POJOKSATU.id - Upaya memperjuangkan kepastian status PPPK paruh waktu menuju PPPK penuh waktu terus bergulir di berbagai daerah.

Kali ini datang dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Para PPPK paruh waktu di daerah tersebut resmi membentuk forum khusus sebagai wadah bersama untuk mengawal proses transisi ke status penuh waktu.

Baca Juga: Tak Perlu Takut Hukum, Kapolres Bogor Izinkan Warga Lawan Begal dalam Kondisi Terdesak

Pembentukan forum ini menjadi langkah strategis di tengah dinamika kebijakan penataan ASN dan non-ASN yang sedang berjalan secara nasional.

Bagi PPPK paruh waktu, keberadaan forum dinilai penting.

Tentunya agar aspirasi mereka tersampaikan secara terstruktur dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga: Apakah Dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bisa Ditanggung BPJS? Ini Aturan Lengkapnya

Langkah ini juga mencerminkan kesadaran kolektif.

Bahwa transisi menuju status penuh waktu membutuhkan pengawalan serius, komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta kesatuan sikap di antara sesama PPPK.


Forum PPPK Paruh Waktu Lombok Timur Resmi Dibentuk

Forum yang diberi nama Forum ASN PPPK Paruh Waktu Lombok Timur resmi dibentuk pada akhir Januari 2026.

Baca Juga: LKBN Antara Selenggarakan Pra-UKW Daring untuk Perkuat Kompetensi Jurnalis

Forum ini hadir sebagai transformasi dari wadah komunikasi sebelumnya yang masih berfokus pada tenaga honorer.

Dengan perubahan status banyak tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu, dibutuhkan organisasi yang lebih relevan dengan kondisi terkini.

Forum ini pun diharapkan menjadi representasi resmi PPPK paruh waktu dalam menyuarakan aspirasi.

Khususnya terkait peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu.

Keanggotaan forum mencakup berbagai sektor.

Baca Juga: Keadilan Dipertanyakan, Pegawai MBG Digaji Tinggi, Guru Honorer Masih Jauh dari Sejahtera

Mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis yang saat ini berstatus PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.


Fokus Mengawal Transisi ke Penuh Waktu

Tujuan utama dibentuknya forum ini adalah mengawal proses transisi PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu.

Para anggota forum menilai, tanpa pengawalan yang jelas, kebijakan transisi berpotensi berjalan lambat atau tidak merata.

Baca Juga: Terungkap! Harta Fantastis Rp38,8 Miliar Milik Iman Rachman Sebelum Mundur dari Kursi Dirut BEI

Forum berperan sebagai penghubung antara PPPK paruh waktu dengan pemerintah daerah.

Sekaligus menjadi ruang konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi dan langkah perjuangan.

Selain itu, forum juga diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak pada kepentingan PPPK paruh waktu.

Baca Juga: Saksi Ahli Tergugat Dinilai Perkuat Gugatan CMNP terhadap Hary Tanoe


Pernyataan Ketua Forum

Ketua Umum Forum ASN PPPK Paruh Waktu Lombok Timur, Bambang, menegaskan bahwa pembentukan forum bukan sekadar simbolik.

Melainkan langkah nyata untuk mengawal masa depan PPPK paruh waktu.

Dikutip dari Insidelombok.id, 29 Januari 2026, Bambang menjelaskan bahwa:

“Kami berkomitmen penuh mengawal proses transisi ini."

"Perjuangan kami adalah memastikan rekan-rekan ASN paruh waktu mendapatkan kepastian menjadi PPPK penuh waktu sesuai kebijakan daerah,”.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa forum akan aktif melakukan komunikasi, advokasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait demi memperjuangkan kepastian status anggotanya.

Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Naik Status Jadi Penuh Waktu Tahun 2026, Pemerintah Ungkap Tahapan Resminya


Jadi Wadah Aspirasi dan Advokasi

Forum PPPK Paruh Waktu Lombok Timur tidak hanya berfungsi sebagai wadah diskusi internal, tetapi juga sebagai sarana advokasi resmi.

Setiap persoalan yang dihadapi anggota, baik terkait status kerja, hak, maupun kebijakan daerah, diharapkan dapat disalurkan melalui forum ini.

Dengan adanya forum, aspirasi PPPK paruh waktu menjadi lebih terorganisir.

Baca Juga: Pasar Modal Bergejolak Dua Hari, Dirut BEI Iman Rachman Akhirnya Pilih Mengundurkan Diri

Serta memiliki daya tawar yang lebih kuat dibandingkan jika disampaikan secara individual.

Forum juga berupaya membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah daerah.

Sehingga perjuangan transisi ke penuh waktu dapat ditempuh melalui jalur dialog dan kebijakan, bukan konflik.

Baca Juga: ADA HARAPAN! Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Grobogan Diusahakan Akan Ditambah Nominalnya


Lombok Timur Jadi Contoh Daerah

Pembentukan forum ini dinilai sebagai langkah maju dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Lombok Timur menunjukkan inisiatif untuk membangun wadah resmi perjuangan.

Langkah ini sejalan dengan semangat nasional penataan ASN yang mengedepankan kepastian status, profesionalisme, dan kesejahteraan pegawai.

Jika dikelola dengan baik, forum ini berpotensi menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih adil dan berkelanjutan.***