POJOKSATU.ID - Teman-teman ada kabar terbaru ini buat nasib guru PPPK yang kembali jadi sorotan.

Kali ini datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur  NTT, saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat curhatan langsung dari pihak sekolah.

Kepala SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, meminta agar pemerintah tidak merumahkan 10 guru PPPK di sekolahnya.

Baca Juga: Niat Nyindir Jalan Jelek di Jawa Barat, Wanita Ini Jadi Malu Sendiri Usai KDM Bongkar Fakta Sebenarnya

Eh tapi menurutnya, jika itu terjadi, proses belajar mengajar bisa terganggu serius.

 

Curhatan Kepala Sekolah

Yuliana sampaikan langsung kekhawatirannya saat kunjungan Gibran ke sekolah tersebut.

Nah dia juga bilang, keberadaan guru PPPK sangat penting karena jumlah tenaga pengajar terbatas.

Baca Juga: KPK dan DPR Didesak Tak Diam Soal Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil dari India

“Kalau 10 orang dirumahkan, pendidikan di sini pasti terganggu,” ujarnya.

Saat ini SD Inpres Kaniti memiliki 420 siswa yang terbagi dalam 16 rombongan belajar, dengan total 25 guru dan 2 tenaga kependidikan.

 

Janji Gibran Cari Solusi

Menanggapi hal itu, Gibran mengakui masih ada banyak kekurangan dalam pengelolaan tenaga guru, khususnya PPPK dan honorer.

Namun, ia memastikan pemerintah tidak tinggal diam, ucapnya loh.

Saat ini, solusi sedang diupayakan melalui koordinasi lintas kementerian bersama pemerintah daerah.

“Intinya jangan sampai ada yang dirumahkan,” tegasnya.

Bahkan ya, pemerintah sudah mengirim perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah.

 

Dampak Aturan 30 Persen APBD

Nah, masalah ini muncul karena adanya aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD yang akan berlaku penuh pada 2027.

Baca Juga: Jambret Sadis di Semarang, Barang Korban Hilang, Wajah Wanita Ini Dilukai Pakai Sajam Oleh Pelaku

Lalu di NTT, kondisi ini cukup berat. Rencana pemangkasan hingga 9.000 PPPK pun sempat mencuat sebagai dampak dari kebijakan tersebut.

Selain itu, berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah pada 2026 juga membuat anggaran daerah makin terbatas.

Kemudian ya,  Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menilai aturan ini menyulitkan daerah dan berharap ada evaluasi dari pemerintah pusat.

Intinya nih, pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Gibran memastikan sedang mencari solusi agar guru PPPK tidak dirumahkan.

Baca Juga: Integrated Terminal Jakarta Ditinjau, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Tetap Andal

Jadinya, koordinasi lintas kementerian terus dilakukan demi menjaga kualitas pendidikan tetap berjalan.***