POJOKSATU.ID - Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 mengalami penundaan yang signifikan.

Kabar ini sontak memicu gelombang protes dari para peserta yang telah lulus seleksi.

Bagaimana tidak, pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3/2025).

Baca Juga: Kisruh Penundaan NIP CPNS & PPPK Hingga 2026: BKN Minta Tenang, Panselnas Masih Bungkam!

Disebutkan bahwa pengangkatan CPNS akan disesuaikan menjadi Oktober 2025, sedangkan PPPK diangkat pada Maret 2026.

Penundaan ini tentu saja menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi para peserta.

Pasalnya, mereka telah melalui serangkaian tahapan seleksi yang panjang dan melelahkan.

Harapan untuk segera mengabdikan diri sebagai abdi negara pun harus tertunda hingga waktu yang belum pasti.

Tak heran, laman YouTube yang menayangkan informasi ini dibanjiri komentar bernada kekecewaan dan protes.

Bahkan, beredar petisi daring yang berisi penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Baca Juga: DPR RI Desak Pemerintah Percepat Penataan ASN, PPPK, CPNS dan Larang Pengangkatan Tenaga Non-ASN

Alasan Penundaan dan Tanggapan Publik

Menpan-RB menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK ini dilakukan agar semua CPNS dapat diangkat secara bersamaan.

Selain itu, penundaan ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah juga berencana untuk menyelesaikan penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan terhadap ASN.

Namun, alasan-alasan ini tidak serta merta meredam kekecewaan publik.

Banyak yang menilai bahwa penundaan ini terlalu lama dan tidak memberikan kepastian bagi para peserta.

Mereka juga mempertanyakan mengapa penundaan ini baru diumumkan saat proses penetapan NIP sedang berlangsung.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang dan kurang memperhatikan nasib para peserta.

Penundaan penetapan NIP CPNS dan PPPK ini tentu saja memiliki dampak yang luas.

Baca Juga: PENGANGKATAN PPPK 2024 Mundur hingga Maret 2026, Bagaimana dengan Nasib Gaji Pertama Mereka?

Bagi para peserta, penundaan ini berarti penundaan karir dan ketidakpastian penghasilan.

Bagi pemerintah, penundaan ini dapat mengganggu kelancaran program-program pembangunan yang membutuhkan tenaga ASN.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kisruh ini.

Diharapkan, pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan kepastian bagi para peserta.

Bagaimanapun, mereka adalah aset bangsa yang siap mengabdikan diri untuk kemajuan Indonesia.***