POJOKSATU.id – Di saat banyak daerah diliputi kekhawatiran pemangkasan pegawai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus justru mengambil langkah berbeda dengan merencanakan penambahan ratusan aparatur baru.
Di tengah isu efisiensi anggaran yang menghantui banyak daerah, Kabupaten Kudus memilih jalur yang tak biasa.
Alih-alih mengurangi pegawai, pemerintah daerah justru membuka peluang penambahan tenaga baru.
Baca Juga: 5 Tips agar Perjalanan Nyaman dan Tetap Cari Aman Saat Pergi ke Sekolah
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, memastikan kondisi keuangan daerah masih cukup stabil untuk mendukung langkah tersebut.
Ia menyebut, rasio belanja pegawai di Kudus masih berada di angka aman, yakni 28,5 persen, di bawah batas maksimal 30 persen sesuai aturan pemerintah pusat.
“Riilnya masih 28,5 persen,” ujarnya saat membuka orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Batas 30 Persen APBD, Kebijakan Bisa Picu Risiko Pengurangan PPPK di Daerah
Angka ini menjadi kunci. Saat banyak daerah kesulitan menjaga rasio belanja pegawai akibat tekanan anggaran, Kudus justru masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak.
Bahkan, pemerintah daerah berencana mengusulkan sekitar 400 formasi CASN ke pemerintah pusat.
Langkah ini bukan tanpa perhitungan. Menurut Sam’ani, setiap tahun terdapat sekitar 400 hingga 500 pegawai yang memasuki masa pensiun.
Baca Juga: Ada 110 Ribu Pencari Kerja Tiap Tahun, Disnaker Kota Medan Dorong Mahasiswa Siap Kerja Sejak Dini
Artinya, penambahan tersebut lebih bersifat menjaga keseimbangan kebutuhan tenaga kerja, bukan membebani anggaran.
“Setiap tahun ada yang pensiun, jadi masih dalam batas ideal,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap menekankan kualitas, bukan sekadar jumlah.
Orientasi PPPK yang digelar menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan menyamakan persepsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Proyek Jalan KA 4,5 Km Bermasalah, Dugaan Korupsi Terbongkar di Belawan, Kajari Tetapkan 4 Tersangka
“Yang terpenting, lakukan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Sam’ani.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kudus, Tulus Tri Yatmika, menambahkan bahwa pihaknya masih mematangkan rencana rekrutmen CASN.
Formasi yang diajukan akan difokuskan pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis.
Jika ditarik lebih luas, langkah Kudus ini menjadi contoh bahwa efisiensi tidak selalu identik dengan pemangkasan.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, daerah masih bisa menjaga stabilitas sekaligus membuka peluang baru.
Di tengah tekanan efisiensi, Kudus menunjukkan pendekatan berbeda. Bukan mengurangi, tetapi menyeimbangkan. Sebuah strategi yang bisa jadi referensi bagi daerah lain. ***
