POJOKSATU.ID - Mulai 2025, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dilakukan langsung dari pemerintah pusat. 

Tapi, realitas di lapangan belum secepat yang dijanjikan.

Sistem baru ini awalnya digadang mampu mempercepat pencairan dan mencegah keterlambatan di daerah. 

Baca Juga: Daftar Nama Dipanggil Beasiswa Kemitraan Indonesia 2025, Download di Sini Dosen Tanah Air yang Tembus Dunia Akademik Internasional

Namun, guru dari Aceh sampai NTT melaporkan hal serupa: proses verifikasi masih membuat pencairan tersendat.

“SKTP sudah aktif, tapi dana belum turun. Katanya masih verifikasi ganda,” ujar Nurhadi, guru SD di Aceh Tamiang.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan menyebut, keterlambatan terjadi karena proses validasi antara Kemdikbud, BKN, dan Ditjen Perbendaharaan belum sepenuhnya sinkron.

Baca Juga: Setelah Perdamaian di SMAN 1 Cimarga, Taufik Arahman Desak Pemprov Banten Ungkap Dalang Aksi Mogok Siswa

Sementara itu, Pakar kebijakan publik, Dr. Bayu Handoko, menilai kebijakan ini langkah maju, tapi butuh percepatan digitalisasi.

“Transparansi penting, tapi kecepatan juga harus seimbang. Guru tidak bisa menunggu terlalu lama,” tegasnya.

Dengan jutaan guru bergantung pada tunjangan ini, satu hari keterlambatan berarti banyak dapur yang tertunda asapnya. ***