POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan akan mempercepat penyerahan SK CPNS dan PPPK 2024.
Jika pemerintah pusat menetapkan batas penyerahan SK CPNS pada bulan Juni dan Oktober untuk PPPK, maka di Luwu Timur akan lebih cepat.
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Luwu Timur yang lulus seleksi tahun lalu akan menerima SK secara bersamaan pada akhir Mei.
Sehingga mereka sudah bisa mulai masuk kantor sebagai abdi negara di Bumi Batar Guru ini mulai 1 Juni 2025.
Menurut Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur, Rapiuddin Thahir, keputusan ini berawal dari arahan Bupati Irwan Bachri Syam (Ibas) dan wakilnya, Puspawati Husler.
Ibas-Puspa tidak ingin para peserta yang lulus seleksi CPNS dan PPPK terlalu lama menunggu SK-nya.
Terutama karena tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pelayanan publik di lingkup Pemkab Luwu Timur.
Merespon arahan tersebut, Rapiuddin kemudian berkoordinasi dengan pihak Kantor Regional IV BKN Sulsel di Makassar.
Hasilnya, SK CPNS dan PPPK akan diserahkan bersamaan dan lebih cepat dari jadwal semula.
"Alhamdulillah, prosesnya dipercepat. Awalnya PPPK dijadwalkan terima SK Oktober, tapi sekarang akan diserahkan bersamaan dengan CPNS sebelum Juni,” kata Rapiuddin, Kamis 17 April 2025.
Penyerahan SK CPNS dan PPPK ini akan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam, dan Wakil Bupati Puspawati Husler kepada perwakilan dari masing-masing formasi.
Setelah itu, para CPNS dan PPPK bisa mengambil SK secara langsung di kantor BKPSDM.
Langkah percepatan ini, menurut Rapiuddin, bukan tanpa dasar.
"BKN menyetujui setelah melihat kesiapan teknis dan kemampuan anggaran daerah. BKN menilai Luwu Timur siap secara finansial," ujarnya.
Total ada 2.283 formasi yang akan menerima SK pada gelombang ini, terdiri dari 820 CPNS dan 1.463 PPPK. Mereka semua telah dinyatakan lulus seleksi pada tahun 2024 lalu.
“Ini juga bentuk perhatian pemerintah daerah agar para CPNS dan PPPK tidak terkatung-katung terlalu lama. Kami ingin mereka segera berkantor dan mulai menerima hak-haknya," tambahnya.
Baca Juga: DRAMA MENEGANGKAN, Semen Padang vs PSIS, Gol di DETIK TERAKHIR, Pastikan Kemenangan Kabau Sirah!
Mulai 1 Juni 2025, seluruh CPNS dan PPPK yang menerima SK akan resmi mulai bekerja.
Tanggal tersebut juga menjadi awal mereka mulai menerima gaji dan tunjangan.
Bagi para lulusan seleksi yang telah melewati berbagai tahapan penuh tantangan, momen ini menjadi titik awal perjalanan karier sebagai abdi negara.
BKN Imbau Percepat SK CPNS dan PKKK
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya mengimbau seluruh instansi pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI yang meminta percepatan proses pengangkatan CASN.
Baca Juga: George Santos Lakukan Program MBG Perdana untuk Sekolah dalam Kawasan KEK Galang Batang
Kepala BKN, Prof Sudan mengatakan tenggat waktu penyelesaian pengangkatan CPNS ditetapkan maksimal pada 30 Juni 2025, sementara untuk PPPK ditargetkan rampung paling lambat 30 Oktober 2025.
Namun instansi pemerintah pusat dan daerah bisa menyerahkan lebih cepat SK CPNS dan PPPK jika memungkinkan.
Percepatan ini bertujuan agar para CPNS dan PPPK yang telah dinyatakan lulus dapat segera menerima SK CPNS dan SK PPPK, dan mulai bekerja mendukung reformasi birokrasi nasional.
“Sampai 15 April 2025, dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS 2024, sudah 374 instansi yang NIP-nya ditetapkan. Bahkan 32 instansi sudah menerbitkan SK CPNS,” kata Prof Sudan.
Sementara itu, dari 612 instansi penyelenggara seleksi PPPK, sebanyak 436 instansi telah menyelesaikan proses penetapan NIP PPPK, dan 44 instansi di antaranya sudah mengeluarkan SK pengangkatan.
Sudan menekankan bahwa peran aktif para pejabat pembina kepegawaian (PPK), mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur dan menteri, sangat menentukan kelancaran proses ini.
Ia menyebut bahwa BKN telah bekerja ekstra, bahkan saat hari libur nasional, untuk menerbitkan lebih dari 61.000 NIP selama masa libur Lebaran.
“Kami di BKN tidak berhenti. Dalam libur 9 hari kemarin, kami tetap menerbitkan NIP. Tugas kami sampai di situ. Selanjutnya, SK CPNS dan PPPK menjadi tanggung jawab instansi masing-masing,” ujar Sudan.
Ia juga menjelaskan bahwa jika ada instansi yang mengalami kendala teknis, BKN telah menyediakan layanan bantuan melalui kantor regional, helpdesk, hingga 'coaching clinic' secara daring maupun tatap muka.
Hal ini untuk memastikan seluruh instansi dapat menyelesaikan proses pengangkatan tepat waktu.
Lebih lanjut, Sudan menyebut bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan transformasi birokrasi menuju Indonesia Emas 2045.
Formasi tahun 2024 sendiri mencakup lebih dari satu juta ASN baru, yang tersebar di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
"Para kepala daerah dan pimpinan lembaga harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat pelayanan publik dan mewujudkan janji kampanye Pilkada 2024. ASN yang diangkat nanti akan menjadi kekuatan baru birokrasi,” tambahnya.
Sebagai informasi, hingga April 2025, BKN terus melakukan distribusi simbolis penyerahan SK CPNS dan PPPK ke berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Sumatera Utara, dan sebelumnya di Kabupaten Bekasi yang menerima lebih dari 9.000 SK.
Proses serah terima ini menjadi bukti komitmen percepatan yang sedang dijalankan.
Sudan mengakhiri pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh peserta seleksi dan instansi terkait untuk tetap aktif memantau perkembangan melalui saluran resmi, termasuk kanal WhatsApp dan Telegram milik BKN serta platform media sosial terkait ASN.
Dengan langkah cepat ini, harapannya ribuan CPNS dan PPPK 2024 segera menyandang status resmi dan mulai menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, menyusul terbitnya SK CPNS dan PPPK yang sangat dinantikan.***
