POJOKSATU.id - Beberapa hari terakhir, guru di seluruh Indonesia menerima kabar menggembirakan dari pusat.
Dirjen GTK pada rapat bersama DPR menyampaikan rencana besar pemerintah untuk menaikkan tunjangan sertifikasi guru mulai tahun 2026, termasuk skema berbasis kinerja dan sistem gaji tunggal.
Namun di saat wacana kenaikan tunjangan sedang ramai dibahas, banyak guru justru masih memikirkan satu hal yang lebih mendesak: TPG Triwulan 3 yang belum cair hingga akhir November.
Baca Juga: Cara Menentukan Tujuan Karier Jangka Pendek dan Panjang biar Hidup Kerja Lebih Terarah
Kontras antara harapan masa depan dan realita lapangan ini semakin memicu diskusi di komunitas guru.
Pemerintah Menjamin Ada Skema Kenaikan Tunjangan Mulai 2026
Dalam rapat resmi dengan DPR, Dirjen GTK menjelaskan beberapa poin penting terkait rencana reformasi kesejahteraan guru.
Tunjangan profesi akan berbasis kinerja, besaran minimal tetap satu kali gaji pokok namun ada potensi naik, dan tunjangan akan dilebur dalam mekanisme gaji bulanan melalui sistem single salary.
Baca Juga: Cara Mempercepat Validasi TPG TW 3 agar Segera Masuk Batch Susulan
Pemerintah ingin memberikan penghasilan yang lebih stabil dan adil bagi guru, sekal sekaligus mendorong peningkatan mutu pengajaran.
Namun rencana ini baru berjalan pada tahun anggaran 2026, sehingga tidak menjawab kegelisahan guru yang masih menunggu penyaluran TPG tahun berjalan.
Sementara Itu, Banyak Guru Masih Menunggu TPG TW 3 yang Belum Masuk
Meskipun TPG TW 4 sudah mulai cair untuk sebagian guru ASN dan Non-ASN, status TPG TW 3 justru masih menimbulkan tanda tanya besar.
Banyak guru mengeluhkan di grup bahwa TPG TW 3 mereka belum masuk meski data Info GTK sudah valid sejak lama.
Beberapa daerah bahkan tertinggal dua tahap karena validasi SKTP terlambat, antrean pengiriman data ke pusat macet, atau terjadi mismatch antara Dapodik dan Info GTK.
Akibatnya, guru harus menunggu pencairan TW 4 sambil membawa beban belum cairnya TW 3.
Kode 07, 16, dan 02 Masih Jadi Penghambat Utama di Banyak Daerah
Guru yang belum menerima TPG TW 3 melaporkan bahwa status mereka masih terhenti di beberapa kode verifikasi.
Kode 07 menandakan menunggu pengiriman data daerah.
Kode 02 menunjukkan identitas belum valid atau data tidak sinkron.
Baca Juga: Viral! Ustaz Sebut Nabi Adam Turun di Jawa, Warganet Tanyakan Dalilnya
Kode 16 berarti validasi pusat masih berjalan.
Kode-kode ini membuat SKTP tidak terbit atau terbit terlambat sehingga pencairan tersendat.
Meskipun Dirjen GTK dan pusat mempercepat mekanisme transfer langsung ke rekening guru, hambatan administratif di daerah tetap menjadi faktor paling besar tertundanya TW 3.
Guru Mempertanyakan, Bagaimana Bicara 2026 Kalau TW 3 Saja Belum Cair?
Di media sosial, terutama komunitas guru, muncul komentar bernada kritis.
Baca Juga: Sirene Tot-Tot-Wuk-Wuk Resmi Dibekukan, Netizen Bilang Akhirnya Telinga Kami Ga Budek!
Banyak yang menilai pemerintah terlalu cepat membicarakan tunjangan 2026 sementara persoalan TPG tahun ini belum selesai.
Guru menginginkan penyelesaian konkret untuk TPG TW 3 yang tertunda, bukan hanya wacana kenaikan tunjangan masa depan.
Walaupun kebijakan 2026 menjadi angin segar, kebutuhan guru saat ini tetap berputar pada penghasilan yang harusnya sudah diterima sejak lama.
Pemerintah Memastikan TPG TW 3 Tidak Akan Hangus dan Tetap Dibayarkan
Kendati banyak kendala, pemerintah menegaskan bahwa TPG TW 3 tidak akan hangus.
Semua guru yang datanya valid dan memenuhi syarat dipastikan menerima haknya, baik melalui batch susulan maupun rekonsiliasi akhir tahun.
Pusat menyiapkan skema pencairan berlapis agar daerah yang terlambat validasi tetap bisa melakukan pencairan sebelum tutup anggaran.
Namun guru tetap perlu memantau status Info GTK, memastikan sinkronisasi Dapodik, dan berkoordinasi dengan operator sekolah agar proses tidak semakin molor.
Harapan Mulai 2026, Kebutuhan Harus Diselesaikan Sekarang
Rencana kenaikan tunjangan tahun 2026 memang menjadi kabar besar bagi dunia pendidikan.
Namun kenyataan bahwa banyak guru masih menunggu TPG TW 3 menunjukkan bahwa persoalan administratif dan teknis tetap menjadi tantangan utama.
Guru membutuhkan kebijakan yang menyentuh dua sisi sekaligus: perbaikan masa depan dan penyelesaian masalah hari ini.
Selama TW 3 belum rampung, wajar jika guru masih berada dalam situasi campuran antara harapan dan kelelahan menunggu.***
