POJOKSATU.id — Tangis pecah di halaman Gedung DPR RI, saat itu Rabu (11/2/2026). Tanggal yang menjadi sejarah bagi guru madrasah swasata di Jawa Barat, bahkan untuk guru madrasah di Indonesia.
Saat itu, ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi damai dan akhirnya mendengar hasil audiensi perwakilan dengan DPR RI dan Kementerian Agama. Sebagian bersujud syukur, sebagian lain masih menahan harap.
Momen itu bukan sekadar luapan emosi, tetapi penegasan bahwa persoalan guru madrasah telah mencapai titik yang tidak bisa lagi diabaikan.
Baca Juga: Dari Registrasi hingga Finish, bank bjb Kawal Sukses Semarang Mountain Race 2026
Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024, sekitar 90 persen madrasah di Indonesia berstatus swasta.
Konsekuensinya, mayoritas guru berada dalam sistem yang tidak memiliki jaminan pendanaan kuat.
Lebih dari 60 persen guru madrasah berstatus non-ASN, sebagaimana tercatat dalam EMIS Kementerian Agama tahun 2023, dengan honor rata-rata hanya Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.
Baca Juga: AKSIOMA Jawa Barat 2026 Siap Digelar, Ajang Unjuk Bakat Siswa Madrasah dari Seni hingga Olahraga
Angka ini kontras dengan UMK Jawa Barat tahun 2024 yang berada di kisaran Rp4 juta hingga Rp5 juta.
Ketimpangan ini bukan sekadar data statistik, tetapi realitas hidup sehari-hari yang dihadapi guru madrasah.
Dari Jalanan ke Ruang Kebijakan
Menyikapi berbagai isue itu, Musyawarah Wilayah (Muswil) ke V Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Jawa Barat segera digelar pada Rabu (15/4/2026) di Gedung PPIB, Kota Bogor.
Muswil V PGM Indonesia Jawa Barat 2026 ini dipandang sebagai momentum penting untuk mengonsolidasikan arah organisasi sekaligus merumuskan langkah ke depan dalam memperjuangkan aspirasi guru madrasah.
Baca Juga: Di Tengah Konflik Iran-Amerika, Menhan RI Temui Menteri Perang AS, Jalin Kerjasama Pertahanan Utama
Dalam dinamika tersebut, penguatan perjuangan guru madarasah kini masih bertumpu pada sosok yang dikenal mampu memainkan peran strategis, Ketua PGM Indonesia Jawa Barat, Hasbulloh yang kini masih konsisten dan aktif sebagai guru madrasah.
Saat aksi berlangsung, ia dipercaya sebagai Koordinator Lapangan Nasional (Korlapnas), memimpin dan menyuarakan aspirasi ribuan guru madrasah, khususnya dari Jawa Barat.
Dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR RI Siti Yulianti dan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, ia menyampaikan tidak hanya tuntutan utama, tetapi juga persoalan mendasar yang selama ini luput dari perhatian.
Baca Juga: ARB Touring Halal Bihalal 2026, Puluhan Rider Jelajahi Jalur Selatan hingga Pangandaran
Hasil audiensi menyebut 638.000 guru madrasah segera diajukan Kemenag untuk menjadi PPPK atau ASN.
Selain itu, kesetaraan dengan sekolah juga diusung dalam audiensi tersebut.
“Ya, ada tambahannya terkait dengan diskriminasi tadi, bahwa ketika sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA dapat dari Presiden smartboard, insyaallah untuk madrasah-madrasah RA, MI, MTs yang dari Kementerian Agama juga dapat dan diusulkan,” ujar Hasbulloh.
Baca Juga: WNA China Pelanggar Imigrasi Terbanyak di Indonesia, Kasusnya Penyalahgunaan Izin Tinggal
Ketika Organisasi Diuji oleh Realitas
Di tengah menguatnya aspirasi guru madrasah, peserta aksi dan publik juga mulai menyoroti efektivitas organisasi secara nasional.
Secara organisasi, hingga hari ini, kepemimpinan Yaya Ropandi di PGM Indonesia dinilai belum mampu membentuk struktur kepengurusan wilayah secara merata di seluruh Indonesia.
Kondisi ini memunculkan kekosongan representasi di sejumlah daerah.
Sebaliknya, di Jawa Barat, konsolidasi justru menunjukkan arah berbeda.
Baca Juga: Militer AS Resmi Blokade Selat Hormuz Senin Malam, Ketua Parlemen Iran Beri Sindiran Keras
Perbaikan kontruksi ini menjadi bagian dari agenda penting yang mencuat ddalam Muswil PGM Indonesia Jawa Barat tahun 2026.
Kepemimpinan yang Teruji, Mandiri dan Berbasis Gerakan
Sebagai Ketua DPW PGM Indonesia Jawa Barat, guru madrasah di Jawa Barat masih meyakini Hasbulloh sebagai model kepemimpinan yang mandiri.
Organisasi yang dipimpinnya dinilai mampu berjalan tanpa bergantung pada bantuan dana pemerintah, termasuk tanpa mengandalkan hibah dari pemerintah provinsi.
Dengan dukungan 17 DPW, kekuatan organisasi tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi hidup hingga akar rumput di wilayah.
Hal ini juga yang membedakannya di tingkat nasional.
Membaca Masalah Secara Utuh
Di tengah persiapan Muswil DPW PGM Indonesia Jawa Barat, Hasbulloh memetakan persoalan guru madrasah berdasarkan karakter wilayah.
Baca Juga: Serda Usep Sukendar, Babinsa Kodim Karawang Diberi Penghargaan Usai Selamatkan Warga dari Amuk Massa
Menurutnya, Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan inflasi wilayah urban mencapai 8 hingga 12 persen.
Sementara data Direktorat GTK Kemenag tahun 2023 menunjukkan pelatihan guru di daerah baru menjangkau 30 hingga 40 persen.
"Artinya, masalah ini tidak tunggal—dan solusi pun tidak bisa seragam," ujar Hasbulloh.
Dalam menjawab kompleksitas tersebut, Hasbulloh tidak menawarkan solusi normatif, melainkan pendekatan yang terstruktur dan operasional melalui tiga pilar utama yang ditawarkannya dalam Muswil V PGM Indonesia Jawa Barat 2026:
Baca Juga: Sampah Jakarta Barat Masih Jadi PR Bersama. Beberapa Lokasi Langsung Jadi Sorotan
1. Sejahtera: Mendorong skema insentif berbasis wilayah untuk menjawab disparitas ekonomi yang nyata antar daerah, terutama antara wilayah urban dan pinggiran.
2. Berkualitas: Menghadirkan sistem pelatihan guru berbasis kebutuhan daerah, agar peningkatan kompetensi tidak lagi bersifat seragam, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan.
3. Modern: Mempercepat digitalisasi madrasah melalui pemerataan fasilitas dan sistem pembelajaran, sekaligus mengurangi beban administratif guru.
"Sehingga pendekatan ini tidak hanya menjawab masalah secara parsial, tetapi dirancang untuk menutup celah ketimpangan yang selama ini terjadi dalam sistem pendidikan madrasah," ungkapnya.
Dari Fakta ke Kepercayaan Publik
Gumbad Syah, Ketua DPD PGM Bekasi yang juga Kepala Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Muhammaduddarain Bekasi, menyebut aksi di DPR RI telah membuka mata publik.
Karena itulah semangat perubahan terus dipelihara oleh 17 DPW PGM dalam Muswil DPW PGM Indonesia Jawa Barat.
"Niat kami dari awal insya Allah berjuang. Konsistensi ini juga diharapkan mendapat penguatan dari seluruh DPW di Jawa Barat setelah melihat fakta dan data kinerja yang selama ini dirasakan.
Namun yang lebih penting, momen itu memperlihatkan siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang masih tertinggal dalam konsolidasi.
Muswil kali ini diharapkan juga mampu mendorong sumber daya manusia dan kesejahteraan yang selama ini kami perjuangkan.
Dalam situasi di mana guru madrasah membutuhkan representasi yang nyata, ukuran kepemimpinan tidak lagi sekadar jabatan, tetapi rekam jejak dan keberanian memperjuangkan," tegas Gumbad Syah. ***
