamuju sejatinya bukan satu-satunya. Di berbagai daerah lain, persoalan serupa juga terjadi.
Honorer guru dan tenaga kesehatan mengeluhkan nasib yang sama akibat keterlambatan atau ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengusulkan data PPPK.
Pemerintah pusat sendiri telah mengingatkan bahwa penataan honorer membutuhkan kerja cepat dan akurat dari daerah.
Baca Juga: Prabowo Singgung Sampah di Pantai Bali, Koster Sebut Kiriman dari Luar dan Bentuk Satgas Khusus
Tanpa itu, target penyelesaian honorer akan sulit tercapai.
Menunggu Kepastian dan Langkah Nyata
Kini, honorer nakes Mamuju hanya berharap ada langkah nyata dari Pemkab untuk memperbaiki situasi.
Mereka tidak menuntut hal berlebihan, selain pengakuan atas pengabdian dan kepastian status kerja yang selama ini dijanjikan.
Jika persoalan lambannya pengusulan benar terjadi, maka pembenahan di tingkat daerah menjadi kunci.
Tanpa perbaikan tersebut, penolakan dari Menpan-RB dikhawatirkan akan kembali terulang, dan honorer nakes kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.***
