POJOKSATU.ID - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan seluruh ASN—baik PNS maupun PPPK bahwa tindakan bolos kerja tanpa izin resmi dapat berujung pada pemecatan tidak hormat.
Sanksi ini tidak hanya mencabut status kepegawaian, tetapi juga menghilangkan seluruh hak finansial, termasuk hak pensiun dan tunjangan lain yang seharusnya diterima ASN hingga masa purnabakti.
Peringatan keras ini disampaikan dalam laporan media, yang menyoroti penegakan disiplin ASN yang kini diperketat.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa banyak kasus pemberhentian ASN terjadi karena pelanggaran disiplin berat, terutama absen tanpa keterangan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi perilaku yang merugikan pelayanan publik dan mencoreng integritas aparatur negara.
Dengan penerapan aturan baru dan penguatan UU ASN, mekanisme sanksi kini lebih tegas dan bersifat progresif.
Baca Juga: 1.171 Honorer Palu Terancam Tak Masuk PPPK, BKPSDM Dianggap Lalai Mengusulkan
Pelanggaran bolos kerja dianggap sebagai tindakan yang mengancam profesionalisme ASN.
Melalui pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap perilaku indisipliner dapat ditekan dan budaya kerja ASN menjadi lebih akuntabel serta berorientasi pelayanan publik.
Bolos Kerja Bisa Hilangkan Status ASN
BKN menegaskan bahwa ASN yang meninggalkan tugas tanpa izin resmi atau alasan sah dapat dikenai sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat.
Baca Juga: Gubernur Bobby Dorong ASN Sumut Jadi Investor Pasar Modal, Cegah Judi Online hingga Perkuat Ekonomi
Sanksi ini otomatis menghapus seluruh hak finansial, mulai dari gaji, tunjangan, hingga hak pensiun.
Kasus-kasus pemecatan karena bolos kerja kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Zudan Arif, banyak ASN masih menganggap remeh absensi, padahal pelanggaran ini tercatat dan dianalisis secara kumulatif.
Jika absen berulang kali dalam waktu tertentu, ASN bisa langsung diusulkan untuk diproses sesuai mekanisme disiplin.
Dasar Hukum, PP 94 Tahun 2021
Mekanisme disiplin ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
PP ini menjelaskan kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat dan bolos kerja termasuk kategori berat jika dilakukan berulang atau dalam durasi yang cukup panjang.
Dalam PP ini, pelanggaran disiplin berat dapat berujung:
1. Penurunan jabatan
2. Pembebasan dari jabatan
3. Pemberhentian tidak dengan hormat
Baca Juga: Status Pencairan Terkini Tunjangan Sertifikasi Triwulan 3, TKG dan TPG 100 Persen Tahun 2025!
Sementara bagi PPPK, pengaturan serupa juga diperkuat dalam aturan kepegawaian terbaru.
Dalam laporan media, BKN menyebut bahwa aturan baru pada UU ASN turut mempertegas mekanisme pemberian sanksi.
Sehingga keputusan pemberhentian ASN yang melanggar bisa diproses lebih cepat dan transparan.
Definisi Bolos Kerja, Tidak Sesederhana Absen
Dalam regulasi, bolos tidak hanya berarti tidak hadir. Istilah tidak masuk kerja tanpa alasan sah, mencakup:
1. Tidak hadir tanpa surat izin
2. Tidak memberikan keterangan tertulis
Baca Juga: Status Pencairan Terkini Tunjangan Sertifikasi Triwulan 3, TKG dan TPG 100 Persen Tahun 2025!
3. Tidak melapor ke pimpinan
4. Meninggalkan kantor selama jam kerja tanpa izin
5. Absen secara kumulatif dalam hitungan hari tertentu
6. Tidak melaksanakan tugas meski hadir secara fisik
Jika pelanggaran tercatat beberapa kali, sanksi progresif langsung diterapkan, mulai dari teguran hingga pemecatan.
BKN, Banyak ASN Dipecat karena Bolos
Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa data pemecatan ASN karena bolos kerja cukup tinggi.
Menurutnya, penegakan disiplin tidak dapat ditawar karena menyangkut kepercayaan publik. ASN yang sering tidak hadir otomatis mengganggu pelayanan dan membebani rekan kerja lain.
Ia juga menekankan bahwa ASN harus memahami risiko besar yang mereka hadapi jika mengabaikan disiplin.
Hilangnya hak pensiun adalah konsekuensi paling berat, mengingat pensiun merupakan hak jangka panjang yang sangat penting bagi kesejahteraan ASN setelah masa tugas berakhir.
Peringatan untuk ASN, Disiplin adalah Kunci Profesionalisme
Pemerintah meminta ASN menjaga komitmen disiplin karena setiap absen tercatat dalam sistem kepegawaian.
Unit kerja diwajibkan melaporkan pelanggaran secara berjenjang, sehingga ASN yang mengabaikan ketentuan akan langsung diproses tanpa toleransi.
Selain itu, penguatan struktur pengawasan dan digitalisasi absensi meminimalkan peluang manipulasi data.
Dengan teknologi yang semakin ketat, setiap ASN dituntut lebih bertanggung jawab terhadap kehadiran dan kinerja.
Kasus bolos kerja bukan lagi pelanggaran kecil. Di bawah PP 94/2021 dan UU ASN terbaru, pelanggaran ini dapat berujung pada pemberhentian tidak hormat dan penghapusan hak pensiun.
Melalui penegasan yang disampaikan BKN, seluruh ASN diminta meningkatkan disiplin sebagai wujud profesionalisme dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memperbaiki budaya kerja birokrasi dan menjaga integritas aparatur negara.***
