Dedi Mulyadi 'SK Berlaku 1 Januari, Maka Gaji PPPK Paruh Waktu Cair Awal Februari 2026

POJOKSATU.id - Keterlambatan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu pada Januari 2026 akhirnya mendapat penjelasan resmi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu memang baru cair pada awal Februari 2026.

Meski Surat Keputusan (SK) pengangkatan sudah berlaku sejak 1 Januari 2026.

Penjelasan ini menjawab kegelisahan ribuan PPPK Paruh Waktu, khususnya di Jawa Barat, yang mempertanyakan hak gaji bulan Januari.

Isu ini sempat memicu spekulasi liar, mulai dari dugaan kas daerah kosong hingga anggapan adanya keterlambatan administrasi.

Sebelum menilai lebih jauh, penting dipahami bahwa mekanisme penggajian PPPK Paruh Waktu memang berbeda dengan PNS maupun PPPK Penuh Waktu.

Dedi Mulyadi menjelaskan, SK PPPK Paruh Waktu secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2026.

Namun, sistem pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu mengacu pada ketentuan dibayar setelah satu bulan masa kerja berjalan.

Dengan demikian, gaji bulan Januari baru dapat dibayarkan pada awal Februari 2026. Hal ini bukan bentuk penundaan.

Melainkan konsekuensi dari sistem administrasi yang berlaku.

Skema ini juga diterapkan agar pembayaran gaji sesuai dengan realisasi kerja, bukan berdasarkan status administratif semata.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan PPPK Paruh Waktu.

Dikutip Pojoksatu dari Ayo Bandung, 22 Januari 2026, Dedi Mulyadi menyatakan:

“Karena PPPK Paruh Waktu SK-nya terhitung 1 Januari 2026 dan ketentuannya dibayar setelah satu bulan bekerja,"

"Artinya nanti pembayaran upahnya atau gajinya pada awal Februari 2026,”.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa tidak ada penghilangan hak gaji PPPK Paruh Waktu.

Hak tersebut tetap dibayarkan sesuai aturan yang berlaku.

Dedi Mulyadi juga membantah keras anggapan bahwa keterlambatan gaji PPPK Paruh Waktu disebabkan kondisi keuangan daerah yang bermasalah.

Menurutnya, anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kondisi aman dan telah dialokasikan.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini murni administratif, bukan karena ketidakmampuan daerah membayar gaji pegawai.

Klarifikasi ini penting untuk meredam kekhawatiran PPPK Paruh Waktu yang sempat khawatir gaji mereka akan tertunda lebih lama.

Atau bahkan tidak dibayarkan.

Berbeda dengan PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu berada dalam skema pengeluaran yang mendekati belanja jasa.

Artinya, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan berjalan dan dapat diverifikasi.

Karena itu, meski SK sudah aktif per 1 Januari, pembayaran gaji tetap menunggu masa kerja satu bulan penuh.

Skema ini telah diatur dalam regulasi dan berlaku secara nasional, bukan hanya di Jawa Barat.

Bagi PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat, kondisi ini memang menuntut pemahaman sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Meski sempat menimbulkan keresahan, sebagian PPPK Paruh Waktu mulai memahami duduk persoalan setelah adanya penjelasan resmi.

Banyak yang berharap ke depan sosialisasi terkait mekanisme gaji dapat dilakukan lebih awal agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Terlebih, PPPK Paruh Waktu kini memiliki harapan jangka panjang karena kontrak bisa diperpanjang hingga usia pensiun.

Bahkan berpeluang naik status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Dengan klarifikasi langsung dari Dedi Mulyadi, PPPK Paruh Waktu diharapkan tidak lagi khawatir.

Hak gaji tetap aman, hanya berbeda waktu pencairannya sesuai ketentuan yang berlaku.***

Berita Populer