POJOKSATU.ID - Kisah penerima PKH Tahap 4 2025 yang sukses berdaya. Bantuan tunai berubah jadi modal usaha dan pendidikan anak.
Di sebuah gang kecil di kawasan Bogor, suara wajan beradu dengan minyak panas terdengar sejak pagi.
Siti Maryam (38), ibu dua anak kini punya rutinitas baru yaitu menyiapkan gorengan pesanan tetangga sebelum anaknya berangkat sekolah.
Usahanya sederhana, tapi bagi Siti ini simbol perubahan besar.
Baca Juga: Komisi II DPR Dorong Percepatan Pengangkatan Honorer Jadi ASN dan Reformasi KSN
Ia bukan lagi penerima bantuan pasif dari pemerintah. Ia sudah mandiri berkat Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini memasuki Tahap 4 tahun 2025.
Siti termasuk satu dari 14 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima PKH Tahap 4.
Bantuan sosial rutin yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Setiap tahap, ia menerima Rp750.000 karena memiliki anak usia dini dan satu anak sekolah dasar.
Dari jualan gorengan, ia bisa menambah penghasilan Rp70.000–Rp100.000 per hari.
Cerita Siti hanyalah satu contoh kecil bagaimana PKH bukan sekadar transfer uang tapi alat pemberdayaan sosial.
Program Keluarga Harapan menjadi salah satu program sosial terbesar di Indonesia.
Untuk Tahap 4 tahun 2025, Kemensos menargetkan lebih dari 14 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Dengan total anggaran belasan triliun rupiah.
Bantuan ini disalurkan lewat bank Himbara BRI, BNI, Mandiri, BTN dan kantor pos bagi warga yang belum memiliki rekening.
Pencairan dilakukan bertahap sejak awal November hingga Desember 2025.
Dampak PKH tidak berhenti di angka.
Baca Juga: Potongan BPJS dan Pajak TPG, Berapa Kisaran Besarnya?
Menurut laporan Kemensos, penerima PKH menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai aspek sosial:
1. Tingkat kehadiran anak sekolah naik lebih dari 15% dibanding keluarga nonpenerima.
2. Ibu hamil penerima PKH lebih rutin melakukan pemeriksaan di puskesmas.
3. Partisipasi posyandu di daerah penerima meningkat lebih dari 20%.
Selain itu, efek ekonomi lokal juga terasa.
Uang yang diterima penerima manfaat langsung berputar di warung, pasar, dan usaha kecil di daerah.
Menurut data BPS, konsumsi rumah tangga di wilayah penerima PKH tumbuh 0,8% lebih tinggi dibanding daerah lain.
Jadi PKH di sini dapat menggerakkan ekonomi mikro di desa desa.
Baca Juga: Jalan Baru di Pandeglang Diresmikan Pangdam III Siliwangi, Warga Kini Lebih Mudah Beraktivitas
Kementerian Sosial menegaskan bahwa PKH bukanlah sekadar uang bantuan.
Kemensos menyebut PKH sebagai investasi sosial yang mengubah perilaku masyarakat.
Dengan adanya bansos diharapkan menjadi pintu utaman menuju kemandirian.
Selain itu, Kemensos kini menekankan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), forum bulanan bagi penerima untuk belajar manajemen keuangan, parenting, dan kesehatan keluarga.
Tujuannya agar setelah beberapa tahun, keluarga penerima tidak lagi bergantung pada bantuan.
Kemensos mencatat, sejak 2019 lebih dari 500 ribu keluarga PKH telah naik kelas menjadi keluarga mandiri.
Baca Juga: Nafa Urbach Bela Tunjangan DPR Rp50 Juta Rakyat Kaget, Netizen Murka
Artinya, mereka tidak lagi masuk daftar penerima bantuan.
Pemerintah kini mendorong transformasi PKH agar tak hanya memberi bantuan tunai, tapi juga membangun mental mandiri dan percaya diri.
Di tengah sorotan dan kritik terhadap program bantuan sosial, PKH Tahap 4 tetap menjadi bukti bahwanegara hadir untuk mengangkat harkat masyarakat kecil.***
