POJOKSATU.ID - Wacana penghentian Dana Desa kembali memicu kekhawatiran di tengah masyarakat perdesaan.
Meski belum menjadi kebijakan resmi pemerintah, isu ini memunculkan satu pertanyaan besar bansos apa saja yang akan distop jika Dana Desa benar-benar diberhentikan?
Dana Desa selama ini tidak hanya menjadi motor pembangunan desa, tetapi juga menopang berbagai skema bantuan sosial berbasis kewenangan desa.
Jika aliran dana ini dihentikan, maka sejumlah bansos yang langsung menyentuh warga desa berpotensi hilang atau mengalami pengurangan signifikan.
Berikut daftar bansos yang paling terdampak jika Dana Desa diberhentikan.
1. BLT Desa
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa menjadi bansos pertama dan paling jelas terancam distop.
BLT Desa sepenuhnya bersumber dari Dana Desa dan disalurkan langsung oleh pemerintah desa kepada keluarga miskin ekstrem, lansia tunggal, serta warga rentan.
Jika Dana Desa dihentikan, maka otomatis tidak ada lagi dasar anggaran untuk menyalurkan BLT Desa.
Baca Juga: Benarkah Dana Desa Bisa Dihapus? Ini Jawaban Kemenkeu dan Dampaknya ke BLT Desa
Artinya, jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa berisiko kehilangan bantuan tunai bulanan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan dasar.
2. Program Padat Karya Tunai Desa
Meski tidak selalu disebut bansos, program padat karya tunai desa memiliki fungsi sosial yang sangat kuat.
Program ini memberi upah langsung kepada warga desa melalui kegiatan pembangunan skala kecil seperti perbaikan jalan desa, saluran air, dan fasilitas umum.
Tanpa Dana Desa, program padat karya tunai berpotensi distop.
Dampaknya, warga miskin produktif kehilangan sumber pendapatan harian, terutama saat kondisi ekonomi sulit.
3. Bantuan Darurat Berbasis Desa
Dana Desa juga digunakan untuk bantuan darurat, seperti bantuan bencana alam skala desa, bantuan warga sakit kronis, hingga dukungan bagi keluarga yang mengalami musibah mendadak.
Baca Juga: Tapanuli Tengah Mulai Pulih, Tapi Air Bersih Rusak Total dan Desa Masih Terisolasi
Jika Dana Desa dihentikan, desa tidak lagi memiliki fleksibilitas anggaran untuk merespons kondisi darurat warganya.
Akibatnya, warga harus menunggu bantuan dari pemerintah daerah atau pusat yang prosesnya lebih panjang.
4. Dukungan Sosial untuk Lansia dan Disabilitas
Beberapa desa mengalokasikan Dana Desa untuk program bantuan rutin bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas yang tidak tercover bansos pusat.
Bantuan ini bersifat lokal, berbasis data desa, dan sangat tepat sasaran.
Baca Juga: Ekspedisi to Palestina-Winter Survival: BMM Sumut Lepas Relawan untuk Misi Kemanusiaan ke Gaza
Tanpa Dana Desa, kelompok rentan ini berpotensi kehilangan bantuan sosial yang selama ini mereka terima secara rutin.
5. Program Ketahanan Pangan Desa
Dana Desa juga menopang program ketahanan pangan, seperti bantuan bibit, ternak, hingga lumbung pangan desa.
Meski bukan bansos tunai, program ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan warga miskin.
Jika Dana Desa dihentikan, program ketahanan pangan desa terancam berhenti dan meningkatkan risiko kerawanan pangan.
Apakah Bansos Pusat Bisa Menggantikan?
Pemerintah pusat memang masih memiliki bansos seperti PKH dan BPNT.
Namun, bansos ini tidak sepenuhnya menggantikan peran Dana Desa karena keterbatasan kuota dan data nasional yang belum tentu sesuai kondisi riil desa.
Tanpa Dana Desa, desa kehilangan peran strategis sebagai garda terdepan perlindungan sosial.
Jika Dana Desa diberhentikan, bansos yang paling terdampak adalah BLT Desa, padat karya tunai, bantuan darurat desa, bantuan lansia dan disabilitas, serta program ketahanan pangan.
Dampaknya bukan hanya soal hilangnya bantuan, tetapi juga melemahnya daya tahan sosial dan ekonomi desa.
Oleh karena itu, keberlanjutan Dana Desa menjadi isu krusial yang menyangkut hajat hidup jutaan warga desa.***
